Sri Mulyani Targetkan Angka Ketimpangan Tahun Depan Menurun
PerbesarPemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan berada pada kisaran 5,4-6,1 persen, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang dipatok 5,1 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal.
"Dengan kebijakan tersebut, diharapkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan bisa menurun," kata Sri Mulyani saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Kerangka Ekonomi Makro 2018 ke DPR Baca juga: Sri Mulyani: Waspadai Ketimpangan Sosial di Indonesia
Sri Mulyani mengatakan, pada tahun depan pemerintah menargetkan tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 5,1-5,4 persen. Sementara tingkat kemiskinan diproyeksikan menjadi 9-10 persen.
Adapun tingkat ketimpangan atau rasio gini diharapkan menjadi 0,38. Dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat, tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,38.
Namun, dia mengakui akan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, di antaranya pengelolaan fiskal. Menurut dia, perlu diperkuat ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi dengan menopangn belanja produktif dan prioritas.
Pemerintah, kata dia, akan memperkuat kualitas belanja untuk menstimulus perekonomian. Selain itu, perlunya meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk mengakselarasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan.
Baca juga: Jokowi: Satu Orang Punya 3 Juta Hektare, Petani Justru Tak Punya Lahan Baca juga: Jokowi Sebut Ketimpangan Sosial di Indonesia Turun
"Terakhir, perlunya tetap menjaga keberlanjutan fiskla dan memperkuat fondasi kebijakan ekonomi," katanya.
Pemerintah juga akan menempuh tiga strategi utama melalui optimalisasi pendapatan negara dan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja, dan peningkatan belanja produktif.
"Hal ini untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan," pungaksnya.