Sri Mulyani: Ada Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (9/5) untuk melakukan exit meeting Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 yang mencakup seluruh kementerian dan lembaga.

Exit meeting merupakan salah satu media penting bagi tim pemeriksa BPK dan pemerintah dalam rangka mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya.

Menurut Sri Mulyani, berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU BPK, setelah pelaksanaan APBN atau pada 31 Desember 2016, pemerintah diberikan waktu selama tiga bulan menyerahkan laporan keuangan (entry meeting unaudited). BPK harus menyelesaikan audit tersebut selama dua bulan.

"Sebelum exit, BPK sampaikan bakalan ada temuan-temuannya, apakah bisa mempengaruhi opini atau enggak. Pemerintah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan," kata Sri Mulyani di Gedung BPK RI, Jakarta, Selasa (9/5).

Baca juga: Sri Mulyani Sampaikan Komitmen RI Bangun Infrastruktur Kepada Jepang

Sri Mulyani mengatakan, dalam auditnya BPK menyampaikan beberapa temuan dalam laporan keuangan pemerintah 2016 terkait compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang yang sifatnya pengendalian internal.

"Jadi apakah ada deviasi, harusnya angkanya sekian tapi sekian. Tadi ada beberapa item, subsidi, masalah kereta api, piutang pajak, BLU (Bantuan Langsung Tunai), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), semua yang ditemukan itu disampaikan sebelum exit, BPK sampaikan ini bakalan temuannya," jelasnya.

Selanjutnya, pemerintah tinggal menunggu hasil dari exit meeting tersebut hingga 16 Mei 2017 .

"Hari ini kami berikan jawaban terhadap temuan itu, ada alasan yang bisa diterima dan tidak, ada yang bisa diterima tapi harus ada peraturan yang mendukungnya. Kami tunggu sampai 16 Mei terakhir, kemudian berdasarkan itu, semoga pemerintah bisa dapat laporan audit yang baik," pungkasnya.