Makan Bergizi Gratis di Sekolah Siapa yang Diuntungkan dan Siapa yang Terstigma?
Tulisan dari Widiana Naurohimah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHingga 10 Juni 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Namun belakangan arah programnya bergeser. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan refocusing agar penyaluran lebih tepat sasaran, dengan opsi mencoret sekolah yang mayoritas siswanya dari keluarga mampu. Per 18 Juni, BGN sudah mencoret 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima. Secara anggaran, langkah ini masuk akal. Secara sosiologis, ia memunculkan pertanyaan yang jarang dibahas: ketika makanan gratis mulai dipilah berdasarkan siapa yang "membutuhkan," bagaimana perasaan anak yang menerimanya?
Ketika bantuan menjadi label
Erving Goffman, dalam Stigma (1963), menjelaskan bahwa stigma muncul ketika seseorang dianggap memiliki atribut yang membuatnya berbeda dan kurang dihargai dalam interaksi sosial. Stigma jarang lahir dari niat buruk. Ia tumbuh dari hal-hal kecil yang tampak netral, seperti cara antrean diatur, siapa yang dipanggil lebih dulu, atau siapa yang makan di tempat berbeda.
Selama MBG berlaku untuk hampir semua siswa, makanan di nampan itu hanyalah makan siang. Begitu program berubah menjadi bantuan bersasaran, nampan yang sama bisa berubah menjadi penanda status. Anak yang menerimanya sekaligus "diumumkan" sebagai anak dari keluarga yang butuh dibantu.
Panggung depan di ruang kelas
Goffman juga memperkenalkan impression management, yaitu upaya orang mengelola kesan di hadapan orang lain. Anak sekolah pun melakukannya: ingin tampak mampu, tampak biasa saja, tampak sama dengan teman-temannya.
Bagi sebagian anak, menerima makanan gratis di depan seluruh kelas berarti kehilangan kendali atas kesan itu. Mereka bisa memilih tidak mengambil porsinya, menyembunyikan rasa lapar, atau menghindari makan bersama. Ironisnya, program yang dibuat untuk memenuhi gizi justru bisa membuat anak yang paling membutuhkan menjauh darinya.
Siapa yang diuntungkan?
Banyak. Keluarga berpenghasilan rendah terbantu, anak mendapat asupan yang lebih baik, dan ekonomi lokal bergerak lewat rantai pasok bahan pangan. Tuntutan agar anggaran tepat sasaran juga wajar. Dana publik memang harus dipertanggungjawabkan.
Tetapi tepat sasaran tidak boleh berhenti pada urusan data dan anggaran. Keberhasilan program publik perlu diukur dari pengalaman penerimanya, bukan hanya dari jumlah porsi yang terdistribusi. Program yang memberi gizi tetapi meninggalkan rasa malu hanya menyelesaikan separuh masalah.
Jalan tengahnya
Kalau sasaran harus dipersempit, cara menyalurkannya yang perlu dijaga. Pemilahan sebaiknya dilakukan di tingkat sekolah atau wilayah, bukan dengan menunjuk individu di dalam kelas. Distribusi dalam satu sekolah dibuat sama rata, tanpa antrean khusus, tanpa pencatatan yang terlihat teman sebaya, dan tanpa menyebut siapa penerima "bantuan." Guru juga perlu dibekali kepekaan agar tidak menyorot siapa yang tidak mampu.
Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang memberi makan, tetapi yang menjaga martabat anak saat menerimanya. Di ruang kelas, rasa lapar bisa diobati dengan sepiring nasi, tetapi rasa malu butuh lebih dari itu.