Pertemuan Antasari-Jokowi Dinilai Membawa Pesan Politik untuk SBY

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Presiden Joko Widodo sore nanti akan bertemu dengan Antasari Azhar di Istana Merdeka. Pertemuan ini terjadi hanya sehari setelah Istana mengumumkan pemberian grasi kepada Antasari.

Dilihat dari dimensi politik, pertemuan itu bisa dimaknai sebagai sebuah cara yang digunakan oleh Antasari untuk mengungkapkan kronologi kasusnya yang sebenarnya pada pemerintah. Apalagi, ia baru saja mendapat grasi.

Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto menilai dalam dialog dengan Presiden, Antasari berkesempatan mengungkap seluruh rahasia yang masih tersimpan dalam kasusnya.

"Dialog dengan Presiden bisa digunakan oleh Antasari untuk memberikan klarifikasi mengenai informasi-informasi dalam kasusnya yang belum terungkap," ujarnya pada kumparan di Jakarta, Kamis (26/1).

Apalagi, selama ini Antasari selalu mengklaim bahwa ia hanya menjadi korban dari sebuah skenario politik. Gun Gun menilai sekarang merupakan waktu yang tepat bagi Antasari untuk membuktikan pada pemerintah dan publik bahwa kasusnya memang dipolitisasi. "Proses ini tidak bisa sendiri, tentunya membutuhkan uluran lembaga penegak hukum," ujarnya.

Selain itu, Gun Gun melihat pertemuan Antasari dengan Presiden memiliki sebuah pesan politik tertentu. Pesan politik yang ditampilkan, kata dia, tentunya terkait pemerintahan sebelum Jokowi. Sebab, kasus Antasari bergulir saat pemerintahan SBY. Segala proses hukum pun juga terjadi selama era tersebut.

Menurut dia, proses hukum yang menimpa Antasari merupakan sebuah proses panjang. Gun Gun menyebut sejumlah upaya hukum sudah dilakukan Antasari sejak zaman SBY tapi selalu mandek. Namun, di masa pemerintahan Jokowi, Antasari justru diberikan grasi.

Kedatangan Antasari ke Istana, kata dia, dimaknai sebagi sebuah dukungan dari pemerintahan Jokowi pada Antasari. Padahal, kata Gun Gun, ia tidak mendapat kesempatan untuk memperjuangkan kasusnya selama pemerintahan SBY.

"Dalam dimensi politiknya, bisa saja dimaknai sebuah pesan politik bahwa pemerintah Jokowi mendukung pengungkapan kasus Antasari agar terang benderang. Padahal kita tahu bahwa upaya hukum Antasari mandek saat era SBY," ujarnya.