Mundurnya Nanik Deyang, Ujian Kepercayaan Publik
Tulisan dari Rudi Yahya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar"Public confidence is earned by performance, not promises."
Kepercayaan publik diperoleh melalui kinerja, bukan sekadar janji.
Ketika Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), perhatian publik segera tertuju pada satu pertanyaan: apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Secara resmi, alasan yang disampaikan adalah faktor kesehatan.
Dalam negara hukum dan birokrasi modern, alasan tersebut seharusnya cukup. Namun dalam realitas politik dan ruang digital hari ini, setiap peristiwa besar selalu dibaca melalui konteks yang lebih luas.
Pengunduran diri itu terjadi bukan ketika situasi sedang tenang, melainkan saat MBG berada di bawah sorotan publik yang sangat besar. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sejak awal dipromosikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sasaran jutaan siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga simbol keberhasilan atau kegagalan salah satu janji politik terbesar pemerintah.
Karena itulah, publik tidak melihat mundurnya Nanik Deyang sekadar sebagai pergantian pejabat. Di media sosial, berbagai spekulasi bermunculan.
Ada yang menghubungkannya dengan tantangan pelaksanaan program, ada yang mengaitkannya dengan dinamika internal birokrasi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kesiapan pemerintah menjalankan program yang membutuhkan anggaran sangat besar dan koordinasi yang rumit.
Fenomena tersebut menunjukkan satu kenyataan penting: kepercayaan publik terhadap sebuah program nasional tidak hanya dibangun melalui regulasi dan pidato resmi, tetapi juga melalui persepsi yang berkembang di ruang publik.
MBG memang merupakan program yang sangat ambisius. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia sekaligus mengurangi angka stunting yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius. Secara konsep, hampir tidak ada yang menolak tujuan tersebut. Siapa yang tidak ingin anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas?
Masalahnya, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya.
Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan penerima manfaat setiap hari bukan pekerjaan sederhana. Negara harus memastikan bahan baku tersedia, rantai distribusi berjalan lancar, standar keamanan pangan terjaga, kualitas gizi terukur, serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan hingga ke tingkat paling bawah. Kesalahan kecil dalam program berskala nasional dapat menghasilkan dampak yang sangat besar.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah persoalan teknis dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG menjadi bahan diskusi di media massa maupun media sosial. Sebagian merupakan tantangan normal yang lazim dihadapi program baru. Namun sebagian lainnya memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan kelembagaan yang menopang program tersebut.
Di sinilah pengunduran diri Nanik Deyang menjadi simbol yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Publik sesungguhnya tidak sedang memperdebatkan siapa yang menduduki kursi Kepala Badan Gizi Nasional. Publik sedang menguji apakah Program Makan Bergizi Gratis dibangun di atas fondasi sistem yang kuat atau hanya bertumpu pada figur yang memimpinnya.
Indonesia memiliki pengalaman panjang mengenai hal tersebut. Banyak program besar yang kehilangan arah ketika figur utamanya tidak lagi berada di posisi semula. Ada pula program yang tetap berjalan bahkan setelah beberapa kali pergantian kepemimpinan karena mekanisme kelembagaannya sudah mapan. Perbedaannya terletak pada kualitas tata kelola.
Bagi pemerintah, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BGN dan pelaksanaan MBG. Fokusnya tidak boleh berhenti pada penunjukan pengganti. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh rantai pelaksanaan program memiliki standar yang jelas, sistem pengawasan yang kuat, serta mekanisme pelaporan yang terbuka kepada publik.
Dalam era media sosial, transparansi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Ketika informasi resmi tidak cukup cepat menjawab pertanyaan publik, ruang kosong itu akan segera diisi oleh spekulasi, asumsi, dan berbagai narasi yang belum tentu benar. Akibatnya, yang tergerus bukan hanya citra lembaga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program yang sebenarnya memiliki tujuan mulia.
Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat mahal. Anggaran negara dapat ditambah. Infrastruktur dapat dibangun. Teknologi dapat dibeli. Namun ketika kepercayaan mulai hilang, proses memulihkannya jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang panjang.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah setelah mundurnya Nanik Deyang bukanlah seberapa cepat menemukan pengganti. Ukurannya adalah seberapa mampu pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik, tetap diawasi secara ketat, dan tetap berorientasi pada kepentingan jutaan anak Indonesia.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan terlalu mengingat nama siapa yang memimpin Badan Gizi Nasional pada tahun tertentu. Yang akan diingat adalah apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan manfaat dari program yang menghabiskan anggaran besar tersebut. Apakah angka stunting turun. Apakah kualitas kesehatan meningkat. Apakah generasi muda memperoleh kesempatan tumbuh lebih baik dibanding generasi sebelumnya.
Jika tujuan-tujuan itu tercapai, pergantian pejabat hanya akan menjadi catatan kecil dalam perjalanan sebuah kebijakan. Namun jika kepercayaan publik gagal dijaga, maka pengunduran diri ini akan dikenang sebagai tanda bahwa persoalan yang dihadapi jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kursi pimpinan.
Sebab pada akhirnya, yang sedang diuji bukanlah jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara membuktikan bahwa program besar dapat dikelola secara profesional, transparan, dan mampu menjawab harapan masyarakat yang membiayainya melalui uang pajak.