Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Sumber Foto: Koleksi pribadi by AI

Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana aset daerah adalah alat penunjang pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya manajemen aset tersebut perlu diatur agar tepat guna dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan dalam penggunaannya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tujuh belas ruang lingkup diantaranya, pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, sistem informasi manajemen aset daerah, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), barang milik daerah berupa rumah negara, serta ganti rugi dan sanksi.

Ruang lingkup pengelolaan BMD ini merupakan barang baku yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya Permendagri no 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

Pada perangkat daerah, di tempat penulis bernaung, hanya beberapa saja ruang lingkup BMD yang akan dilaksanakan. Disini penulis sebagai pengurus barang pengguna, akan menjelaskannya sesuai dengan pengalaman yang telah dikerjakan diantaranya:

• Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)

RKBMD Pengadaan sumber foto: Koleksi pribadi

Perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan BMD, dalam rangka menunjang kinerja perangkat daerah yang di mewadahinya, wajib membuat perencanaan BMD, ke dalam bentuk dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Penyusunan RKBMD dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pengadaan BMD (n-1), kemudian mengajukannya pada Pejabat Penatausahaan BMD dalam hal ini Badan Keuangan daerah melalui Bidang Aset.

• Pengadaan

Pengadaan yang dilakukan, harus sesuai dengan RKBMD, yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Selanjutnya perangkat daerah melakukan pembelian, dan membuat laporan pengadaan barang, kemudian mengajukannya ke Badan Keuangan daerah dalam bentuk Rekonsiliasi Laporan Data Barang Pengguna. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan per semester pada tahun berjalan.

• Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam hal pengamanan BMD yang di lakukan pada perangkat daerah, penulis biasanya mencatat, apabila ada perangkat daerah lain yang meminjam barang, untuk kepentingan yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Pencatatan dilakukan dengan membuat buku khus peminjaman BMD, yang berisikan, nomor urut, nama barang, perangkat daerah peminjam, tanggal peminjaman, tanda tangan (saat meminjam), pengembalian, tanda tangan (saat pengembalian), keterangan (acara, dan tempat).

Bentuk pengamanan lain yang dilakukan, sama seperti pengamanan aset pribadi, seperti menjaga agar jangan sampai hilang ataupun rusak, atau membuat terali besi pada kantor untuk mencegah pencurian, dan lain sebagainya.

Pemeliharaan, yang dilakukan adalah melakukan mencatat kedalam formulir pemeliharaan, dan kartu pemeliharaan BMD. Pencatatan dilakukan terhadap barang yang diservis, baik kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, maupun perabotan kantor.

• Penghapusan

Penghapusan yaitu tindakan penghapusan BMD dari Daftar Barang Barang Milik Daerah. Biasanya yang penulis lakukan dalam penghapusan BMD ini, terhadap BMD yang mengalami rusak berat, atau pengalihan BMD kepada Perangkat Daerah Lainnya.

Penghapusan dilakukan dengan, mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Badan Keuangan Daerah, melalui Bidang Aset. Sebelum dilakukannya pengajuan usulan penghapusan, terlebih dahulu dilakukan pengusulan perubahan kondisi terhadap BMD yang telah mengalami rusak berat. Setelah mengajukan usulan perubahan kondisi tersebut, barulah mengusulkan penghapusan dan pelaksanaan penghapusan dilakukan pada tahun sesudahnya (n+1).

Proses penghapusan biasanya sejalan dengan penjualan dan pemusnahan BMD yang ada pada perangkat daerah.

• Pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan terhadap barang milik daerah, apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan, atau terdapat alasan lain, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan ini, biasanya dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian berupa uang.

Penjualan barang milik daerah ini, dilaksanakan berdasarkan berbagai pertimbangan untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Baik secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, atau BMD yang tidak digunakan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, atau tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Penjualan Barang Milik Daerah ada yang dilakukan secara lelang, atau penjualan biasa. Penjualan yang dilakukan secara lelang merupakan penjualan Barang Milik Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang dimana, harga ditentukan apabila mencapai penawaran harga tertinggi.

Penjualan barang yang akan dilelang, diatur dalam peraturan dan perundang undangan.

Dalam melakukan penghapusan, pemusnahan, dan penjualan (kecuali lelang kendaraan dinas, bangunan atau tanah), dilakukan secara bersamaan, dimana perangkat daerah yang mengajukan penghapusan, akan menilai dan meneliti barang yang layak untuk dijual atau barang bisa untuk dimusnahkan saja. Selanjutnya melakukan penjualan dan pemusnahan, berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP). Setelah pelaksanaan kegiatan tersebut barang yang dilaksanakan penghapusannya, sudah tidak terdaftar lagi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada tahun berikutnya.

Itulah uraian dari ruang lingkup pengelolaan BMD yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang mungkin pada setiap daerah bisa berbeda-beda, akan tetapi tidak mengurangi substansi, atau diluar jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.