May Day 2023: Deklarasi Koalisi Orang Kecil

Tanda Kesadaran Gerakan Politik Kelas Pekerja

Peringatan Hari Buruh di Yogya, dari tampilnya Bregada Rakyat hingga spanduk partai, Senin (1/5/2023). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Puluhan ribu buruh menghadiri peringatan Hari Buruh Sedunia atau yang marak disebut May Day di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 1 Mei 2023. Selain menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi, peringatan May Day itu juga dilakukan serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Terkhusus di Jakarta, setelah melakukan aksi, massa buruh bersama elemen rakyat lainnya mengikuti May Day Fiesta di Istora Senayan. Said Iqbal Presiden Partai Buruh menyampaikan pada aksi May Day 2023 ini ada 6 tuntutan yang disuarakan.

Keenam tuntutan tersebut yaitu Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya kedua, Cabut Parliamentary Threshold 4 (empat) persen dan Presidential Threshold 20 persen. Ketiga, Jalankan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan.

Keempat, Sahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan Tolak RUU Kesehatan. Kelima, HOSTUM (Hapus Out-Sourcing, Tolak Upah Murah). Kemudian keenam, Pilih Capres 2024 yang Pro Buruh dan Kelas Pekerja.

Perpaduan Gerakan

May Day Fiesta Partai Buruh Tanggal 1 Mei 2023 (Sumber: Koleksi Pribadi)

Terdapat satu hal yang menarik dari keenam tuntutan, yakni Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan. Kedua tema perjuangan ini biasanya muncul disetiap peringatan Hari Tani Nasional tanggal 24 September.

Namun sejak tiga tahun terakhir, isu-isu kelas pekerja yang lain juga diangkat oleh buruh. Buruh ialah sekutu alami petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. Terutama dalam memupuk kesadaran kolektif gerakan rakyat untuk mengisi alam sari kemerdekaan yang abadi. Di mana tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.

Perpaduan gerakan rakyat ini senantiasa akan terus memperhebat kerja mewujudkan cita-cita proklamasi dan mandat konstitusi UUD NRI 1945, terkhusus pada halaman sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karenanya, persatuan perjuangan kelas pekerja merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Negara Sejahtera. Hanya dengan tenaga bersama-sama lah, UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja bisa diruntuhkan, demi penghapusan outsourcing dan peniadaan upah murah.

Kemudian juga untuk mengembalikan Reforma Agraria—tanah untuk petani, dari kungkungan Bank Tanah. Serta tidak mempermudah impor pangan ditengah produksi petani dalam negeri mencukupi, dan pada masa panen raya.

Persatuan itu menunjukan koalisi kota dan desa semakin kokoh. Akan tetapi, beragam perjuangan yang telah dilakukan harus ditingkatkan tidak hanya sebatas menjadi gerakan sosial dan gerakan ekonomi melainkan kesadaran yang terus dibangun untuk bereskalasi menjadi gerakan politik.

Mengapa? Sebab seberapa besar kedahsyatan perjuangan, muara yang menentukan berada di lapangan politik. Perihal peraturan perundang-undangan berada di tungku parlemen. Mengenai kewenangan kebijakan teknis bersemayam di bejana pemerintahan.

Perjuangan Politik

Enam Tuntutan Mayday 2023 (Sumber: Koleksi Pribadi)

Berdasarkan itu, pada aksi May Day 2023 tuntutan yang juga menjadi fokus dan tak kalah menarik yaitu soal politik. Partai Buruh menilai parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen menghidupkan kembali demokrasi yang centralistic dan mempertahankan oligarki partai politik yang bercokol sekarang ini.

Praktik dari pemilu ke pemilu yang sudah berlangsung membuktikan partai non-parlemen dipersulit menggapai fraksi dengan syarat tersebut. Bahkan apabila jumlah kursi yang direngkuh cukup banyak, tetap saja harus memenuhi syarat suara sah nasional dalam pemilu sebesar 4 persen.

Jika tak mencapai ambang batas itu, perolehan kursi dilimpahkan kepada partai yang suaranya melampaui ketentuan. Inilah yang dinilai sangat tidak adil.

Demikian juga pada pencalonan presiden. Karena itu dituntut penghapusan syarat pengusungan calon presiden sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Peraturan ini menjadikan pilihan calon yang tersedia sangat terbatas, dan rentan semakin mengukuhkan tatanan oligarki. Atas pertimbangan diatas, terjadi eskalasi gerakan sosial menjadi gerakan politik. Ikhtiar perjuangan yang dimaksud termanifestasi dalam pengaktifan kembali Partai Buruh.

Partai Buruh kemudian menggagas Koalisi Orang Kecil, yang dimaksudkan untuk melawan wacana pembentukan Koalisi Besar yang santer mewarnai lini media massa. Keberadaan koalisi besar berpotensi membuat Indonesia dikelola oleh hanya sekelompok partai yang mengejar kekuasaan tanpa gagasan besar untuk membangun Indonesia.

Sistem politik yang hanya dikuasai segelintir pihak pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, dan demokrasi di Indonesia. Akhirnya pada peringatan May Day 2023 dideklarasikan Koalisi Orang Kecil.

Koalisi ini akan melibatkan partai politik non-parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, organisasi gerakan rakyat, mahasiswa, penggiat lingkungan hidup, masyarakat adat, pejuang hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan elemen gerakan sosial lainnya.

Koalisi Orang Kecil juga dimaksud untuk menyaring dukungan kepada Calon Presiden tahun 2024 yang pro terhadap buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan segenap kelas pekerja lainnya. Jadi May Day 2023 ini bukan momen untuk mengumumkan calon presiden. Secara resmi penetapan calon presiden dari Partai Buruh baru bakal dilangsungkan melalui proses konvensi terbuka dan rapat presidium.