Pipa Migas: Problem Lain di Balik Penderitaan Rohingya

Warga Rohingya menumpang perahu ke Bangladesh (Foto: AP Photo/Suvra Kanti Das))

Kasus kekerasan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, telanjur dikenal dunia sebagai konflik komunal yang dibalut oleh isu identitas Islam dan Buddha. Satu juta populasi minoritas Muslim Rohingya di Rakhine direpresi oleh militer Myanmar.

Sentimen memang hadir di sana. Namun fakta lain menunjukkan, kerakusan ekonomi adalah apa yang ada di otak para pembenci, meski yang keluar di mulut hanya kebencian berdasarkan ras dan agama.

Kekerasan sejak 2012 telah menewaskan ratusan orang, memaksa lebih dari 200 ribu penduduk Rohingya bermigrasi, serta 150 ribu lainnya tinggal di semacam kamp konsentrasi. Mereka dianggap imigran ilegal sejak 1982, tak diakui oleh negara.

Orang Rohingya di Rakhine kemudian digerogoti hak sipil dan ekonominya. Keberadaan mereka lambat laun dipandang sebelah mata.

Konflik ini kembali mendidih setelah sebuah kelompok militan bernama Arakan Revolution Salvation Army (ARSA) menyerang 30 pos polisi dan militer pada Jumat (25/8). Konflik terus berlanjut.

Laporan terbaru Associated Press menyebutkan, sudah 400 orang tewas dalam tragedi yang disebut pemerintah Myanmar sebagai “bentrokan untuk menumpas ARSA” --yang dicap sebagai teroris.

Infografis Derita Rohingya di Myanmar (Foto: Bagus Permadi/kumparan)

Penelitian mengenai motif ekonomi sebagai latar belakang kekerasan di Rohingya cenderung jarang mendapat tempat. Myanmar begitu tertutup terhadap aktivitas jurnalis dan lembaga kemanusiaan terkait isu Rohingya.

“Genosida” kemudian digunakan para aktivis kemanusiaan untuk menggambarkan tabiat penguasa Myanmar terhadap orang-orang Rohingya. Namun di balik kata genosida itu, ada jawaban lain yang bisa menjelaskan kenapa kelompok ini hendak mereka hilangkan.

Myanmar adalah negeri kaya minyak bumi dan gas alam. Forbes menyebutkan Myanmar sebagai primadona baru di tengah kesulitan dunia mencari sumber energi baru. Ketersedian cadangan energi minyak dan gas di Myanmar --yang belum tergali-- mencapai 11 hingga 23 triliun cubic feet.

Hasil produksi yang telah berjalan di Myanmar tak seberapa dibanding potensi migas yang mereka miliki. Pada tahun fiskal 2005-2006, Myanmar hanya menghasilkan 8,13 juta barel minyak mentah dan 11.475 juta meter kubik gas alam.

Sejak berada di bawah genggaman pemerintah diktator junta militer, keinginan untuk menambah produksi jumlah minyak dan gas muncul. Mereka tidak puas dengan hanya memiliki sumur Yadana yang berlokasi di Laut Andaman --yang selama ini juga memenuhi permintaan Thailand dan China.

Tahun 2007, pemerintah pimpinan Than Shwe menikmati 2,94 miliar dolar AS, setara dengan 30 persen dari total pendapatan negara, hanya dari ekspor minyak dan gas. Komoditas kayu mengekor di ranking berikutnya.

Di sinilah kemudian Rakhine masuk radar.

Salah satu desa di Rakhine, Myanmar. (Foto: Dok. Burma Human Rights Network)

Wilayah Rakhine menjadi tempat menggiurkan bagi pemerintah junta militer.

Di seberang Rakhine terdapat Shwe Gas, primadona baru yang namanya begitu harum bagi pencari gas alam. Kandungan gas alam di dalamnya disebut mencapai 10 triliun cubic feet, angka yang fantastis untuk sebuah situs eksplorasi gas. Belum lagi kawasan eksplorasi hutan di daratan.

Rakhine adalah tanah yang kaya. Daerah ini kemudian dijadikan bancakan bagi negara lain yang hendak melakukan eksploitasi dan pembelian minyak dan gas oleh pemerintah junta militer. China, Thailand, dan India salah satu yang menjadi mitra utama pemerintah Myanmar.

Pembukaan Rakhine sebagai sumber ekonomi ditandai oleh dibukanya beberapa sumur yang dikelola oleh perusahaan asing dan lokal. Sumur terbesar bernama Shwe Gas, dioperasikan oleh perusahaan India dan Korea Selatan.

