Jonan Ancam Putus Kontrak Inpex Jika Tak Mulai Kajian di Blok Masela

Ilustrasi kegiatan Offshore (Foto: Pixabay)

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengancam akan memutus kontrak Inpex Corporation jika belum juga memulai pra pelaksanaan konfigurasi dasar (pre-Front End Engineering Design/FEED) untuk proyek kilang gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di blok Masela.

"Kalau kelamaan mulainya, ya saya batalin," kata Jonan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (3/5).

Inpex sebelumnya menginginkan skenario kapasitas produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Masela sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA). Kemudian sebanyak 150 mmscfd untuk gas pipa bagi industri di sekitar Masela.

Sebaliknya, pemerintah menginginkan kapasitas produksi Masela sebesar 7,5 mtpa untuk LNG dan 474 mmscfd untuk gas pipa. Perbedaan ini membuat Pre-FEED tersebut terbengkalai.

Ketika disinggung soal dua skenario tersebut, Jonan tidak menjawab secara gamblang. Sebelumnya ia memang mendorong Inpex untuk segera memulai Pre-FEED, apapun skenarionya. "Enggak ada itu 2 skenario. Pre-FEED ya Pre-FEED saja," tegasnya.

Baca juga: Genjot Penggunaan Gas untuk Listrik, Jonan Dorong Revisi PP 79

Menurut Jonan, masalah ini sudah lama belum diselesaikan oleh perusahaan asal Jepang tersebut. Seharusnya, Inpex bisa bergerak cepat untuk segera menyelesaikan kajian awal tersebut.

"Kalau kelamaan ya saya batalin Inpex nya, sudah 6 bulan di ESDM enggak jalan-jalan. Pokoknya kalau sampai kesabaran saya habis, saya batalin kontraknya," ujarnya.

Inpex mulai mengelola blok Masela sejak 1998, saat ditandatanganinya kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) dengan jangka waktu 30 tahun.

Setelah itu, rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) pertama blok Masela ditandatangani pemerintah pada 2010. Diketahui, Inpex memiliki hak partisipasi sebesar 65 persen, sedangkan sisanya oleh Shell.

Kemudian pada 2014, Inpex bersama Shell merevisi PoD setelah ditemukannya cadangan baru gas di Lapangan Abadi, Masela dari 6,97 TCF ke angka 10,73 TCF. Di dalam revisi tersebut, kedua investor sepakat meningkatkan kapasitas fasilitas LNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA secara terapung (offshore). Namun, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang LNG Masela dilakukan dalam skema darat (onshore).