Jonan: Tahun Depan Penyaluran Subsidi LPG 3 Kg Pakai Kartu

Penjual gas elpiji 3kg sedang menyusun tumpukan tabung gas. Gas ini dikhsuskan untuk masyarakat miskin (Foto: Fanny Kusumawardhani)

Kementerian ESDM dan Bank Indonesia sudah meneken nota kesepahaman kerja sama penyaluran dana subsidi energi khususnya untuk gas LPG 3 kg. Penyaluran subsidi tersebut rencananya akan menggunakan sistem Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bekerja sama dengan sistem perbankan.

Tujuannya, agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan untuk mendukung penerapan cash less atau transaksi non tunai sesuai Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan tahun 2015.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran subsidi dengan menggunakan kartu tersebut bisa direalisasikan mulai tahun depan.

"Ini sudah diajukan ke menteri terkait, termasuk ke Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Kalau bisa 1 Januari 2018. Presiden juga oke, mudah-mudahan kalau enggak 1 Januari mungkin 1 Maret 2018," kata Jonan di Gedung BI, Kamis (13/4).

Baca juga: Kementerian ESDM Gandeng Bank Indonesia Salurkan Subsidi LPG 3 Kg

Dari data Kementerian ESDM, pada 2016 subsidi LPG 3 kg mencapai Rp. 27 triliun dan tahun 2017 direncanakan sekitar Rp. 22 triliun. Subsidi LPG tersebut sempat membengkak hingga Rp 49 triliun pada 2014. Pada umumnya realisasi subsidi LPG 3 kg lebih besar dari alokasi anggaran yang tersedia dalam APBN.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan berdasarkan kajian BI, jumlah penerima subsidi LPG sudah dievaluasi sehingga turun dari 57 juta menjadi 25,7 juta.

Agus merekomendasikan agar penyaluran subsidi penggunaan data di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang sudah memiliki update data jumlah penerima bantuan.

"Sehingga kalau kita mengatakan indonesia akan memperhatikan 40 persen rakyatnya yang hidup di bawah kesejahteraan. Tidak kemudian penerima berubah-ubah dan akan timbulkan inefisiensi," kata Agus.

Kerja sama BI dan Kementerian ESDM. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, Bank Indonesia akan memberikan fasilitasi koordinasi, regulasi, monitoring dan pengawasan dengan model bisnis.

Baca juga: Mantan Dirut Bank Mandiri Masuk Jadi Tim Negosiasi Freeport

Model kerja sama dengan bank sentral sudah diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mekanisme penyaluran bantuan akan terdiri dari 4 tahapan utama yaitu registrasi/pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di outlet bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan ATM," jelas Agus.

Sementara untuk mendukung kesiapan operasional penyaluran subsidi energi, BI bersama OJK akan mendorong 4 Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN), untuk mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu.

Selain terkait akses keuangan dan skema penyaluran bantuan, disepakati pula penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk layanan keuangan di lingkup Kementerian ESDM demi mewujudkan Less Cash Society. Kerjasama juga disepakati dalam penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, sesuai ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia pada 2015.