Konten dari Pengguna

UMKM Palolo Keluhkan Air, Modal hingga Pemasaran, Pemkab Sigi Siapkan Solusi

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Rosali Elviraa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sambutan Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNAIR saat Kegiatan FGD di Balai Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi (Selasa, 1/9/2026) (sumber: pribadi)
zoom-in-whitePerbesar
Sambutan Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNAIR saat Kegiatan FGD di Balai Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi (Selasa, 1/9/2026) (sumber: pribadi)

Sejumlah pelaku UMKM di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, menyampaikan berbagai kendala yang menghambat pengembangan usaha dalam Focus Group Discussion (FGD) Tim Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (UNAIR), Selasa (1/9/2026).

Keluhan mulai dari keterbatasan air dan bahan baku, modal usaha, akses pasar, hingga kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Persoalan tersebut kemudian mendapat respons dari pemerintah daerah melalui sejumlah program dan dukungan yang dapat diakses pelaku usaha.

FGD bertema “Sinergi Digitalisasi Ekonomi untuk Mendukung Keberlanjutan Kawasan Transmigrasi” tersebut dipimpin Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNAIR, Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si., dan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes serta pelaku usaha.

Salah satu persoalan disampaikan Dody, pelaku usaha bawang goreng. Ia mengatakan usahanya memiliki kapasitas produksi hingga 1-1,5 ton per bulan dengan 17 petani binaan. Namun, produksi saat ini belum dapat berjalan maksimal karena keterbatasan air dan bahan baku bawang.

“Bisa sampai 1-1,5 ton. Kami punya 17 petani binaan, tapi tidak serentak menanam. Untuk saat ini bahkan tidak bisa mengairi lahan yang ada,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Palolo Muhammad Syukur, S Sos M AP menyampaikan kondisi debit air di wilayah Bolopountu yang saat ini semakin kecil. Ia berharap ada upaya untuk mengalirkan sumber air Kuala Bolo guna mendukung kebutuhan pertanian masyarakat.

Persoalan modal juga disampaikan Jemiran, pelaku usaha kopi yang telah terhubung dengan industri. Menurutnya, permintaan kopi yang dikelola telah meningkat dari sekitar satu ton menjadi dua ton. Namun, keterbatasan modal membuatnya kesulitan menyimpan bahan baku saat panen raya.

“Saat panen raya kami tidak bisa menstok barang karena kendala modal. Saat tidak panen raya, kami juga tidak bisa stok bahan baku,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sigi menyebut akses permodalan dapat ditempuh melalui sejumlah skema. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi Rolly, S.E., M.Si. mengatakan pelaku usaha dapat mengakses fasilitas permodalan setelah memenuhi sejumlah persyaratan legalitas usaha.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui program Sigi Masagena, fasilitas akses permodalan KUR 0 persen serta program inkubasi usaha bersama lembaga inkubator usaha lokal Gampiri.

Selain persoalan modal, pemasaran menjadi tantangan lain yang banyak dihadapi pelaku UMKM. Produk masyarakat masih banyak dipasarkan secara lokal, sementara pemanfaatan teknologi untuk menjangkau konsumen di luar daerah belum optimal.

Untuk itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan digitalisasi melalui pemasaran online, e-commerce dan pembayaran menggunakan QRIS. Penguatan kapasitas pelaku usaha juga dinilai penting agar teknologi tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi benar-benar membantu meningkatkan penjualan.

Sesi FGD dengan Pelaku UMKM Kawasan Transmigrasi Palolo (Selasa 1/9/2026)(sumber: pribadi)

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNAIR Prof. Dr. Imron Mawardi mengatakan FGD tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan persoalan yang dihadapi pelaku usaha dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan.

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas akses pasar, tetapi harus berjalan bersama dengan penguatan kapasitas produksi dan pengelolaan usaha.

TEP UNAIR selanjutnya akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Tim juga akan mengkaji pengembangan platform digital dengan terlebih dahulu memetakan platform yang sudah tersedia di pemerintah daerah.