Pro-Kontra RUU Kesehatan Omnibus Law

Berbagai organisasi Kesehatan sedang melakukan demonstrasi. Foto: Gustian Yondi Pramudita/Shutterstock

RUU kesehatan merupakan rancangan undang-undang mengenai kesehatan dengan tujuan untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dibentuk berkat sejumlah manfaat yang sangat signifikan yang diberikan oleh RUU yang diprakarsai oleh pemerintah ini. Profesi di bidang kesehatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa individu memiliki akses terhadap hak dasarnya atas kesehatan, menurut juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Syahril. Akibatnya, profesional kesehatan harus memiliki perlindungan hukum yang memadai. RUU Kesehatan akan mempertahankan hak-hak petugas kesehatan yang sebelumnya telah digariskan dalam UU Kesehatan.

Pemerintah ingin menghapus ketentuan dalam RUU yang mengatur tentang tuduhan terhadap tenaga medis yang menjadi subjek sidang disiplin atau penyelesaian sengketa alteratif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 328. Selain itu, langkah yang diperdebatkan DPR dan pemerintah termasuk ketentuan yang memfasilitasi karier profesional dokter muda dan memberikan mereka perlindungan hukum. Undang-undang yang ditujukan untuk calon dokter memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, RUU Kesehatan memuat ketentuan perlindungan tambahan, seperti perlindungan bagi mahasiswa atau dokter peserta magang atau pelatihan khusus. Kedua, RUU Kesehatan menetapkan aturan sistem pendidikan spesialis yang terjangkau, terbuka, dan berpusat di rumah sakit. Karena fakta bahwa mereka akan dianggap sebagai dokter magang atau dokter praktik dalam situasi ini, siswa yang mendaftar di pendidikan berbasis rumah sakit dibebaskan dari pembayaran uang sekolah.

Meski RUU Kesehatan menawarkan beberapa keuntungan bagi tenaga kesehatan, sejumlah kelompok yang mewakili tenaga kesehatan tersebut menyatakan menentangnya. Selain itu, mereka mengorganisir protes terhadap RUU Kesehatan. Baru-baru ini, protes terhadap pembahasan RUU Kesehatan diorganisir oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Sebaiknya masyarakat dilibatkan dalam proses transparan yang digunakan untuk membuat peraturan dan perundang-undangan. Namun, saat pembahasan RUU Kesehatan di DPR, sejumlah organisasi profesi medis menilai proses Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkesan tertutup dan tergesa-gesa. Karena menilai RUU Kesehatan digunakan untuk pertukaran layanan kesehatan, IDI menentang aturan tersebut. Menurut IDI, masyarakat secara keseluruhan akan terancam dengan pelayanan kesehatan yang tidak mengutamakan kualitas. Ancaman bagi seluruh masyarakat akan muncul jika pelayanan kesehatan diberikan tanpa pengawasan dan tanpa pertimbangan kualitas. IDI menentang pencabutan fungsi asosiasi profesi dalam memberikan pengawasan. pembinaan, saran, dan STR. Setiap tenaga kesehatan perlu didaftarkan ke berbagai badan profesinya dan dievaluasi setiap lima tahun sekali sebagaimana yang sudah ditetapkan.