Ciamis dan Peluang Ekonomi Sirkular dari Program MBG
Paramadina Graduate School of Islamic Studies Jakarta
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Ade Maulana Yusuf tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) saat ini merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sangat strategis dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Sebagaimana disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi UMY, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, bahwa program ini tidak sebatas berfungsi sebagai intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
MBG menjadi sebuah katalisator penggerak ekonomi lokal guna memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian daerah. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya akan sangat bervariasi antarwilayah, sangat bergantung pada tingkat kesiapan infrastruktur ekonomi lokal dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok bahan pangan. Jika dikelola dengan baik, MBG menjadi perangkat belanja pemerintah yang langsung diberikan ke daerah dan memiliki potensi besar.
Dari aspek fiskal dan akuntabilitas tata kelola, realisasi anggaran Program MBG hingga pertengahan September 2026 telah mencatatkan angka penyerapan sebesar Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu tersedia senilai Rp218,77 triliun. Dengan sisa anggaran sekitar Rp79 triliun yang diproyeksikan untuk mendukung penyaluran hingga akhir tahun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses penyerapan ini berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola dan refocusing sasaran—yang telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat—demi memastikan bahwa ekspansi program nasional ini tetap akuntabel, tepat sasaran, serta berkesinambungan secara operasional.
Merujuk pada data BGN per Juni 2026, Jawa Barat menempati posisi puncak dengan kepemilikan 6.721 unit SPPG, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 4.592 unit dan Jawa Timur sejumlah 4.340 unit. Dalam setengah bulan pertama tahun 2026 saja, BGN sudah mencairkan dana sebesar Rp32,1 triliun.
Yang menarik, menurut perhitungan BPS, setiap satu rupiah yang dianggarkan untuk BGN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 kali lipat. Sejalan dengan prediksi World Bank yang menunjukkan bahwa investasi di sektor nutrisi akan memberi balasan hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.
Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang berhasil mengoptimalisasi aliran dana tersebut? Seberapa jauh ia bergerak dalam perekonomian lokal?
Upaya Optimalkan Multiplier Effect
Konsep multiplier effect yang sederhana adalah setiap uang yang digunakan pemerintah untuk belanja bisa berputar lagi dalam ekonomi lokal asalkan tiga kondisi terpenuhi, yaitu adanya pasokan dari produsen lokal, penggunaan tenaga kerja lokal, serta limbah yang bisa diolah kembali menjadi bahan baku produksi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, uang hanya singgah sebentar, lalu pergi saja.
Hal ini bisa menjadi pekerjaan rumah sekaligus peluang bagi Kabupaten Ciamis. Daerah ini tercatat memiliki 193 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang tersebar di 27 kecamatan, dengan menyasar kelompok rentan secara komprehensif yang meliputi 13.915 ibu hamil, 39.235 ibu menyusui, dan 113.591 balita per September 2026, serta didukung oleh sistem pemantauan stunting yang terintegrasi.
Di sisi lain, DPRD Ciamis menyatakan bahwa dari tiga target utama yang diharapkan, yaitu penyerapan tenaga kerja, peningkatan gizi dan pertumbuhan ekonomi, dua dari target tersebut sudah terpenuhi, tetapi aktivitas ekonomi lokal masih belum terlihat nyata. Penyebabnya: pasokan bahan baku lokal terbatas. Dapur SPPG memerlukan 3.000 butir telur, sedangkan BUMDes hanya bisa menyediakan maksimal 700 butir per Januari 2026. Kekurangannya dibeli dari luar daerah. Sekitar 30 hingga 40 persen sayuran masih diangkut dari luar Ciamis.
Artinya, uang dari dana MBG masuk ke Ciamis, tapi sebagian besar langsung keluar lagi untuk membeli bahan baku. Efek berganda pada ekonomi lokal tidak berjalan dengan baik.
Ketika Lingkungan Menjadi Prasyarat Ekonomi
Ada pelajaran penting dari peristiwa Mei 2026. BGN menghentikan sementara 34 SPPG di Ciamis karena belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi standar. SPPG yang ditutup tersebar di beberapa kecamatan seperti Banjarsari, Baregbeg, Cihaurbeuti, Cikoneng, Cimaragas, Cipaku, Cisaga, Kawali, Lakbok, Pamarican, Panawangan, Panjalu, dan masih banyak lagi.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukanlah tugas yang harus dipenuhi secara administratif semata, tetapi merupakan syarat penting agar aliran dana tetap berkelanjutan. Tanpa sistem pengolahan air limbah standar, SPPG dihentikan, dana tidak lagi mengalir, dan dampak ekonominya lenyap. Lingkungan dan ekonomi bukanlah dua hal yang bertolak belakang, keduanya saling memengaruhi satu sama lain.
Kabar positifnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menyatakan siap untuk mendukung SPPG dalam menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kebersihan Diaz Hendropriyono mengatakan, "Tujuan kita adalah mendampingi agar SPPG itu dapat menciptakan ekosistem yang sirkular..." Di setiap tindakan yang kita lakukan harus ada siklus yang tertutup, termasuk dalam program prioritas Presiden.
Bukti nyata sudah ada. Di SPPG Halim, KLH menempatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sawah dengan luas 6,5 hektare yang terletak di samping SPPG dapat dipanen sebanyak tiga kali karena menggunakan air irigasi dari IPAL."MBG tidak hanya memberi makan, tetapi juga bisa digunakan untuk memproduksi makanan," kata Wamen Diaz.
