Dari Mulyono ke Mulyadi: Politik yang Dijajah Kamera
Sosiolog dan Analis Stratejik
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Dr Andree Armilis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di era digital, panggung kekuasaan telah berubah wajah. Bukan lagi ruang kebijakan yang tenang dan deliberatif, tapi teater visual penuh drama, retorika, dan efek instan. Fenomena ini tampak nyata dalam gaya kepemimpinan sejumlah politisi yang menjadikan media sosial bukan sebagai alat komunikasi publik, melainkan sebagai alat utama pencitraan diri. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi contoh mutakhir dari model ini—melanjutkan jejak "politik panggung" ala Mulyono (baca: Jokowi), yang kini perlahan digugat.
Politik Atraksi & Pertunjukan
Membawa kamera ke tiap sudut kehidupan masyarakat, mengintervensi masalah mikro secara langsung, dan membingkainya dalam narasi heroik adalah pola yang kini laris manis. Namun, persoalannya: apakah ini sungguh solusi, atau hanya selubung pencitraan?
Dedi Mulyadi, dalam beberapa bulan terakhir, menuai pujian sekaligus kecaman atas kebijakan-kebijakan nyelenehnya. Misalnya, usulan pengiriman remaja “nakal” ke barak militer untuk dibina. Alih-alih menyentuh akar persoalan sosial—seperti kemiskinan struktural, ketimpangan pendidikan, atau absennya ruang kreatif pemuda—kebijakan ini mengedepankan pendekatan disipliner yang otoriter.
Tak kalah kontroversial adalah wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Kebijakan semacam ini jelas problematik, karena bukan hanya melanggar prinsip otonomi tubuh dan HAM, tapi juga menunjukkan pemahaman sempit terhadap isu kemiskinan dan keluarga. Seolah-olah rakyat miskin adalah beban biologis yang harus dikendalikan, bukan subjek pembangunan yang harus diberdayakan.
Politik Simbolik dan Teori Sosiologi
Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa teori representasi dalam sosiologi, seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam bukunya Distinction, Bourdieu menjelaskan bagaimana kelas dominan memproduksi simbol-simbol tertentu untuk membentuk persepsi publik. Dalam konteks politik, simbol ini hadir dalam bentuk aksi-aksi visual yang tampak populis, padahal secara struktural tidak menyelesaikan persoalan.
Selain itu, Erving Goffman lewat teori dramaturgi mengungkapkan bagaimana kehidupan sosial, termasuk politik, bisa dipahami sebagai “panggung” di mana individu (dalam hal ini politisi) memainkan peran tertentu di hadapan publik. Dalam politik kontemporer, “front stage” menjadi dominasi total: kamera menyala, empati dibingkai, dan realitas dimanipulasi untuk konsumsi massa.
Dari Pembangunan ke Pencitraan
Sayangnya, ketika kepemimpinan hanya sibuk memburu tepuk tangan, substansi pembangunan jadi hilang arah. Data BPS menunjukkan bahwa meski angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 10,14% (2021) menjadi 9,36% (2023), ketimpangan sosial (dilihat dari Gini Ratio) masih tinggi di angka 0,388. Artinya, alih-alih pendekatan represif atau simbolik, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh akar—akses pendidikan, lapangan kerja, dan penguatan komunitas.
Namun, solusi semacam ini tentunya tidak akan viral, tidak bisa dijadikan konten TikTok 30 detik yang menyentuh dan teatrikal. Maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang tampak tegas dan heroik, namun kosong isi: potong rambut anak sekolah, inspeksi mendadak ke pasar, bahkan menegur pengemis sambil live streaming. Kebijakan digantikan oleh performa kasat mata. Kekuasaan dijalankan dengan akting dan polesan drama.
Masyarakat yang Terhipnosis
Masalahnya bukan hanya pada pemimpinnya, tapi juga pada publik yang terbius. Di era kelimpahan informasi, attention economy memaksa semua pihak untuk tampil demi mendapat ruang. Media sosial menciptakan ruang politik baru yang menilai pemimpin bukan dari kebijakan, tapi dari engagement. Maka, pemimpin ideal bukan lagi yang mampu membangun institusi kuat, melainkan yang mampu membangun citra kuat.
Di sinilah publik perlu melek. Demokrasi tidak akan sehat bila rakyat hanya memilih berdasarkan siapa yang paling sering muncul di FYP, bukan siapa yang paling konsisten memperjuangkan kebijakan yang adil dan rasional. Pendidikan politik warga menjadi penting agar tidak terus terjebak dalam pusaran politik pertunjukan.
Politik yang hanya menjual wajah akan kehilangan arah ketika cahaya panggung padam. Sementara rakyat, masih tertinggal di reruntuhan panggung, menunggu naskah yang sesungguhnya tak pernah ditulis.
Penutup: Saatnya Beranjak dari Politik Visual
Dari Mulyono ke Mulyadi, kita melihat pola yang sama—politik populisme visual, yang menjadikan rakyat sekadar latar konten. Namun sejarah mengajarkan: pencitraan tak mampu bertahan lama bila tak didukung kebijakan yang nyata.
Sudah cukup kita disuguhi panggung viral. Kini saatnya kita menuntut pemimpin yang serius berpikir dan benar-benar berkarakter. Jangan lagi pilih yang laris di media, tapi tumpul dalam visi dan kerja nyata. Politik bukan tempat pertunjukan—ia adalah ruang pengabdian yang sunyi, yang menuntut kecerdasan akal, kebersihan hati, kekuatan keberanian, keteguhan moralitas dan jiwa pengabdian yang hakiki.
***