Bank Indonesia Tak Terima Donald Trump Tuding RI Curang
PerbesarPresiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyelidikan terkait penyebab defisit perdagangan AS dan penolakan impor. Penyelidikan tersebut meliputi data perdagangan Amerika Serikat yang mengalami defisit hingga 500 miliar dolar AS atau mencapai Rp 6.650 triliun.
Indonesia dituding menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang terjadinya defisit perdagangan AS. Sepanjang 2016, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 8,84 miliar dolar AS. Sementara defisit AS paling besar dengan China, yang mencapai 300 miliar dolar AS.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan sebenarnya ada beberapa kriteria untuk menyatakan suatu negara merugikan AS secara perdagangan. Salah satunya yaitu negara tersebut memiliki surplus neraca perdagangan di atas 20 miliar dolar AS.
"Indonesia tidak, hanya 13 miliar dolar AS," kata Mirza di usai rakor di Kemenko Perekonomian, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).
Baca juga: Trump Soal Neraca Perdagangan AS Defisit Rp 6.650 T: Mereka Curang! Kemendag: Defisit Perdagangan AS dengan Malaysia Lebih Tinggi dari RI
Kriteria lainnya yaitu suatu negara memiliki neraca transaksi berjalan yang surplus. Sementara Indonesia, lanjut Mirza, selama ini memliki defisit transaksi berjalan atau current account deficit sebesar 1,8-2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Kriteria ketiga, negara intervensi kurs satu arah secara terus menerus dalam satu tahun yang besarnya sampai 2 persen dari PDB. Artinya, negara tersebut sengaja melemahkan mata uangnya, sehingga ekspor negara tersebut lebih murah ke AS.
"Indonesia kan kalau terjadi gejolak BI masuk ke pasar, yang terjadi malah cegah rupiah terlalu lemah. Sedangkan yang disasar Trump adalah yang sengaja buat lemah currency-nya," jelasnya.
Baca juga: JK: AS Seharusnya Introspeksi Diri Komoditasnya Mahal RI Masuk Daftar Negara yang Bikin Neraca Perdagangan AS Defisit?
Dari ketiga kriteria tersebut semestinya Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dianggap melakukan kecurangan terhadap AS. "Pemerintah harus cermati AS karena dari excecutive order tiga bulan itu akan keluar report-nya, Omnibus report. Yang paling penting dari Kemendag yang harus lakukan monitoring, BI juga monitoring karena terkait kurs," kata Mirza.
Bahkan menurut Mirza, daftar negara tersebut sengaja dikeluarkan eksekutif AS pada 31 Maret 2017 karena bertepatan dengan kedatangan Presiden China Xin Jin Ping ke AS. "Saya melihat kenapa kok excecutive orders Trump itu tanggal 31 Maret, dalam rangka kedatangan Presiden Xin Jin Ping ke Amerika," ujar dia.
Seperti diketahui, beberapa negara yang dituding sebagai penyumbang defisit adalah China, Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis. Swiss, Taiwan, Kanada termasuk dengan Indonesia.