Praktik serupa sudah berjalan di berbagai daerah. Pertamina Patra Niaga bersama BGN mengawali penggunaan limbah organik dari tiga SPPG di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setiap hari, BUMDes mengangkut antara 100 hingga 150 kilogram sampah dapur ke kandang bebek milik kelompok Laleng Kassie. Kelompok peternak ini sekarang bisa menghasilkan ratusan butir telur bebek segar setiap minggu, bahkan memperluas jenis produk dengan memproduksi telur asin yang memiliki nilai ekonomi lebih besar.
Di SPPG Jatijajar, Depok, limbah dari dapur diubah menjadi makanan bagi ikan lele. Yang paling menarik, beras yang digunakan berasal dari hasil panen lahan seluas 20 hektare, yang merupakan bagian dari program cetak sawah nasional."Dari sawah sampai dapur, semua memiliki kisah yang panjang dan memperlihatkan kerja sama serta gotong royong di dalamnya," kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati.
Ciamis Sudah Punya Modal Dasar
Yang membuat Ciamis berbeda dari daerah lain adalah bangunan dasarnya yang sudah dibangun jauh sebelum MBG menjadi program prioritas nasional. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa Kabupaten Ciamis adalah satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten dan kota yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan pengawasan selama satu tahun. Pola pengelolaan sampah di Ciamis akan menjadi contoh nasional yang bisa ditiru oleh daerah lain.
Data KLH mencatat bahwa sekitar 38 persen dari sampah yang dihasilkan di Ciamis adalah sisa makanan, dan sumber terbesar dari sampah tersebut berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 49 persen. Angka ini justru menjadi kesempatan: jika sisa makanan bisa diolah, maka ia bukan lagi menjadi masalah, melainkan menjadi sumber daya.
Ciamis sudah membuktikannya, Bank Sampah Induk (BSI) Ciamis mengurus lebih dari 100 jenis sampah yang tidak bisa terurai melalui jaringan 324 Bank Sampah Unit (BSU) dan 620 nasabah perorangan. BSI juga bekerja sama dengan industri daur ulang di berbagai daerah, mulai dari Cirebon sampai Tangerang.
Yang lebih menarik adalah integrasi MBG ke dalam ekosistem sirkular sudah berjalan. DPRKPLH Ciamis menyelenggarakan pelatihan khusus untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di sekitar SPPG tentang pengolahan sampah makanan."Kita mengubah sampah padat tersebut menjadi pupuk kompos berkualitas hingga pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi," kata Rini dari DPRKPLH Ciamis, pada 15 Juli 2026. Secara rata-rata, satu SPPG di Ciamis menghasilkan sekitar 120 kilogram sampah padat setiap hari, dan beberapa diantaranya bahkan mencapai 170 kilogram. Sisa makanan ini dimanfaatkan sebagai pakan maggot. Hal ini merupakan praktik yang sudah berjalan di Kabupaten Ciamis.
Momentum Kepemimpinan Baru
Ada momentum yang perlu dicatat. BGN kini di pimpin oleh Sudaryono, yang diangkat menjadi pemimpin oleh Presiden Prabowo pada tanggal 22 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sudaryono dipilih karena sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep MBG, dan pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi nilai tambah karena pelaksanaan MBG sangat berkaitan dengan penyediaan bahan baku pangan.
Latar belakang pertanian ini menjadi hal penting agar pasokan bahan baku MBG benar-benar digunakan dari produsen lokal. Dadan Hindayana sendiri sudah menyatakan bahwa setiap SPPG memerlukan 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, 4 kandang yang masing-masing berisi 4.000 ayam petelur, serta 1 cold storage untuk menyimpan 450 liter susu. Semua hal ini berhasil meningkatkan nilai tukar petani menjadi 125.
Jika orientasi ini diperkuat, MBG bisa menjadi alat kebijakan yang menggabungkan tiga hal penting sekaligus: peningkatan gizi, penguatan perekonomian daerah, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Jawa Barat dengan 6.721 SPPG dan perputaran dana mencapai miliaran rupiah setiap bulannya memiliki kesempatan emas. Ciamis, yang mendapatkan penghargaan Adipura 2026, memiliki 193 SPPG yang aktif dan sudah berjalan sistem ekosistem sirkularnya, sehingga memiliki posisi penting untuk menjadi percontohan nasional.
Yang membuat Ciamis berbeda terletak pada implementasi ekonomi sirkular yang nyata melalui pemanfaatan sampah organik sisa program MBG. Limbah sisa makanan dari dapur MBG dikelola secara mandiri oleh masyarakat untuk diolah menjadi maggot dan kompos. Maggot tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai pakan burung puyuh dan ternak lainnya, sementara residu pengolahannya diubah menjadi pupuk organik. Model integratif ini mencerminkan efek berantai (multiplier effect) yang komprehensif: belanja fiskal pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, namun juga merajut keterkaitan strategis antara ketahanan pangan, sektor pertanian, peternakan, dan kelestarian lingkungan.
Yang dibutuhkan saat ini adalah konsistensi, kemampuan untuk berkembang, dan pengelolaan yang mampu menghubungkan tiga hal ini: standar kebersihan dan sanitasi, sistem pasokan lokal, serta daur ulang limbah. Jika Ciamis berhasil, maka daerah tersebut tidak hanya bisa menjadi contoh dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah—jika dikelola dengan baik—dapat menjadi alat dorong bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.