Bukan Gaya Hidup Ini Biaya Hidup
Mahasiswa Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Risno Ibrahim tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi podium, angka-angka berlayar tenang. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II 2026, sehingga semester pertama ditutup di kisaran 5,4 persen. Namun, di pasar, ombaknya bergejolak. Ibu rumah tangga kembali menghitung ulang belanjaan sebelum membayar, sebab harga beras premium di penggilingan pada September melonjak 10,52 persen secara tahunan, cabai dan daging ayam ikut menanjak, serta tarif energi menambah beban.
Di konferensi pers, pertumbuhan adalah kabar baik. Di meja makan, ia belum tentu terasa. Seperti diingatkan peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, indikator makro seperti PDB sering gagal mengukur kesejahteraan riil karena melupakan distribusi dan tekanan biaya hidup warga. Pertanyaannya bukan menggugat statistik, melainkan menagih maknanya. Mengapa optimisme indikator utama tak otomatis merembes menjadi turunnya biaya hidup warga? Jawabannya ada pada simpul struktural yang terputus antara statistik agregat dan daya beli riil.
Jurang pertama terbentang antara yang tercatat dan yang dirasakan. Inflasi September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan memang masih terkendali. Namun, yang dibeli warga di warung bukanlah angka statistik. Susenas Maret 2026 menunjukkan komoditas makanan membentuk 74,7 persen garis kemiskinan, dan beras menyumbang 24,6 persen di perdesaan. Bagi kelompok rentan, kenaikan beras berarti beberapa hari makan yang hilang dari piring. Inflasi pangan bergejolak yang menembus 5,03 persen membuat jurang itu kian lebar.
Sebagian jawabannya ada di sisi penawaran. KPPU menilai tata niaga beras cenderung oligopolistik, terutama di tingkat pedagang besar dan penggilingan. Ketika harga naik di penggilingan, kenaikannya cepat menjalar ke grosir dan eceran. Saat harga turun, penurunannya merangkak. Pola serupa tampak pada energi, saat harga komoditas global melandai tetapi tarif eceran enggan ikut turun. Margin menumpuk di tengah rantai, jauh dari petani maupun pembeli.
Dalam situasi itu, kelas menengah terhimpit. Di ruang publik, beban mereka sering direduksi sebagai persoalan gaya hidup tak terkendali. Padahal, jika dibedah dengan pisau analisis kerentanan ekonomi, ini murni tekanan biaya hidup riil (cost-of-living crisis) yang melampaui pendapatan, bukan gegabah berbelanja. Mereka dianggap mampu sehingga luput dari perlindungan sosial, padahal terjerat harga kaku (sticky prices) di mana biaya sekolah, cicilan, dan pangan dasar terus membumbung. Tabungan menipis, konsumsi dipangkas, dan sebagian diam-diam turun kelas tanpa dicatat negara. Mereka penopang konsumsi dan penyumbang pajak, tetapi paling sering terlupakan.
Kebijakan pun belum banyak menolong. Insentif fiskal dan penyesuaian suku bunga tak serta-merta menurunkan biaya produksi karena transmisinya tersumbat. Bunga kredit sektor riil dan UMKM relatif tinggi sehingga pelaku usaha menahan ekspansi. Tanpa biaya modal terjangkau, usaha kecil sulit menambah pekerja dan menaikkan upah, sehingga daya beli tak ikut terdongkrak.
Jaring pengaman sosial juga perlu dievaluasi. PKH, Program Sembako, dan bantuan beras lewat Bulog memang menyasar desil 1 sampai 4. Namun, wataknya masih karitatif, hadir sebagai pereda sementara, bukan penguat ketahanan. Tanpa arah transformatif, ia menjadi pos belanja rutin, bukan jembatan menuju kemandirian. Masalahnya juga kelembagaan. Penargetan kerap meleset dan besaran bantuan nyaris seragam, seolah Rp1 di Jayapura bernilai sama dengan Rp1 di Semarang. Indeks biaya hidup regional belum menjadi pijakan perlindungan sosial.
Solusi pertama adalah memangkas rentang tata niaga pangan lewat intervensi negara yang terukur. Digitalisasi logistik daerah, dari pemantauan stok secara real-time hingga konsolidasi angkutan, dapat menekan ongkos yang tak perlu. BUMD dan BUMN pangan perlu dioptimalkan sebagai pembeli siaga (off-taker) dengan margin adil. Bulog sudah menyerap gabah dan menyalurkan bantuan. Yang perlu ditambah adalah peran penyeimbang harga yang konsisten di daerah lewat BUMD.
Solusi kedua, jaring pengaman bergeser dari bansos statis menuju perlindungan sosial adaptif. Besaran dan waktu penyaluran dikalibrasi dengan indeks biaya hidup wilayah dan menyesuaikan otomatis ketika harga melonjak. Cakupannya diperluas ke kelas menengah rentan lewat keringanan biaya, subsidi sementara, atau asuransi guncangan. Syaratnya data yang lincah. Perlindungan semacam ini bekerja seperti peredam kejut yang aktif tepat ketika jalan berlubang.
Pada akhirnya, kualitas pertumbuhan tak diukur dari megahnya angka agregat di layar presentasi, melainkan dari sejauh mana negara menjaga daya tahan warganya. Pertumbuhan di atas 5 persen terasa hampa jika piring di meja makan kian tipis. Gelombang biaya hidup tak bisa dihentikan oleh pidato. Yang bisa dipastikan adalah apakah warga mengarunginya dengan perahu kokoh atau hanya berpegangan pada papan yang terapung.