Ketua Komisi A DPRD DIY: DPR Perlu Pakai Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menilai DPR RI perlu menggunakan Hak Menyatakan Pendapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA dari luar negeri Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal demi hukum.

Eko menyebut putusan MA tersebut menegaskan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Menurut Eko, MK dalam putusan itu tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA.

“Putusan MK dan MA sudah cukup menjadi dasar pengambilan keputusan politik. DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Pilihan lain ya silakan legowo mundur saja dengan melepas seluruh fasilitas yang diberikan negara. Ini setidaknya bisa mengakhiri krisis kepercayaan rakyat,” kata Eko.

Eko menilai proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden bermasalah secara etika dan hukum. Ia merujuk pada putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang memecat Ketua MK Anwar Usman.

“Kita catat juga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada sanksi pelanggaran etika berat terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman, hingga polemik keabsahan berkas dan ijazah pendidikan yang terus menuai kritik masyarakat,” kata Eko.

Eko menegaskan, putusan MA yang dibacakan akhir Oktober 2026 sepatutnya segera direspons. Ia menyatakan DPR RI harus bergerak cepat menjawab aspirasi publik.

“DPR perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan menjalankan Hak Menyatakan Pendapat makzulkan Gibran menindaklanjuti Putusan MK dan MA. Ibarat naik kereta api, semua wajib memiliki tiket. Jika ada seseorang yang tidak memiliki tiket kereta api namun naik kereta api, pasti diturunkan,” kata Eko.

Eko juga mengajak masyarakat membaca sisi moral perjuangan para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta.

“Pemimpin masa lalu melahirkan teladan nyata melalui latar belakang pendidikan yang kuat, jelas, serta integritas moral yang kukuh demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” kata Eko.