Kepada Siapa Guru Besar Harus Berpihak?
Pemerhati Lingkungan, Pendidikan, Literasi dan Lintas Agama. Doktor Biogeografi dari Universitaet des Saarlandes, Saarbruecken, Jerman. Dosen Proteksi Tanaman, Universitas Sriwijaya. Dosen Tamu Truong Dai hoc Nong Lam, Thai Nguyen, Vietnam
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Arinafril tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah pusaran perubahan peradaban global dan semakin banyaknya dosen dikukuhkan sebagai guru besar, guru besar bukan lagi sekadar simbol prestasi suatu jabatan akademik tertinggi, tetapi telah bergeser paradigma yang selama ini dikenal.
Seorang guru besar kini bertransformasi tidak lagi dianggap sebagai orang dengan wawasan dan ilmu yang tinggi, melainkan juga menjadi figur moral yang dituntut menafsirkan dan membawa perubahan peradaban masyarakat melampaui zaman.
Realitas menunjukkan banyak akademisi terjebak dalam burnout. Laporan internasional menyebutkan lebih dari sepertiga akademisi dan mahasiswa mengalami kelelahan kronis akibat tekanan publikasi, birokrasi, dan tuntutan administratif.
Fenomena ini menandakan krisis relevansi: Ilmu pengetahuan kehilangan makna ketika dipisahkan dari kehidupan nyata.
Akademisi yang seharusnya menjadi mercusuar justru tampak seperti menara gading yang indah tetapi rapuh. Termasuk guru besar.
Guru Besar yang Terlalu Tekstual
Universitas sering kali terjebak dalam obsesi terhadap teks, bukan konteks. Filsuf dan sosiolog besar Jerman, Habermas (1981), pernah menegaskan bahwa rasionalitas komunikatif hanya bermakna jika berakar pada ruang publik yang hidup, bukan sekadar ruang seminar yang steril.
Banyak guru besar masih menganggap publikasi di jurnal bereputasi sebagai puncak pencapaian, padahal masyarakat di luar kampus menunggu solusi nyata atas krisis pangan, lingkungan, dan ketidakadilan sosial.
Akademisi yang terlalu tekstual melahirkan generasi ilmuwan yang fasih mengutip teori, tetapi gagap menghadapi kenyataan. Mereka pandai menulis di ruang kerja, tetapi takut bajunya, sepatunya, mobilnya dan tangannya menjadi kotor ketika berada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat yang menganggapnya sebagai pahlawan penolong dan pengubah peradaban.
Kritik ini sebenarnya ingin memperlihatkan jurang antara ideal filosofis dan realitas kelembagaan. Ketika universitas lebih sibuk mengejar akreditasi dan indeks sitasi, ia kehilangan fungsi moralnya. Guru besar yang seharusnya menjadi penafsir zaman justru menjadi administrator pengetahuan.
Sesungguhnya inilah bentuk alienasi intelektual: Ilmu yang kehilangan roh dan akademisi yang kehilangan relevansi. Jika tidak dikoreksi, akademia akan menjadi museum teori, bukan laboratorium kehidupan.
Relevansi Guru Besar dan Burnout Akademik
Burnout akademik bukan sekadar kelelahan fisik, melainkan kelelahan eksistensial. Data global menunjukkan lebih dari 33% akademisi mengalami gejala burnout: Sinisme, kelelahan emosional, dan penurunan efikasi akademik.
Fenomena burnout, menurut Sachaufeli dan teman-teman (2002), adalah ketika sistem pendidikan tinggi telah gagal menjaga keseimbangan antara tuntutan administratif dan makna kerja intelektual.
Guru besar yang dulu menjadi penjaga nurani kini sering tampak seperti figur yang kehabisan energi akademik, terjebak dalam ritual birokrasi, nyaman dalam jabatan struktural, dan terlena dalam pusaran proyek.
Dunia pendidikan tinggi masa kini, di era Revolusi Industri 4.0, menuntut akademisi untuk menjadi navigator moral di tengah disrupsi teknologi. Schwab (2016) mengritik, bagaimana mungkin mereka mampu menavigasi jika energi intelektual habis untuk memenuhi target publikasi dan laporan akreditasi?
