Trump Klaim Gaza, Dunia Tak Tinggal Diam!

Mahasiswi - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta- Komunikasi dan Penyiaran Islam
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Annisa Rahma Lila tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Donald Trump, presiden Amerika Serikat saat ini sedang menggemparkan dunia dengan pernyataan kontroversinya, mengenai niatnya untuk mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza. Dalam sebuah wawancara, Trump menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk "membeli dan memiliki" Gaza, mengklaim bahwa wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi pusat pariwisata dan perdagangan di Timur Tengah. (Reuters, 2025)
Namun, gagasan ini mendapat penolakan luas dari komunitas internasional, termasuk negara-negara Arab dan kritikus. Kritikus menyebut usulan tersebut sebagai langkah yang tidak realistis dan bertentangan dengan hukum internasional. Bahkan Trump juga mengusulkan pemindahan lebih dari dua juta penduduk Palestina yang saat ini tinggal di Gaza
Response Israel, Gaza, dan AS terhadap Ambisi Trump
Usulan Trump langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak pemimpin dunia menilai pernyataan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga dapat memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Gaza adalah bagian dari tanah Palestina yang tidak dapat diperjualbelikan.
"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade dan membuat pengorbanan besar untuk mencapainya."
"Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional," ujar Abbas seperti dikutip Aljazeera
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt berusaha untuk menarik balik ungkapan Trump atas warga Palestina akan dipindahkan secara permanen dengan mengatakan mereka hanya akan direlokasi sementara untuk memungkinkan rekonstruksi.
"Untuk sementara, tentu mereka harus tinggal di suatu tempat saat adanya pembangunan kembali," kata Rubio pada konferensi pers di Guatemala City.
Sementara itu, Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengungkap seruan tersebut adalah agar warga Palestina di Gaza dibersihkan secara etnis adalah "pengusiran dari tanah mereka".
"Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk mengendalikan Gaza konyol dan tidak masuk akal, dan gagasan semacam ini mampu memicu wilayah tersebut," kata Abu Zuhri.
Sedangkan pada pihak Israel seorang Mantan menteri keamanan nasional Israel, Itamar Ben-Gvir mengungkapkan bahwa "mendorong" orang-orang dari Gaza untuk bermigrasi dari wilayah itu adalah satu-satunya strategi yang benar untuk mengakhiri perang di Gaza.
Dia juga menekankan Perdana Menteri Netanyahu untuk menyetujui kebijakan itu " Hal itu perlu disegerakan". (Aljazeera, 2025)
Tanggapan Dunia Terhadap Ambisi Trump
Mesir
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty melakukan pembahasan bersama dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai rencana Trump ini. Mereka mengungkapkan pentingnya bergerak maju dengan proyek pemulihan di Gaza tanpa warga Palestina meninggalkan wilayah itu.
Arab Saudi
Arab Saudi dengan cepat akan menolak proposal Trump dengan tegas untuk kembali posisinya tentang kenegaraan Palestina.
"Arab Saudi menolak setiap upaya untuk menggusur Palestina dari tanah mereka," kata Kementerian Luar Negeri Saudi. Laporan itu juga menyatakan bahwa Riyadh "tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina," bertentangan dengan klaim Trump sebelumnya bahwa normalisasi tidak memerlukan kedaulatan Palestina.
Yordania
Pengadilan Kerajaan Yordania menolak dengan tegas perluasan daerah Israel yang menyampingkan kepemilikan tanah warga Palestina.
"Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman Israel, menyatakan penolakan terhadap setiap upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur Palestina," kata Pengadilan Kerajaan Yordania. (Aljazeera, 2025)
Iran
Salah satu pejabat senior Iran juga menolak adanya tindakan penggusuran yang dilakukan kepada warga Palestina.
"Iran tidak setuju dengan pengungsian warga Palestina dan telah mengkomunikasikan hal ini melalui berbagai saluran," kata seorang pejabat senior Iran.
Australia
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan keputusan Australia kembali pada komitmen negaranya terhadap solusi dua negara dan menolak rencana Trump.
"Posisi Australia sama seperti pagi ini, seperti tahun lalu. Pemerintah Australia mendukung, secara bipartisan, solusi dua negara," kata Albanese pada konferensi pers di Canberra.
Jerman
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengutuk keras proposal Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Yordania dan Mesir, menyebutnya "tidak dapat diterima."
"Setiap rencana pemukiman, adanya gagasan bahwa warga Gaza akan diusir dari sana ke Mesir atau Yordania, tidak dapat diterima," kata Scholz pada sebuah acara kampanye di Berlin.
Dia lebih lanjut menekankan dukungannya untuk solusi dua negara dan menyatakan bahwa Otoritas Palestina yang harus memikul tanggung jawab atas Gaza. (Newsweek, 2025)
Ambisi Donald Trump untuk mengambil alih kepemilikan Gaza telah menimbulkan gelombang kecaman dari berbagai pihak. Sementara ia berpendapat bahwa wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan, komunitas internasional melihat gagasan tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan pelanggaran hukum internasional.