Sementara perusahaan China, Malaysia, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat ikut berbagi petak menggali minyak dan gas.

Produksi mutlak membutuhkan medium distribusi. Dan dengan minyak dan gas bejibun, konsorsium pemerintah Myanmar dan beberapa perusahaan sepakat membangun pipa gas.

Myanmar suka kepastian, sama seperti yang mereka lakukan di sumur Yadana. Di Yadana, mereka membangun pipa dari sumur langsung ke wilayah Thailand--importir gas Myanmar.

Hal serupa lantas diberlakukan pemerintah Myanmar di Rakhine.

China menjadi pembeli pertama hasil Shwe Gas dengan jumlah 400 juta cubic feet. Karena konsorsium China bersedia langsung membeli dalam jumlah besar --serta menjadi mitra potensial di masa depan-- maka dibangunlah pipa sepanjang 2.380 kilometer dari lepas pantai Kyaupyu, Rakhine, menuju wilayah China.

Peta Potensi Ekonomi Myanmar (Foto: Ridho Robby/kumparan)

Proses pembangunan pipa yang dimulai tahun 2009 menimbulkan banyak masalah. Arakan Oil Watch mengungkapkan, guna memastikan kelancaran jalannya pembangunan pipa, pendekatan otoriter dilancarkan. Myanmar mengerahkan 16 batalion tentara.

Selain itu, proyek tersebut memaksa 10 teritori digeser wilayahnya. Pembangunan juga menggunakan sistem kerja paksa. Myanmar mulai serampangan terhadap segala hal yang menghalangi proyek migasnya di Rakhine.

Masyarakat Rakhine sudah melakukan perlawanan terhadap proses pembangunan proyek yang semena-mena sejak tahun 2007. Sayangnya, perlawanan mereka disikat habis oleh militer Myanmar kala itu.

Konflik kekerasan tahun 2012 muncul ketika proyek pipa belum selesai. Konflik kala itu kental dibungkus dengan isu etnisitas dan identitas agama. Konon kisah bermula dari perampokan berujung pembunuhan oleh anak muda Rohingya terhadap perempuan Rakhine di Thra Phi Chaung.

Kelompok Buddha dari Rakhine dan Muslim Rohingya kemudian terlibat bentrokan panjang dari Juni hingga Oktober. Tercatat 138 orang tewas dari kedua pihak, dan hampir 100 ribu orang Rohingya harus mengungsi. Konflik inilah yang disebut memicu orang-orang Rohingya mencari suaka melalui perahu.

Tentara Myanmar memburu Rohingya. (Foto: REUTERS/Simon Lewis)

Sepintas, konflik 2012 adalah konflik berbau identitas keagamaan. Di luar benar atau tidaknya peristiwa pemicu konflik, DR Nafeez Ahmed dari Institute for Policy Research and Development memiliki pandangan lain.

Lewat esai yang terbit di The Guardian, Ahmed menyebutkan bahwa seluruh masyarakat Rakhine pada saat itu adalah kelompok-kelompok yang termarjinalkan dari proyek mewah yang sedang digenjot pemerintah. Mereka saling memendam dengki karena takut tidak kebagian kue proyek migas di daerahnya.

Hubungan Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine dimasukkan ke medan konflik kekerasan selanjutnya. Ketidakcocokan antara keduanya terus dikuliti. Kisah bentrokan mulai dari zaman Perang Dunia II, akar kewarganegaraan, hingga agama, digali dalam dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar kebencian.

Ketika akar rumput hidup dengan kebencian, pemerintah Myanmar semakin masif dalam menancapkan kukunya untuk mengeksploitasi Rakhine. Saskia Sassen, Professor Sosiologi dari Columbia University, menyebut adanya peningkatan aktivitas eksploitasi di Rakhine dalam kurun waktu 2010-2013, ketika periode konflik terjadi.

Hukum Agraria setempat diubah untuk memudahkan eksplorasi oleh pihak swasta. Ketika konflik 2012 memanas, proyek raksasa yang muncul meningkat lebih dari 170 persen. Pemerintah Myanmar juga mengalokasikan tanah 1.268.077 hektare untuk perusahaan--melonjak drastis dibanding awal tahun 2012 yang hanya 7.000 hektare.

Proses perampasan tanah ini menurut Sassen masih berlangsung sampai sekarang, dan dikaburkan oleh citra bahwa konflik ini semata-mata karena agama.

Foto Satelit Pembakaran Rumah Penduduk Rohingya (Foto: hrw.org)

Forbes melakukan analisa ketika konflik kekerasan terjadi pada tahun 2012. Lokasi dibakarnya rumah orang-orang Rohingya berada sangat dekat dengan area konsesi perusahaan China dan Korea Selatan, CNPC dan Daewoo.

