Pendidikan: Reformasi Guru, Digitalisasi, dan Universitas Republik Indonesia
Tulisan dari Pangiutan Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPendidikan menjadi salah satu agenda strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan, literasi dan numerasi, pemerataan guru, serta pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari agenda pembangunan SDM. Pemerintah juga mengakui bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi harus menyentuh kualitas proses belajar-mengajar dan kompetensi tenaga pendidik.
Persoalan kemampuan numerasi siswa menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Rendahnya kemampuan dasar membaca, memahami angka, dan memecahkan persoalan matematika dapat berdampak terhadap kemampuan belajar pada jenjang pendidikan berikutnya. Karena itu, perbaikan kualitas guru menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Salah satu arah kebijakan yang telah berjalan adalah peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan beasiswa. Pada 2026, Kemendikdasmen mengalokasikan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.
Digitalisasi pembelajaran juga menjadi instrumen yang digunakan untuk memperluas akses terhadap materi pendidikan berkualitas. Pemerintah telah mendistribusikan Interactive Flat Panel atau papan interaktif digital ke sekolah-sekolah dan mengembangkan platform Rumah Pendidikan. Pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 6,9 juta pengguna telah memanfaatkan platform tersebut, sementara tambahan sekitar 700 ribu panel pintar ditargetkan terdistribusi hingga akhir 2026 atau semester pertama 2027. Dalam kerangka ini, teknologi diposisikan bukan sebagai pengganti guru, melainkan sebagai alat untuk memperluas akses terhadap sumber belajar dan membantu pemerataan kualitas pembelajaran.
Gagasan lain yang muncul adalah penataan kembali sistem pengelolaan dan pengangkatan guru agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipetakan secara lebih terintegrasi. Wacana penguatan peran pemerintah pusat dalam pengangkatan guru berkaitan dengan persoalan distribusi guru yang belum merata antardaerah. Jika kewenangan tersebut diperkuat di tingkat pusat, tantangannya adalah memastikan sistem tetap mampu merespons kebutuhan spesifik setiap daerah, termasuk karakter geografis, jumlah murid, serta kondisi sekolah. Dengan demikian, kebijakan tersebut membutuhkan sistem data guru dan kebutuhan tenaga pendidik yang akurat agar penempatan tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdasarkan kebutuhan pendidikan.
Pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah juga mulai membangun Universitas Republik Indonesia (URI). Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI pada 22 Juli 2026. Pembentukan URI dikaitkan dengan gagasan penguatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan dan pembentukan calon pemimpin nasional maupun daerah melalui pendidikan yang terarah. Model pendidikan tersebut disebut memiliki inspirasi dari sistem pendidikan aparatur dan kepemimpinan di Prancis, khususnya tradisi École Nationale d'Administration (ENA).
Secara keseluruhan, agenda pendidikan tersebut memperlihatkan pendekatan yang mencakup tiga lapisan: memperbaiki kemampuan dasar siswa, meningkatkan kualitas serta pemerataan guru, dan membangun jalur pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia pemerintahan. Keberhasilan agenda ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas implementasi, pemerataan akses, transparansi rekrutmen, serta ukuran keberhasilan yang dapat diverifikasi. Digitalisasi, reformasi guru, dan URI dapat menjadi bagian dari transformasi pendidikan, tetapi hasil akhirnya tetap perlu dilihat dari peningkatan kualitas belajar siswa dan kemampuan sistem pendidikan menghasilkan SDM yang kompeten.