Anomali Makan Siang Gratis

Ilustrasi kemenangan Prabowo-Gibran dalam Anomali makan siang gratis. Sumber (kemenangan Pemilihan Presiden 2024 versi quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Dok. Istimewa

Prabowo-Gibran dalam Kuasa Jokowi

Dalam rapat Kabinet di istana pada senin 26/02/24, salah satu pembahasan dalam rapat terkait program makan siang gratis. Sebagaimana diketahui, makan siang gratis menjadi salah satu program andalan Prabowo-Gibran ketika maju dalam Pilpres 2024. Program ini diperkirakan akan memakan anggaran hingga Rp 460 triliun dengan target 82,9 juta anak sekolah di seluruh Indonesia.

Prabowo-Gibran meyakini pemberian makan siang gratis ini akan membantu dalam mengatasi kekurangan gizi. Menurut Airlangga selaku Menko Perekonomian, anggaran makan siang gratis yang telah masuk dalam pembicaraan APBN 2025 adalah Rp 15.000 untuk setiap anak di Indonesia.

Adapun, anggaran itu akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum bisa mengungkap total besaran anggaran yang disiapkan dalam APBN 2025, lantaran pembicaraan detailnya belum ada.

Kejadian ini menjadi sebuah anomali tersendiri, karena proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Meski hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran unggul, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan hasil pilpres.

Bagaimana mungkin sebuah program dapat dibahas sebelum adanya pergantian pemerintahan. Memang Presiden Jokowi mengatakan, bahwa dirinya akan cawe-cawe dalam pesta demokrasi tahun ini. Dengan dibahasnya program ini makin menampakkan bahwa rezim pemerintahan ini krisis etika. Seolah-olah mengangkangi sebuah proses panjang yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan menunggu pengumuman resmi dari KPU.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga akhir tahapan pemilu. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah mendahului hasil pemilihan umum. Pernyataan ini menguatkan kalau politik di Indonesia sering kali dilihat menggunakan logika terbalik, terutama statement dari Presiden Jokowi. Sebelumnya Jokowi mengatakan akan bersikap netral,tetapi yang terjadi kebalikannya.

Dengan adanya pembahasan program makan siang gratis, terlihat adanya tindakan diskriminatif yang dapat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Pasalnya, pasangan calon lain juga memiliki program yang layak untuk menjadi perbincangan dalam pembahasan agenda pemerintahan selanjutnya. Namun, harapan untuk melihat perbaikan dan peningkatan signifikan dalam pemerintahan berikutnya sebaiknya tidak terlalu tinggi, mengingat kemungkinannya hanya akan menjadi kelanjutan dari kebijakan sebelumnya.

Indikasi keterlibatan Presiden Jokowi dalam kemungkinan pemerintahan pasangan Prabowo-Gibran telah diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dia telah mengkonfirmasi bahwa Jokowi akan tetap memiliki peran penting dalam pemerintahan mendatang.

Selama masa kampanye, pasangan Prabowo-Gibran selalu menegaskan niat mereka untuk melanjutkan, memperbaiki, dan memperluas kebijakan yang telah ditempuh oleh Jokowi, termasuk proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial (bansos).

Paslon 03 Mahfud MD yang juga Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengkritik pembahasan program makan siang gratis saat ini, terutama dalam rapat kabinet. Menurutnya, pembahasan ini tidak tepat dilakukan saat ini, mengingat anggaran APBN akan ditetapkan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini, sedangkan program makan siang gratis merupakan inisiatif dari pemerintahan yang akan datang.

Jika program makan siang gratis ini benar-benar dijalankan, maka kemungkinan terjadinya pemborosan anggaran proyek menjadi lebih besar. Menurut pandangan saya, memberikan makan siang seharga 15 ribu rupiah per porsi mungkin saja menjadi sesuatu yang sulit dilakukan, terutama mengingat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini.

Hal ini kemungkinan akan menimbulkan persaingan sengit di antara pengusaha untuk mendapatkan proyek, serta membuka peluang baru bagi praktik korupsi karena anggaran yang fantastis dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya.