Bahlil Buka Potensi BP BUMN di Bawah Koordinasi Kemenko Hilirisasi
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) berpotensi di bawah koordinasinya.
Bahlil baru saja melaksanakan rapat bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.
Dia menyebutkan beberapa topik pembahasan rapat tersebut yakni koordinasi penciptaan nilai tambah, devisa, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi, lalu susunan Kemenko baru, hingga masalah distribusi BBM.
"Saya meminta dukungan dari mereka semua, dari abang-abang saya, dari tim semua agar ini bisa kita lakukan termasuk dengan urusan ketahanan energi dan transisi energi," jelasnya saat konferensi pers, Jumat (16/10).
Saat ditanya terkait kepastian kementerian teknis yang berada di bawah naungan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil membocorkan BP BUMN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan berada dalam koordinasinya.
Kendati begitu, payung hukum entitas tersebut berupa Peraturan Presiden (Perpres) hingga kini belum rampung. Aturan tersebut salah satunya akan menetapkan kementerian teknis.
"Saya kasih bocoran saja, itu kan nanti di Perpres, mungkin Perpres-nya sebentar lagi selesai. Tetapi yang tadi rapat dengan saya, itu adalah BP BUMN, Kementerian Investasi, Insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Hilirisasi," ungkap Bahlil.
Selain itu, Bahlil juga membuka kemungkinan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga akan di bawah koordinasinya. Seluruh entitas yang disebutkannya tersebut awalnya dinaungi oleh Kemenko Bidang Perekonomian.
"Rasa-rasanya ya (Kemenperin). Tapi itu baru feeling ya," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkap nasib lembaga yang ia pimpin setelah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dibentuk.
Rosan mengaku masih menunggu arahan sehingga belum bisa memastikan apakah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi.
"Kita nunggu arahan aja, nunggu arahan. Kita ikut aja nanti, yang penting kita koordinasi selalu baik," kata Rosan saat ditemui usai ISF di Kempinski Ballroom, Jakarta, Selasa (6/10).
Saat ditanya apakah akan ada aturan rinci dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Rosan juga belum memberi kepastian. Namun ketika ditanya apakah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap ada meski Kemenko Hilirisasi telah dibentuk, ia hanya mengangguk.