Perubahan yang Dicurigai Sebelum Diuji
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada sebuah ungkapan populer: “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” Melakukan hal yang sama berulang kali, tetapi mengharapkan hasil berbeda. Ungkapan yang sering dikaitkan dengan Albert Einstein, meskipun atribusinya tidak terbukti, ini mengandung pesan sederhana yang relevan dengan kehidupan publik kita: keinginan memperoleh hasil yang lebih baik menuntut kesediaan mengevaluasi dan, jika perlu, mengubah cara yang selama ini ditempuh.
Saya mengamati ada kecenderungan menarik dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Sejumlah perubahan dan program prioritas yang ditawarkan pemerintah menghadapi resistensi cukup kuat. Perdebatan mengenai redefinisi tindak pidana korupsi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga pembentukan Danantara memperlihatkan betapa sulitnya sebuah pendekatan baru memperoleh ruang untuk diuji secara objektif.
Tentu saja, tidak semua penolakan merupakan bentuk ketidakmampuan menerima perubahan. Ada kritik yang didasarkan pada persoalan anggaran, tata kelola, efektivitas, dan risiko penyalahgunaan. Namun, ada kecenderungan yang patut dicermati: gagasan baru terkadang sudah dicurigai sebelum kesempatan untuk memahami alasan, tujuan, dan desain kebijakannya diberikan secara memadai.
Ketika Gagasan Baru Berhadapan dengan Prasangka
MBG, misalnya, berangkat dari persoalan pemenuhan gizi yang nyata. Program makan di sekolah juga bukan sesuatu yang asing dalam praktik pembangunan berbagai negara. Namun, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi kritik mengenai keamanan pangan, kualitas makanan, anggaran, dan pengawasan. Pemerintah sendiri telah mengakui adanya kecurangan dan penyalahgunaan serta melakukan penertiban terhadap sejumlah satuan pelayanan.
Persoalan tersebut tentu tidak boleh dianggap ringan. Tetapi, apakah kelemahan pelaksanaan otomatis membatalkan tujuan program? Bukankah yang perlu diperbaiki adalah desain dan tata kelolanya agar manfaat yang diharapkan benar-benar sampai kepada penerima?
Hal serupa terlihat pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gagasan memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok memiliki alasan yang dapat dipahami. Namun, pelaksanaannya menghadapi pertanyaan mengenai model bisnis, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan, dan kesesuaian dengan karakteristik setiap desa. Kritik terhadap pendekatan yang terlalu seragam dan sentralistis juga layak diperhatikan.
Sekolah Rakyat pun menghadirkan pendekatan baru untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Sementara itu, Danantara menawarkan model pengelolaan investasi dan aset negara dengan skala serta struktur kelembagaan yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan besar, tetapi juga membawa tantangan tata kelola dan akuntabilitas yang tidak sederhana.
Di bidang pemberantasan korupsi, gagasan mengevaluasi rumusan hukum agar tidak mengkriminalisasi keputusan yang sah dan beritikad baik juga memunculkan kekhawatiran akan melemahnya penegakan hukum. Kekhawatiran ini sah untuk diuji. Namun, menganggap setiap evaluasi sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi juga merupakan kesimpulan yang terlalu dini.
Berbagai contoh tersebut memperlihatkan satu pola: perubahan sering kali dinilai melalui risiko terburuk yang mungkin terjadi, sementara potensi perbaikan yang ingin dicapai belum tentu memperoleh perhatian yang sebanding.
Mengapa Perubahan Sulit Diterima?
Saya kira, salah satu penyebabnya adalah keterikatan pada cara berpikir yang telah lama diyakini. Ketika seseorang telah menginvestasikan banyak waktu, pengetahuan, dan reputasi untuk mempertahankan suatu pandangan, menerima kemungkinan bahwa pendekatan tersebut perlu diperbaiki bukan perkara mudah.
Pendidikan tinggi dan reputasi intelektual tidak otomatis membebaskan seseorang dari bias. Pengetahuan dapat digunakan untuk menguji keyakinan, tetapi juga dapat dipakai untuk membela keyakinan yang sudah terbentuk. Dalam politik, persoalan ini semakin rumit karena penilaian terhadap kebijakan kerap bercampur dengan penilaian terhadap pemerintah yang mengusulkannya.
Akibatnya, gagasan yang sebenarnya layak diperiksa bisa kehilangan kesempatan hanya karena datang dari pihak yang tidak disukai. Sebaliknya, kebijakan yang disukai dapat diterima tanpa pengujian memadai.
Di sinilah kritik perlu dibedakan dari resistensi terhadap perubahan. Kritik menguji asumsi, desain, bukti, dan konsekuensi kebijakan. Resistensi yang berangkat dari prasangka cenderung menetapkan kesimpulan lebih dahulu, kemudian mencari pembenaran untuk mempertahankannya.
Perubahan Harus Berani Membuktikan Hasil
Namun, pemerintah juga tidak boleh berlindung di balik alasan perubahan. Niat baik dan besarnya tujuan tidak otomatis menjamin keberhasilan. Program yang menyerap anggaran besar harus membuktikan manfaatnya. Kelemahan pelaksanaan harus diperbaiki, risiko harus dikendalikan, dan hasil harus diukur secara terbuka.
Karena itu, saya tidak berharap semua orang menyetujui kebijakan pemerintah. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk menilai gagasan berdasarkan substansinya, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang mengusulkannya. Pemerintah pun harus bersedia menerima bahwa perubahan yang dilakukannya mungkin keliru dan perlu dikoreksi.
Mengharapkan hasil berbeda sambil terus mempertahankan cara yang terbukti tidak efektif adalah sebuah kontradiksi. Tetapi mengubah cara tanpa mengukur hasilnya juga bukan kemajuan.
Barangkali, tantangan terbesar kita bukan kekurangan gagasan perubahan, melainkan kesediaan untuk keluar dari prasangka dan menguji sesuatu secara adil. Sebab, kemajuan tidak akan lahir dari kebiasaan mencurigai setiap hal baru, sebagaimana tidak akan lahir dari kebiasaan menerima setiap perubahan tanpa berpikir kritis.