Burnout akademik adalah tanda bahwa sistem telah kehilangan orientasi. Guru besar harus berani mengoreksi: Ilmu bukan sekadar angka, melainkan kompas yang menuntun masyarakat. Tanpa koreksi ini, akademisi akan terus melahirkan intelektual yang lelah, bukan pemimpin yang bijak.
Rasionalitas Komunikatif dan Tanggung Jawab Publik
Tufte (2024) menekankan bahwa di era ketidakpastian, di mana banyak orang merasa terpinggirkan, komunikasi, baik sebagai disiplin ilmu maupun praktik, berperan untuk mengatasi ketidakpastian dan perasaan terpinggirkan ini, Selain itu komunikasi emansipatif adalah inti demokrasi.
Guru besar, dengan otoritas moralnya, seharusnya menjadi penghubung antara universitas dan masyarakat, menjawab ketidakpastian dengan meningkatkan proses inklusi dan partisipasi bagi semua orang . Realitas menunjukkan banyak akademisi lebih sibuk berbicara kepada sesama akademisi, bukan kepada publik.
Diskursus ilmiah menjadi eksklusif, terputus dari ruang publik yang seharusnya ia layani. Inilah bentuk kegagalan epistemik: Ilmu yang tidak lagi berkomunikasi dengan masyarakat.
Kritik ini menohok karena memperlihatkan bahwa guru besar sering kehilangan keberanian untuk berbicara di ruang publik. Mereka takut dianggap tidak ilmiah jika terlalu praktis, padahal justru di ruang publiklah ilmu menemukan relevansinya. Tanggung jawab akademisi bukan hanya mengajar mahasiswa, tetapi juga menjaga kualitas demokrasi.
Jika guru besar tidak hadir di ruang publik, maka ruang itu akan diisi oleh suara-suara populis yang dangkal. Akademisi harus kembali menjadi penjaga rasionalitas komunikatif, bukan sekadar penjaga bibliografi.
Tantangan Akademisi
Schwab (2016) menegaskan bahwa akademisi ditantang mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi secara fundamental. Akademisi tidak bisa lagi bersembunyi di balik teori; mereka harus menafsirkan dampak teknologi terhadap masyarakat.
Banyak guru besar masih terjebak dalam paradigma lama, seolah dunia bisa dikendalikan dengan textbook. Padahal, kecerdasan buatan, big data, dan robotika telah mengubah lanskap sosial secara radikal. Akademisi yang gagal membaca tanda zaman akan ditinggalkan oleh sejarah.
Kritik ini menohok karena memperlihatkan bahwa universitas sering lambat merespons perubahan. Kurikulum masih berorientasi pada masa lalu, bukan masa depan. Guru besar harus berani menjadi navigator moral, memastikan bahwa inovasi teknologi tidak melahirkan ketimpangan baru.
Jika tidak, arah pendidikan tinggi menjadi tidak menentu, dan akan melahirkan lulusan yang canggih secara teknis tetapi miskin secara moral. Akademisi harus menjadi kompas, bukan sekadar arsip.
Kebijaksanaan Spiritual dan Kekosongan Modernitas
Rumi mengingatkan bahwa manusia sering terjebak dalam samudra rutinitas yang riuh namun hampa. Akademisi yang kehilangan makna kerja intelektualnya adalah contoh nyata dari peringatan ini. Mereka sibuk menulis, mengajar, dan menghadiri seminar, tetapi jiwa mereka kosong.
Kebijaksanaan spiritual menjadi penting untuk menuntun keluar dari kelelahan jiwa. Guru besar harus berani menghadirkan nilai-nilai transenden dalam diskursus publik, agar ilmu tidak menjadi mesin tanpa jiwa.
Keengganan guru besar semakin memperjelas dan memperlihatkan bahwa akademisi sering mengabaikan dimensi spiritual. Padahal, kebijaksanaan sejati lahir dari keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas. Guru besar harus berani mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya tentang kalkulasi rasional, tetapi juga tentang empati, cinta, dan tanggung jawab moral.
