Ijazah di Tangan, Pekerjaan Masih Menjadi Impian
Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Yusi Ramadani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenyelesaikan pendidikan tinggi seharusnya menjadi salah satu langkah penting untuk membangun masa depan. Setelah bertahun-tahun mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, menyusun laporan, menjalani praktik lapangan, hingga menyelesaikan skripsi atau tesis, seorang mahasiswa akhirnya memperoleh ijazah. Ada harapan besar yang menyertainya: mendapatkan pekerjaan, membangun kemandirian ekonomi, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
Kenyataan setelah kelulusan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Bagi sebagian orang, ijazah justru menjadi awal dari perjalanan panjang mencari pekerjaan. Lamaran dikirim ke berbagai perusahaan, informasi lowongan terus dipantau, wawancara diikuti, tetapi kesempatan kerja belum juga datang. Waktu terus berjalan, sementara pertanyaan tentang masa depan semakin sulit dihindari.
Sebagai anak muda, saya melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi kesempatan kerja, tetapi juga dari hubungan antara pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan. Selama perkuliahan, saya mempelajari berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, pencemaran air, pengolahan limbah, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Dari sana muncul pemahaman bahwa persoalan masyarakat membutuhkan ilmu pengetahuan dan tenaga profesional. Namun, kebutuhan terhadap keahlian tertentu tidak selalu diikuti ketersediaan pekerjaan yang memadai.
Wisuda Bukan Akhir Perjuangan
Bagi banyak mahasiswa, wisuda merupakan momen yang dinantikan. Ada kebanggaan setelah melewati proses pendidikan yang panjang, ada pula harapan bahwa gelar akademik akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Keluarga ikut merasakan kebahagiaan karena pendidikan yang ditempuh akhirnya membuahkan hasil.
Namun, setelah toga disimpan dan ijazah berada di tangan, tantangan baru dimulai. Tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan. Sebagian harus mengirim puluhan lamaran, mengikuti seleksi berulang kali, bahkan menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian.
Situasi ini menunjukkan keberhasilan menyelesaikan pendidikan belum tentu diikuti keberhasilan memasuki dunia kerja. Gelar akademik memang menjadi bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, tetapi pasar kerja memiliki persyaratan dan persaingan tersendiri.
Masalahnya bukan semata-mata tentang lulusan yang belum mampu memperoleh pekerjaan. Ada pertanyaan lebih besar yang perlu dijawab: apakah pertumbuhan kesempatan kerja sudah sebanding dengan jumlah orang yang setiap tahun menyelesaikan pendidikan tinggi?
Ilmu Tak Bertemu Lapangan Kerja
Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari timbulan sampah, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem, hingga pengelolaan limbah industri. Persoalan tersebut membutuhkan tenaga profesional yang memahami aspek teknis, kebijakan, dan pengelolaan lingkungan.
Dari sudut pandang keilmuan Teknik Lingkungan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui imbauan kepada masyarakat. Dibutuhkan perencanaan, teknologi, pengawasan, kebijakan, serta tenaga profesional yang mampu menerapkan pengetahuan di lapangan. Pengelolaan sampah, misalnya, membutuhkan sistem yang menghubungkan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.
Hal serupa juga berlaku pada pengelolaan air limbah, pengendalian pencemaran udara, dan pemulihan lingkungan. Semua membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai. Kebutuhan terhadap tenaga profesional tidak otomatis membuat kesempatan kerja tersedia secara luas.
Di berbagai sektor, posisi seperti environmental officer, staf HSE, konsultan lingkungan, pengelola limbah, dan tenaga operasional instalasi pengolahan air limbah merupakan contoh pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Persoalannya, jumlah dan persebaran kesempatan kerja tidak selalu sebanding dengan kebutuhan pencari kerja.
Terlihat jarak antara ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi dan kesempatan untuk menerapkannya. Pendidikan tinggi diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Namun, ketika kesempatan kerja terbatas, kemampuan yang telah dibangun melalui proses pendidikan tidak selalu mendapatkan ruang untuk berkembang.
Persoalan serupa tentu dialami berbagai bidang keilmuan. Ilmu yang diperoleh selama pendidikan seharusnya menjadi modal untuk berkontribusi, bukan berhenti sebagai pengetahuan yang tersimpan di dalam ijazah.
Angka di Balik Gelar Sarjana
Gambaran persoalan tersebut dapat dilihat melalui data ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin seseorang memperoleh pekerjaan.
Data BPS juga mencatat terdapat 904.440 penganggur dengan pendidikan tertinggi universitas pada Agustus 2025. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan mereka yang berpendidikan rendah atau tidak menyelesaikan sekolah. Lulusan perguruan tinggi pun masih menghadapi tantangan untuk masuk ke pasar kerja.
Publikasi Statistik Pendidikan Tinggi 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyajikan data mengenai perguruan tinggi, program studi, mahasiswa terdaftar, mahasiswa baru, mahasiswa lulus, hingga mahasiswa yang putus kuliah. Data tersebut memperlihatkan besarnya aktivitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Jumlah lulusan yang terus dihasilkan perguruan tinggi perlu diimbangi dengan perencanaan ketenagakerjaan yang memadai. Sebab, semakin banyak orang menyelesaikan pendidikan tinggi, semakin penting pula memastikan tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat orang-orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, keluarga yang menaruh harapan, serta waktu dan biaya pendidikan yang telah dikorbankan.
Pengalaman Kerja yang Sulit Didapatkan
Salah satu hambatan yang sering dihadapi lulusan baru adalah persyaratan pengalaman kerja. Tidak sedikit lowongan tingkat pemula yang meminta pengalaman satu hingga tiga tahun. Ada pula perusahaan yang mensyaratkan penguasaan perangkat teknis, sertifikasi tertentu, dan keterampilan khusus.
Dalam pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya, pelamar dapat diminta memahami peraturan lingkungan, pengelolaan limbah B3, pemantauan kualitas lingkungan, penyusunan dokumen teknis, hingga pelaksanaan audit lingkungan. Kemampuan tersebut memang penting untuk menunjang pekerjaan. Namun, tidak semua lulusan baru memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman industri secara langsung.
Ini menimbulkan pertanyaan yang sederhana, tetapi penting: bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengalaman kerja jika kesempatan pertama untuk bekerja justru sulit diperoleh?
Masalah lainnya adalah persebaran lapangan kerja. Kesempatan kerja sering mengikuti lokasi industri, proyek pembangunan, perusahaan konsultan, dan pusat kegiatan ekonomi. Pencari kerja yang tinggal jauh dari wilayah tersebut harus mempertimbangkan biaya transportasi, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup apabila ingin melamar pekerjaan di daerah lain.
Kesempatan mungkin tersedia, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk menjangkaunya. Persaingan kerja akhirnya bukan hanya tentang kompetensi, melainkan juga akses terhadap kesempatan.
Pengangguran Bukan Sekadar Salah Individu
Kesulitan mendapatkan pekerjaan sering kali dianggap sebagai persoalan pribadi pencari kerja. Lulusan yang belum bekerja dinilai kurang berusaha, terlalu memilih pekerjaan, atau tidak memiliki kemampuan yang cukup. Nasihat untuk meningkatkan keterampilan tentu tidak salah. Pencari kerja memang perlu terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi, memperluas jaringan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
Namun, menyederhanakan persoalan pengangguran menjadi masalah kemauan individu juga tidak adil. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pelatihan, sertifikasi, jaringan profesional, dan informasi lowongan. Tidak semua lulusan memiliki kemampuan ekonomi untuk mengikuti pelatihan tambahan atau berpindah ke kota lain demi mendapatkan pekerjaan.
