Komitmen Iklim Era Prabowo di Persimpangan Hilirisasi, Bencana Ekologis, dan Bayang-Bayang Oligarki

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sarah Novianti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada penghujung 2026, komitmen Indonesia dalam meredam laju krisis iklim diuji oleh realitas di lapangan yang kian kontradiktif. Di panggung diplomasi internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31), delegasi Indonesia kembali membawa narasi besar tentang transisi energi hijau, potensi kredit karbon, dan target net-zero emission. Namun di dalam negeri, deretan bencana hidrometeorologi ekstrem, banjir bandang, tanah longsor, hingga krisis kabut asap lintas batas pada musim kemarau 2026 justru memaksa publik mempertanyakan sejauh mana janji-janji iklim tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada keselamatan ekologis.
Sepanjang dua tahun terakhir, wajah bencana di Indonesia tidak lagi bisa sekadar dilabeli sebagai "takdir alam" atau murni anomali cuaca. Pemanasan global memang memperparah intensitas hujan dan memperpanjang durasi musim kemarau yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Akan tetapi, daya rusak bencana tersebut berlipat ganda akibat campur tangan manusia melalui alih fungsi lahan skala masif, deforestasi, dan degradasi kawasan resapan air serta ekosistem gambut.
Ironi kebijakan iklim era Prabowo tampak paling mencolok ketika janji pengurangan emisi berhadapan langsung dengan ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Dalam dua tahun masa pemerintahan ini, terdapat tiga simpul kebijakan domestik yang kerap berbenturan dengan target mitigasi krisis iklim:
Hilirisasi Berbasis Energi Fosil
Program hilirisasi mineral—terutama nikel dan batu bara—terus dipacu sebagai tulang punggung industrialisasi. Alih-alih sepenuhnya ditopang energi terbarukan, kawasan industri pengolahan mineral di berbagai daerah masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara captive (off-grid). Ekspansi tambang untuk memenuhi rantai pasok baterai dan logam global ini turut membabat tutupan hutan, mencemari pesisir, serta memicu banjir lumpur di sekitar wilayah lingkar tambang.
Ekspansi Perkebunan Sawit dan Proyek Pangan Skala Raksasa
Ambisi swasembada energi melalui mandatori biodiesel berbasis kelapa sawit (B40 hingga B50) serta proyek cetak sawah dan lumbung pangan (food estate) terus mendorong tekanan terhadap kawasan hutan tersisa, terutama di Kalimantan dan Papua. Pembukaan lahan berskala besar yang mengabaikan daya dukung lingkungan membuat ekosistem kehilangan benteng alaminya saat curah hujan ekstrem turun, sekaligus menyisakan kerentanan kebakaran saat kemarau tiba.
Relasi Kuasa dan Oligarki di Lingkar Pemerintahan
Sulit menafikan bahwa lambannya penegakan hukum lingkungan dan mudahnya pemberian izin konsesi berkelindan erat dengan bercokolnya kepentingan oligarki bisnis ekstraktif di lingkar kekuasaan. Ketika para pemilik modal di sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan energi fosil memiliki akses langsung terhadap perumusan kebijakan, regulasi lingkungan.
Kontradiksi antara retorika diplomatik dan praktik domestik ini membuat posisi Indonesia di forum global seperti COP 31 berada dalam sorotan tajam. Dunia internasional tidak lagi sekadar menghitung berapa banyak pidato ambisius yang disampaikan para pemimpin negara, melainkan mengukur konsistensi antara dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dengan perlindungan nyata atas hutan tropis dan lahan gambut di lapangan. Klaim penindakan terhadap puluhan hingga ratusan perusahaan perusak lingkungan akan kehilangan makna apabila struktur perizinan di hulu tetap memberi karpet merah bagi ekspansi industri ekstraktif.
Pada akhirnya, krisis iklim bukan sekadar isu reputasi diplomasi atau komoditas perdagangan karbon, melainkan soal hak hidup warga negara yang setiap tahun harus bertaruh nyawa menghadapi banjir, kekeringan, dan udara beracun. Pemerintah era Prabowo memiliki modal politik yang sangat besar untuk melakukan koreksi arah pembangunan. Tanpa keberanian memangkas ketergantungan pada energi kotor, mengerem ekspansi lahan sawit yang merusak hutan, serta memutus konflik kepentingan oligarki dari tata kelola lingkungan, komitmen iklim Indonesia akan terus menjadi janji manis di mimbar dunia yang tenggelam oleh bencana di rumah sendiri.
