Perang Narasi Sensus Ekonomi

Ilustrasi responden yang menolak didata oleh Petugas Sensus Ekonomi

Suatu pagi, terdengar ketukan di pintu sebuah toko kelontong. Seorang petugas berseragam memperkenalkan diri, menunjukkan kartu identitas, lalu meminta izin untuk melakukan pendataan Sensus Ekonomi. Pertanyaan yang diajukan sebenarnya sederhana: jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kisaran aktivitas usaha. Namun, sebelum menjawab satu pun pertanyaan, pemilik toko justru bertanya lebih dulu.

"Data ini untuk apa? Apakah nanti dipakai untuk pajak? Benar aman, nih? Kalau saya tidak mau didata bagaimana?"

Percakapan seperti ini mungkin terjadi ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan kali selama pelaksanaan Sensus Ekonomi. Menariknya, tantangan pertama yang dihadapi petugas ternyata bukanlah mengisi kuesioner, melainkan membangun kepercayaan dari masyarakat sebagai responden. Di situlah kita menyadari bahwa Sensus Ekonomi sesungguhnya bukan hanya pekerjaan statistik, tapi juga merupakan pekerjaan komunikasi dan interaksi.

Selama ini banyak dari kita mengira bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi ditentukan oleh metodologi yang baik, instrumen yang lengkap, atau petugas yang terlatih. Semua itu memang penting. Namun, di era media sosial seperti sekarang ini, ada satu faktor yang sering luput dari perhatian. Apakah masyarakat percaya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara Sensus Ekonomi?

Dalam ilmu komunikasi, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan antara institusi dan publik. Tanpa kepercayaan, informasi yang benar pun bisa ditolak. Sebaliknya, ketika kepercayaan telah terbangun, masyarakat cenderung lebih terbuka untuk mendengar, berdialog, dan berpartisipasi. Sayangnya, membangun kepercayaan saat ini jauh lebih sulit dibandingkan satu dekade lalu.

Media sosial telah mengubah cara masyarakat menerima informasi. Dulu, pemerintah menjadi salah satu sumber informasi utama. Kini, setiap orang dapat menjadi penyebar informasi. Video pendek, unggahan Threads, komentar di Facebook, hingga potongan percakapan di WhatsApp dapat membentuk persepsi publik hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Di ruang digital, fakta tidak selalu menjadi pemenang. Yang sering menang justru adalah informasi yang paling mampu membangkitkan emosi.

Sebuah unggahan yang menarasikan "Sensus Ekonomi akan mengubah peringkat Desil", misalnya, dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan penjelasan resmi yang panjang dan penuh istilah teknis. Algoritma media sosial memang cenderung memberi panggung lebih besar kepada konten yang memancing rasa takut, marah, atau penasaran. Akibatnya, hoaks sering kali berlari lebih cepat daripada klarifikasi. Di sinilah tantangan komunikasi publik menjadi semakin kompleks.

Dalam Teori Agenda-Setting yang dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dari Amerika Serikat, media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat memengaruhi isu apa yang dianggap penting. Ketika linimasa dipenuhi narasi tentang perubahan peringkat Desil, maka isu itulah yang menjadi perhatian utama publik, meskipun substansi Sensus Ekonomi jauh lebih luas daripada sekadar persoalan tersebut.

Belum lagi fenomena “Spiral of Silence”, sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa orang-orang cenderung menyembunyikan pendapatnya jika merasa berbeda dengan mayoritas. Ketika kolom komentar dipenuhi pandangan negatif, orang-orang yang sebenarnya mendukung program pemerintah sering memilih diam. Akibatnya, muncul kesan seolah-olah semua orang menolak, padahal kenyataannya belum tentu demikian.

Inilah yang disebut sebagai perang narasi. Perang ini tidak menggunakan senjata, melainkan kata-kata. Tidak berlangsung di medan perang, melainkan di linimasa media sosial. Yang diperebutkan bukan wilayah, tetapi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itulah, pendekatan komunikasi juga harus berubah mengikuti zaman.

Selama bertahun-tahun, komunikasi publik sering dipahami sebagai aktivitas menyampaikan informasi. Sifatnya kaku dan satu arah. Padahal, menurut konsep “Two-Way Symmetrical Communication” yang diperkenalkan James E. Grunig, komunikasi yang efektif bukan sekadar berbicara, melainkan juga mendengarkan dan memahami publik.

Artinya, sosialisasi Sensus Ekonomi tidak cukup dilakukan melalui spanduk, poster, atau siaran pers. Komunikasi juga harus hadir di ruang-ruang digital tempat masyarakat bertanya, berdiskusi, bahkan mengkritik. Menjawab komentar, meluruskan mis-informasi, mengakui kekhawatiran masyarakat, dan memberikan penjelasan yang sederhana adalah bagian dari membangun hubungan dan kepercayaan, bukan hanya sekadar menyampaikan pesan.

Namun, banyak pula yang mengambil keputusan berdasarkan isyarat sederhana. Misalnya dalam konteks pendataan Sensus Ekonomi ini, apakah petugas mengenakan atribut resmi, apakah identitasnya jelas, apakah orang lain juga sudah berpartisipasi, atau apakah tokoh yang mereka percaya ikut mendukung. Oleh karena itu, sosialisasi Sensus Ekonomi tidak cukup hanya akurat. Ia juga harus mudah dipahami, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan terasa manusiawi.

Sekali lagi, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak formulir yang terisi atau berapa banyak pelaku usaha yang berhasil didata. Keberhasilannya juga ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil dibangun. Setiap jawaban yang diberikan responden pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan. Setiap pintu usaha yang terbuka adalah tanda bahwa komunikasi telah berhasil menjembatani keraguan. Dan setiap data yang terkumpul adalah cerminan hubungan antara negara dan masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi, mungkin sudah saatnya kita melihat Sensus Ekonomi dari sudut pandang yang berbeda. Bukan semata-mata sebagai kegiatan pendataan, melainkan sebagai upaya merawat kepercayaan publik. Karena itu, tugas BPS tidak berhenti pada menyusun metodologi yang baik atau menyiapkan petugas yang terlatih. BPS perlu terus hadir sebagai lembaga yang terbuka, responsif, dan mampu berdialog dengan masyarakat. Komunikasi publik tidak boleh hanya dilakukan menjelang sensus, tetapi harus menjadi proses yang berkesinambungan. Di era media sosial, klarifikasi harus bergerak secepat hoaks, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan ruang-ruang digital harus dimanfaatkan untuk mendengar sekaligus menjawab keresahan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran yang tidak kalah penting. Sikap kritis terhadap informasi memang diperlukan, tetapi sikap kritis juga harus dibarengi dengan kebiasaan memverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah narasi. Jangan sampai keputusan untuk menerima atau menolak petugas sensus hanya didasarkan pada potongan video, unggahan media sosial, atau pesan berantai yang belum tentu benar. Ketika petugas datang dengan identitas resmi, mari berikan kesempatan untuk berdialog dan memahami tujuan pendataan yang dilakukan.

Perlu diingat bahwa Sensus Ekonomi berupaya untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat sebagai fondasi pembangunan. Ketika BPS mampu membangun komunikasi yang lebih humanis dan masyarakat bersedia berpartisipasi dengan penuh kepercayaan, yang lahir bukan hanya data yang berkualitas, melainkan juga kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.**