Indonesia Rentan Krisis Iklim: 5 Fakta Lingkungan yang Harus Kita Tahu

Penulis dan Fresh Graduate Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dimas Rahmat Naufal Wardhana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Wajah nyata perubahan iklim. Ia tidak lagi mengetuk pintu. Ia sudah duduk di ruang tamu kita, mengatur ulang kehidupan tanpa permisi. Indonesia, dengan 17.000 pulau, adalah salah satu negara paling rentan terhadap krisis iklim.
Pernahkah Kita merasakan puasa di tenda pengungsian karena banjir datang tiga kali dalam sebulan? Itulah yang dialami warga Tapanuli Tengah awal 2026. Janji “zero pengungsi” sebelum Ramadan kandas. Banjir susulan pada 11 dan 16 Februari memaksa mereka tetap bertahan di pengungsian.
Rentan bukan karena lemah, tapi karena posisi geografisnya di garis depan bencana. Laut memanas, musim tak bisa ditebak, tanah subur perlahan berubah tandus.
Artikel ini akan menyelami 5 fakta mengapa Indonesia begitu rentan terhadap perubahan iklim, bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, serta apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan bangsa.
Godzilla El Nino, Kemarau Ekstrem Belum Pernah Terjadi
Bayangkan musim kemarau yang biasanya setahun sekali, kini hadir lebih panjang, lebih kering, dan lebih ekstrem. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan pada Maret 2026 terjadinya fenomena “Godzilla” El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) Positif diprediksi melanda Indonesia April–Oktober 2026.
Apa itu “Godzilla” El Niño? Pemanasan ekstrem suhu laut di Pasifik yang membuat awan hujan bergeser dari Indonesia. Akibatnya, wilayah selatan termasuk lumbung padi Pantura Jawa berpotensi kekeringan hebat. Ironisnya, wilayah timur laut seperti Sulawesi dan Maluku justru berisiko banjir dan longsor. Perubahan iklim membuat cuaca timpang.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan kebakaran hutan Januari–Februari 2026 telah meludeskan 32.637 hektare. Hingga 5 April, tercatat 700 titik panas, titik tersebut naik 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Luas area terbakar melonjak 20 kali lipat.
Ekosistem Darat dan Laut Terusik Mengakibatkan Air Langka, Hayati Punah
Kemarau panjang bukan hanya mengeringkan sawah. Seluruh ekosistem darat terganggu. Perubahan biomasa hutan mengancam flora dan fauna endemik. Di laut, pemanasan air memicu pemutihan karang. Populasi ikan menurun drastis. Nilai ekonomi hasil laut pun lenyap.
Para peneliti BRIN memperingatkan bahwa kekeringan ekstrem juga akan memicu peningkatan risiko karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Pada periode El Nino sebelumnya tahun 2015, 2019, dan 2023 luas kebakaran selalu meningkat signifikan seiring kemarau panjang dan kondisi lahan yang semakin kering.
Provinsi seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, dengan luasan gambut yang besar, menjadi titik paling rawan karena kebakaran gambut sangat sulit dipadamkan.
Dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga ekonomi dan kesehatan. Asap karhutla menyebabkan gangguan kesehatan kronis bagi jutaan masyarakat, merusak keanekaragaman hayati, dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah.
Pemerintah sendiri mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pengendalian karhutla, seperti sulitnya pemadaman di lahan gambut dan tingginya biaya restorasi.
Krisis Pangan dan Kesehatan, dari Meja Makan hingga Pengungsian
Dampak krisis iklim paling terasa di meja makan kita. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), cuaca makin sulit ditebak. Petani gagal panen berulang kali. Kelompok paling rentan yang tak punya tabungan, jaringan sosial, atau akses transportasi menanggung beban terberat. Bencana tak pernah netral.
Yang jarang dibicarakan seperti kesehatan mental. Paparan bencana berulang dalam waktu singkat menggerus kapasitas psikologis. Studi Li dan Leppold (2025) menunjukkan bahwa bencana berulang memperburuk kesehatan mental, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah di pedesaan. Perubahan iklim adalah krisis kesehatan publik seperti merusak paru-paru dengan asap, menguras mental, dan menggerogoti gizi.
Komitmen dan Kebijakan Indonesia Bertransformasi Hijau
Indonesia tidak tinggal diam. Negara ini telah menyerahkan dokumen Second NDC ke UNFCCC dengan target penurunan emisi 31,89% (upaya sendiri) dan 43,2% (dengan dukungan internasional). Target ini lebih ambisius dari sebelumnya.
Langkah konkret dengan peluncuran RENAKSI (Rencana Aksi Nasional Ekosistem Karbon Biru) 2025–2030. Indonesia memiliki 3,45 juta hektare hutan bakau dan 660 ribu hektare padang lamun sekitar 17% cadangan karbon biru dunia.
Jika dikelola baik, ini bisa menyerap karbon, melindungi pantai, dan menjadi habitat biota laut. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup naik 29% menjadi Rp1,3 triliun. Harapan Indonesia pada tahun 2026 harus menjadi titik balik mitigasi perubahan iklim.
Geopolitik Global Memperparah Rentan Iklim
Hubungan konflik Timur Tengah dengan kemarau panjang di Indonesia? Sangat erat yang mengakibatkan harga minyak dunia menembus US$108–112 per barel, harga ini hampir dua kali lipat dari sebelumnya.
Lonjakan ini terjadi saat Indonesia butuh energi besar untuk program adaptasi iklim. Harga energi naik menekan biaya transportasi, logistik, dan harga barang. Daya beli masyarakat turun. Ruang fiskal pemerintah untuk lingkungan pun menyempit.
Menko Infrastruktur AHY menyebut "tantangan saat ini multidimensional. Sementara itu, mundurnya AS dari kepemimpinan iklim global berisiko melemahkan pendanaan iklim untuk Asia Tenggara. Indonesia berada di persimpangan sulit krisis iklim butuh investasi besar, tapi konflik global menaikkan harga energi fosil", ujar AHY saat memberi keynote speech dalam Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 bertema “Enhancing National Resilience for Sustainable Growth”, Rabu (4/2/2026), di Jakarta.
Apa yang Bisa Kita Lakukan? Dari Rumah hingga Kebijakan
Kabar baiknya kita masih banyak hal yang bisa dimulai dari lingkungan sehari-hari seperti:
Hemat energi di rumah. Matikan lampu tak terpakai, cabut colokan. Jika setiap rumah tangga hemat 10%, pengurangan emisi setara jutaan pohon.
Kurangi sampah plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan botol minum reusable, pilah sampah.
Dukung pangan lokal. Di NTT, komunitas Bapalok mengajak masyarakat melihat pangan tradisional sebagai identitas budaya yang tangguh terhadap cuaca ekstrem.
Sebarkan informasi. Ajak orang lain sadar krisis iklim.
Kawal kebijakan. Dukung program RENAKSI, implementasi Second NDC, dan transisi energi seperti B50 (biodiesel 50%) mulai Juli 2026.