Ada pula masalah yang berada di luar kendali pencari kerja, seperti terbatasnya lowongan, ketidaksesuaian kualifikasi, dan persyaratan pengalaman yang sulit dipenuhi oleh lulusan baru.
Kondisi ini tidak boleh terus dinormalisasi seolah-olah menjadi pengangguran setelah lulus merupakan bagian yang harus diterima begitu saja. Pendidikan tinggi membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. Wajar jika lulusan berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Tanggung jawab mencari pekerjaan memang tidak bisa dilepaskan dari usaha individu. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan struktural dalam pasar kerja.
Siapa Bertanggung Jawab atas Masa Depan Lulusan?
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan berjalan beriringan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pengembangan kemampuan dan pembentukan sumber daya manusia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya mengatur berbagai aspek perlindungan dan kesempatan kerja.
Kedua kerangka hukum tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih nyata. Perguruan tinggi perlu memperkuat hubungan dengan dunia industri, memperluas program magang, dan memastikan pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teori. Kurikulum juga perlu dievaluasi secara berkala agar kompetensi lulusan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan pekerjaan.
Perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Jika membutuhkan tenaga profesional dengan keterampilan khusus, perusahaan perlu menyediakan ruang bagi lulusan baru untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Program pelatihan, magang berbayar, dan rekrutmen tingkat pemula dapat menjadi jalan untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kesempatan kerja bagi lulusan.
Di bidang lingkungan, pemerintah dan dunia usaha perlu melihat pengelolaan lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan. Pengelolaan limbah, pemantauan pencemaran, kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta penerapan prinsip keberlanjutan membutuhkan perencanaan dan sumber daya manusia yang kompeten. Kebutuhan tersebut semestinya tidak hanya dibicarakan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga diterjemahkan menjadi program dan kesempatan kerja yang nyata.
Pemerintah daerah pun dapat mengambil peran melalui program pengelolaan sampah, pemulihan lingkungan, pengawasan pencemaran, dan pengembangan fasilitas pengolahan limbah. Program semacam ini bukan hanya berkaitan dengan perbaikan kualitas lingkungan, melainkan juga berpotensi membuka ruang kerja bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang keahlian.
Pendidikan Harus Membuka Kesempatan
Persoalan ijazah dan pekerjaan bukan sekadar tentang seberapa banyak orang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Persoalan yang lebih penting adalah apakah kesempatan kerja tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah lulusan. Pendidikan tidak semestinya berhenti pada seremoni wisuda, sementara para lulusannya harus berjuang sendirian menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif.
Dari ilmu Teknik Lingkungan yang dipelajari dibangku perkuliahan, saya melihat bahwa persoalan lingkungan mengajarkan satu hal penting: masalah yang besar membutuhkan penanganan yang terencana dan melibatkan banyak pihak. Prinsip yang sama semestinya berlaku ketika kita membicarakan pendidikan dan ketenagakerjaan. Pengangguran tidak cukup dijawab dengan meminta setiap individu meningkatkan kemampuan, tetapi juga membutuhkan kebijakan, sistem pendidikan, dan dunia usaha yang mampu menyediakan kesempatan.
Kita membutuhkan ahli hukum untuk memperkuat keadilan, tenaga kesehatan untuk menjaga keselamatan masyarakat, insinyur untuk membangun infrastruktur, dan tenaga profesional lingkungan untuk menjaga keberlanjutan alam. Kebutuhan terhadap berbagai keahlian tersebut harus diikuti kesempatan kerja yang nyata.
Ijazah seharusnya menjadi pintu menuju masa depan, bukan sekadar dokumen yang mengingatkan seseorang pada pendidikan yang telah diselesaikannya. Jika semakin banyak orang berpendidikan tinggi masih kesulitan memperoleh pekerjaan, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya bertanya mengapa lulusan belum bekerja, tetapi juga mempertanyakan apakah negara, perguruan tinggi, dan dunia usaha telah menyediakan kesempatan yang cukup bagi mereka.