Tanpa dimensi ini, akademisi akan melahirkan intelektual yang cerdas tetapi dingin, pintar tetapi tidak bijak. Akademisi harus kembali pada kebijaksanaan yang humanis.
Guru Besar Warga Dunia
Reformasi epistemik harus dimulai dari kurikulum. Guru besar perlu menanamkan empati dan tanggung jawab sosial sebagai inti kompetensi, bukan sekadar keterampilan analitis. Mahasiswa harus diajak untuk memahami bahwa setiap teori memiliki konsekuensi moral. Belajar bukan hanya tentang memahami konsep, tetapi tentang menguji nilai-nilai kemanusiaan di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Akademisi tidak bisa lagi bekerja sendirian di ruang laboratorium. Mereka harus berkolaborasi dengan komunitas, pemerintah daerah, dan pelaku industri lokal.
Pengetahuan harus menjadi ekosistem, bukan monopoli. Di era global, kebijaksanaan lahir dari dialog antara ilmu dan pengalaman hidup masyarakat.
Etika keterlibatan harus menjadi fondasi baru bagi guru besar yang harus hadir sebagai warga dunia, bukan sekadar pengamat.
Kepada Siapa Guru Besar Harus Berpihak?
Guru besar, suatu jabatan puncak piramida akademik yang dikukuhkan dengan upacara khidmat dan jubah kebesaran, sejatinya adalah wali pengetahuan yang mandatnya bersumber dari publik.
Universitas dibangun dengan pajak rakyat, diisi oleh mahasiswa yang meminjam masa depan demi membayar Uang Kuliah Tunggal atau UKT yang semakin mahal, dan diberi otonomi ilmiah agar kebenaran dapat diucapkan tanpa takut.
Ketika seorang guru besar turun ke panggung politik untuk melegitimasi kekuasaan, menandatangani begitu banyak kerjasama proyek, atau diam seribu bahasa saat ketidakadilan berlangsung di depan matanya, ia tidak sekadar gagal secara moral, tetapi sesungguhnya ia mulai tidak jujur kontrak sosial yang menjadi fondasi eksistensinya.
Toga itu bukan miliknya pribadi. Toga itu pinjaman dari masyarakat yang menaruh kepercayaan.
Ironinya, semakin tinggi jabatan akademik seseorang, semakin besar pula tekanan untuk berpihak pada yang berkuasa ketimbang yang benar. Guru besar yang berani bersuara berbeda kerap dibiarkan lapar oleh birokrasi kampus; dan ada guru besar yang sudah mapan dan nyaman untuk mengambil risiko.
Sistem promosi akademik secara perlahan membentuk watak kepatuhan. Lembaga yang semestinya menjadi rumah pemikiran kritis justru menjadi pabrik konsensus. Maka lahirlah fenomena guru besar yang fasih bicara tentang teori keadilan di ruang kuliah, namun bungkam atau bahkan berseberangan dengan mahasiswanya di jalanan.
Keberpihakan sejati guru besar bukan soal kejenuhan memberi dan membagi ilmu, meneleiti untuk menemukan teori baru, melainkan komitmen epistemik untuk berpihak mengikuti metode yang jujur, data yang tidak dimanipulasi, dan kesimpulan yang ditarik tanpa tekanan. Itu artinya berani menyatakan bahwa sebuah kebijakan negara tidak berbasis bukti meski pejabat yang menandatanganinya adalah mantan muridnya sendiri.
Jabatan akademik guru besar tidak memberi seseorang hak untuk dihormati, tetapi memberinya tanggung jawab untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diletakkan masyarakat di pundaknya.
Keberpihakan pada kemanusiaan adalah bentuk tertinggi dari objektivitas. Akademisi yang berani berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan justru memperkuat kredibilitas ilmu, karena ia menjadikan pengetahuan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan, bukan sekadar untuk memahami dunia.
Kini, pada zaman ketika kepercayaan pada kampus tergerus dengan obsesi metrik peringkat, akreditasi, dan tuntutan lulus cepat bagi mahasiswa dan publikasi bagi dosen, pertanyaan kepada siapa guru besar harus berpihak bukan lagi pertanyaan retoris, tetapi pertanyaan tentang apakah universitas masih layak ada.