Konten dari Pengguna

Demokrasi Indonesia Terjebak Kesepakatan Palsu, The Abilene Paradox

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Shandana Aulia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi rapat organisasi dan dinamika pengambilan keputusan dalam Demokrasi. Sumber:  Kampus Production dari Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi rapat organisasi dan dinamika pengambilan keputusan dalam Demokrasi. Sumber: Kampus Production dari Pexels

Demokrasi Indonesia dalam Bayang-Bayang The Abilene Paradox, Ketika Kesepakatan Menyembunyikan Ketidaksetujuan

Rapat itu ditutup dengan tepuk tangan meriah, seluruh anggota mengangguk ketika pimpinan mengusulkan suatu program besar yang sangat menyedot anggaran dan tidak ada seorang pun yang merasa keberatan. Sekretaris lalu mencatat keputusan bulat tersebut. Seusai forum, bendahara mengaku sejak awal mencemaskan biaya, sejumlah anggota ternyata menginginkan program sederhana, sedangkan ketua justru mengira semua orang mendambakan proyek besar tersebut. Sebuah keputusan telah disahkan dengan penuh khidmat, meski tak seorang pun sungguh menginginkannya.

Adegan rekaan itu terasa akrab karena ironi yang ditawarkannya, dimana setiap orang menyembunyikan preferensinya sambil menebak keinginan orang lain. Setiap orang menganggap orang lain menghendaki keputusan itu, mereka menjaga wajah ramah sambil menyembunyikan keberatan yang dipendamnya. Ketika hasilnya mengecewakan, masing-masing anggota merasa telah dikalahkan oleh suara mayoritas yang ternyata mungkin tidak pernah ada. Apakah keputusan bersama masih mencerminkan kehendak bersama ketika para pesertanya salah membaca satu sama lain?

Di sebagian organisasi, musyawarah diperlakukan seperti perlombaan kecepatan, forum tanpa interupsi dianggap efisien lalu keberatan dicurigai menghambat kerja, bahkan pertanyaan sederhana dapat terdengar seperti pembangkangan ketika pimpinan sudah mengetuk meja. Padahal musyawarah menimbang alasan berbeda secara mendasar dari forum yang sekadar mengumpulkan anggukan. Demokrasi tidak otomatis sehat hanya karena tata tertib dipatuhi, tapi bisa saja prosedurnya sempurna sementara percakapan di dalamnya kehilangan kejujuran. Kesunyian lalu dipajang sebagai bukti keberhasilan, seolah kualitas demokrasi dapat dibaca dari sedikitnya orang yang berani menolak keputusan.

Jerry B. Harvey menjelaskan mekanisme ini melalui The Abilene Paradox dalam karyanya Organizational Dynamics pada 1974, ia berkata bahwa kelompok dapat menyetujui keputusan yang bertentangan dengan preferensi pribadi anggotanya karena masing-masing keliru memperkirakan keinginan anggota lain, mereka hanya ikut-ikutan saja karena mereka mengira anggota lain juga setuju. Jadi, rasa takut yang berbicara saja belum cukup membuktikannya, keheningan tidak selalu berarti penolakan. Suara bulat pun mungkin mencerminkan persetujuan sungguhan, paradoks ini muncul ketika kesalahan membaca kehendak sesama ikut menyeret kelompok menuju pilihan yang sebenarnya tidak diinginkan.

Dalam sejumlah lingkungan Indonesia, seseorang enggan menolak karena khawatir dicap egois, tidak sopan atau kurang ajar daripada melihat anggaran dihamburkan. Ketika penghormatan berubah menjadi kewajiban mengiyakan, hubungan sosial memperoleh ketenangan palsu. Yang dilindungi bukan lagi kualitas keputusan, melainkan kenyamanan orang yang paling berkuasa menentukan suasana.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat aspek kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2025 dengan skor 75,52 pada tingkat nasional, sementara aspek kesetaraan mencapai skor 80,33 serta kapasitas lembaga demokrasi sebesar 78,28. Ketimpangan capaian tersebut memperlihatkan bahwa dimensi demokrasi tidak berkembang dengan kualitas yang seragam, keberadaan institusi demokratis belum otomatis menjamin kualitas kebebasan yang menyertainya.

Di lembaga pemerintahan, tekanan jabatan dapat membuat informasi penting berhenti sebelum mencapai meja keputusan. Bayangkan jika staf mengetahui target program yang sulit dicapai, tetapi memilih diam setelah atasannya menyebut target itu realistis. Atasan kemudian menafsirkan ketiadaan keberatan dari anggotanya untuk memperkuat argumennya itu. Hierarki dapat memperbesar risiko salah persepsi, meski tekanan jabatan saja belum cukup untuk membuktikan paradoks. Di atas kertas, keputusan terlihat kolektif namun nyatanya di balik meja, informasi penting mungkin telah dikubur demi menjaga muka.

Ditambah lagi dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di tahun 2025, Indeks integritas nasional tercatat sebesar 72,32, menempatkan Indonesia dalam kategori rentan korupsi. Pemerintah daerah memperoleh skor 71,33 dari 546 instansi, sementara kementerian serta lembaga mencapai skor 77,19 dari 111 instansi. Penilaian ini mencakup risiko korupsi, transparansi, pengelolaan anggaran, hingga integritas pelaksanaan tugas. Angka tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan belum cukup untuk menjamin integritas kelembagaan. Ironi kelembagaan tetap layak direnungkan ketika kelengkapan berkas diperlakukan sebagai mahkota akuntabilitas, sementara mutu pertimbangan di balik keputusan nyaris tak tersentuh pemeriksaan.

Sekolah pun berpotensi mewariskan paradoks serupa, murid belajar pemilihan ketua kelas, musyawarah, serta hak berpendapat lalu dalam situasi tertentu mendapati pertanyaan kritis dianggap mengacaukan ketertiban. Banyak guru tentu membuka ruang perdebatan sehat. Akan tetapi, ketika kepatuhan memperoleh penghargaan lebih tinggi daripada keberanian bernalar, pendidikan demokrasi berisiko menjadi latihan koreografi sosial. Anak mahir menghitung suara, tetapi belum tentu merasa aman ketika memiliki suara sendiri.

Sesudah keputusan gagal, pertanggungjawaban menjadi pertunjukan berikutnya. Bendahara mengeluh anggaran terlalu besar, lalu sekretaris menyalahkan ketua. Ketua menunjuk notulen yang mencatat persetujuan seluruh anggota pada saat rapat. Semua memiliki alasan untuk merasa tidak bertanggung jawab, meskipun masing-masing turut membentuk keputusan menuju jurang.

Kita sering menganggap suara bulat sebagai puncak kedewasaan bersama, padahal ada perbedaan antara mufakat yang diuji lewat pertimbangan dengan kesepakatan performatif yang hanya menjaga suasana. Dalam politik, organisasi, maupun pendidikan, suara bulat dapat menjadi prestasi administratif yang terlalu cepat dirayakan, padahal masih ada perbedaan yang belum sempat diucapkan lalu keheningan dipoles menjadi kebijaksanaan kolektif.

Tepuk tangan pada akhir rapat itu kini terdengar seperti ironi yang dipentaskan dengan rapi, mikrofon tersedia, notulen sah, prosedur terpenuhi, seluruh peserta pulang membawa keputusan yang tak mereka inginkan. Demokrasi yang hanya menghitung persetujuan berisiko berubah menjadi pertunjukan kepatuhan. Semua sepakat, tapi tak seorang pun merasa terwakili oleh keputusan yang mereka sahkan sendiri.