Hal tersebut bukan berarti kebencian berdasarkan agama sebenarnya tidak ada sama sekali. Ia ada, tapi tak tumbuh secara alami, melainkan dipupuk oleh salah satu pihak berkepentingan yang terus merawat kebencian berbasis agama itu hingga santer terdengar menjadi alasan utama represi terhadap Rohingya.

Jalur pipa Shwe mulai beroperasi tahun 2013. Proyek itu punya arti besar bagi junta militer. Menurut Arakan Oil Watch, minyak dan gas yang mengalir di pipa Shwe akan menyumbang pemasukan negara hingga 150 juta dolar AS per tahun.

Itu belum termasuk biaya lain yang ikut mengalir ke pemerintahan, di mana 60 persen anggaran Myanmar dialokasikan untuk militer.

Kemenangan Aung San Suu Kyi dan Partai National League for Democracy (NLD) pada Pemilu 2015 pun bukan berarti membebaskan Myanmar sepenuhnya dari kekangan junta militer. Korupsi dan kekuatan politik kroni junta militer telanjur mengakar kuat di negeri berjuluk Tanah Emas itu, apalagi di Rakhine.

Tentara Myanmar. (Foto: RETUERS/Soe Zeya Tun)

Pada 2014, beberapa kelompok radikal Buddha Rakhine berkampanye menolak logistik bantuan kemanusiaan untuk satu juta penduduk Rohingya. Penolakan digalang oleh Rakhine Society Network, sayap masyarakat sipil Rakhine National Party.

“Saya khawatir negeri ini tidak akan lagi menjadi Buddha,” ucap Nyo Aye, pemimpin Rakhine Women's Network ketika diwawancarai Reuters. “Kami di Rakhine terus menjaga pintu barat Myanmar,” ucap Aye, yang artinya menolak kehadiran Muslim Rohingya.

Salah satu organisasi yang memayungi kelompok radikal Buddha Rakhine adalah Arakan National Party, partai lokal yang mengusung identitas orang Arakan atau Rakhine.

Dalam konferensi yang mereka helat Mei 2014, partai menyetujui salah satu agenda perjuangan paling utama, yaitu mengklaim 50 persen hasil eksploitasi migas untuk pembangunan negara Rakhine dari pemerintah federal. Janji itu sejalan dengan masyarakat sipil lain yang menentang keras Rohingya.

Konflik kembali memanas tahun 2017. Begitu juga aliran minyak dan gas di jalur pipa Shwe, memanas menyambut masa depan cerah bagi penguasa jaringan pipa tersebut. Segala proyek yang direncanakan akan mulai dikerjakan, dari perluasan pengeboran minyak dan gas, penebangan hutan, hingga pembangunan pelabuhan potensial.

Jenderal Min Aung Hlaing dan Suu Kyi. (Foto: REUTERS)

Mata dunia tengah mengincar Myanmar, khususnya Rakhine. China telah berjanji untuk mengeluarkan investasi sebesar 1,94 miliar dolar AS, serta 83 miliar dolar AS untuk pengembangan pengeboran.

China tidak sendiri. Amerika Serikat dan Eropa yang notabene pernah melayangkan embargo ekonomi, justru menjadi garda depan liberalisasi ekonomi Myanmar menyongsong dunia baru di era “demokrasi dalam kepemimpinan Aung San Suu Kyi”.

Pada satu sisi, Aung San Suu Kyi terus dikritik oleh dunia internasional. Ia menampilkan wajah kontradiktif sebagai penerima Nobel Perdamaian namun bergeming terhadap kekerasan yang terjadi di Rohingya. Suu Kyi dinilai telah berubah menjadi politisi angkuh dan konformis terhadap militer.

Di balik Suu Kyi yang diam seolah tak berdaya, kekuasaan militer di bawah Ming Aung Hlaing --yang paling bertanggung jawab terhadap serangan-serangan tersebut-- bersembunyi. Dan semua ujung dari konflik komunal serta ekstremisme kekerasan itu adalah perebutan sumber daya.

Padahal di Yangon, bekas ibu kota dan kota terbesar di Myanmar, komunitas Muslim hidup berdampingan dengan mayoritas Buddha. Azan terdengar di Masjid Chulia Dargah dekat Bogyoke Market. Dan kedai penjual Mohinga dan es tebu bersebelahan dengan penjaja nasi kebuli dari Bangladesh, tanpa berselisih.

Jadi kenapa harus Rakhine yang terbakar api?