Ketika Masyarakat Lokal Menolak Internasionalisasi Kampus
Tulisan dari Arinafril tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Tulisan ini terinspirasi dari artikel Local opposition to international universities grows in India karya Rosalind Skillen yang ditulis dalam Times Higher Education Campus 29 Oktober 2026.
Skillen menyoroti meningkatnya resistensi terhadap ekspansi universitas internasional di India. Di tengah arus globalisasi pendidikan tinggi yang selama ini dipandang sebagai simbol kemajuan, muncul suara-suara kritis dari akademisi dan masyarakat lokal yang mempertanyakan siapa sesungguhnya yang memperoleh manfaat dari proyek internasionalisasi tersebut.

Kekhawatiran mereka tidak sederhana. Mereka melihat kemungkinan lahirnya sistem pendidikan tinggi yang semakin eksklusif, semakin berjarak dari kebutuhan masyarakat, dan semakin memperlebar jurang antara kampus yang memiliki sumber daya besar dan kampus yang berjuang dengan keterbatasan.
Ruh dan Tujuan Pendidikan Tinggi
Perdebatan di India sesungguhnya bukan sekadar tentang kehadiran universitas asing, melainkan tentang ruh dan tujuan pendidikan tinggi itu sendiri.
Indonesia memang belum menghadapi gelombang penolakan seperti yang terjadi di India. Namun justru di situlah letak persoalannya. Jika masyarakat India mulai mempertanyakan ruh dan manfaat internasionalisasi, Indonesia justru sedang larut dalam euforia internasionalisasi tanpa banyak bertanya mengenai ruh, arah dan tujuan akhirnya.
Hampir setiap perguruan tinggi berlomba memperbaiki posisi dalam pemeringkatan dunia, memperoleh akreditasi internasional, menambah jumlah mahasiswa asing, memperluas jejaring internasional, dan memperbanyak penandatanganan kerja sama luar negeri. Aktivitas tersebut diperlakukan sebagai simbol kemajuan yang hampir tidak pernah dipersoalkan.
Padahal pertanyaan yang paling mendasar justru jarang diajukan: Apakah semua upaya itu benar-benar membuat universitas semakin berguna bagi masyarakat Indonesia?
Internasionalisasi tentu bukan sesuatu yang salah. Tidak ada universitas modern yang dapat berkembang tanpa jejaring global. Namun persoalan muncul ketika internasionalisasi berhenti menjadi alat dan berubah menjadi tujuan. Pada titik itu, kampus tidak lagi bertanya apa yang dibutuhkan masyarakat, melainkan apa yang diinginkan lembaga pemeringkat internasional.
Kampus tidak lagi memikirkan persoalan bangsa, melainkan indikator apa yang harus dipenuhi agar terlihat unggul di panggung global. Ketika orientasi semacam ini menguat, internasionalisasi berubah menjadi candu institusional yang perlahan menggeser esensi pendidikan tinggi.
Peringkat Mengalahkan Akal Sehat
Gejala paling nyata dari perubahan orientasi tersebut adalah munculnya budaya kampus yang digerakkan oleh peringkat.
Dalam situasi ini, ukuran keberhasilan universitas tidak lagi ditentukan oleh kontribusinya terhadap masyarakat, melainkan oleh posisinya dalam tabel ranking global. Publikasi menjadi target administratif. Sitasi menjadi komoditas. Kolaborasi internasional menjadi instrumen pencitraan.
Bahkan tidak jarang kebijakan akademik dirancang lebih untuk meningkatkan skor lembaga pemeringkat daripada untuk memperkuat kualitas pendidikan dan penelitian.
Kondisi semacam ini persis seperti yang dikritik oleh Hazelkorn (2015) dalam karya monumentalnya Rankings and the Reshaping of Higher Education. Hazelkorn menjelaskan bahwa pemeringkatan global telah mengubah perilaku universitas di seluruh dunia.
Banyak perguruan tinggi akhirnya menyesuaikan misi, strategi, dan prioritas mereka agar sesuai dengan logika ranking, bukan dengan kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Akibatnya, universitas semakin sibuk mengejar indikator yang dapat diukur, sementara fungsi sosialnya menjadi semakin terpinggirkan.
Fenomena tersebut tidak sulit ditemukan di Indonesia. Banyak universitas dengan bangga mengumumkan kenaikan peringkat dunia setiap tahun, tetapi pada saat yang sama sulit menunjukkan dampak nyata penelitian mereka terhadap persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, pencemaran lingkungan, stunting, atau kualitas pendidikan dasar.
Tidak sedikit kampus yang berhasil meningkatkan jumlah publikasi internasional secara signifikan, tetapi masyarakat sekitar kampus hampir tidak merasakan manfaat langsung dari aktivitas ilmiah tersebut.
Dalam kondisi demikian, muncul paradoks yang menggelisahkan: universitas semakin terkenal di dunia internasional, tetapi semakin tidak dikenal kontribusinya oleh masyarakat yang hidup di sekelilingnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, obsesi terhadap pemeringkatan telah menciptakan standar keberhasilan yang sempit. Seolah-olah universitas yang tidak masuk daftar elite dunia dianggap kurang berhasil, meskipun mungkin memiliki dampak sosial yang luar biasa bagi masyarakat lokal.
Cara berpikir seperti ini berbahaya karena mendorong homogenisasi. Semua kampus dipaksa mengejar indikator yang sama, padahal kebutuhan, karakteristik, dan tantangan setiap daerah sangat berbeda.
Industri Prestise
Obsesi internasionalisasi pada akhirnya melahirkan apa yang dapat disebut sebagai industri prestise akademik. Dalam industri ini, simbol sering kali lebih dihargai daripada substansi. Akreditasi internasional menjadi trofi institusional. Kerja sama global menjadi alat promosi. Sertifikat dan logo lebih dipentingkan dibanding perubahan nyata dalam mutu pembelajaran dan penelitian.
Fenomena ini tampak jelas dalam menjamurnya kerja sama internasional yang lebih menonjolkan seremoni dibanding hasil. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan dengan megah, diliput media, dan dipamerkan dalam berbagai laporan kinerja. Namun setelah seremoni selesai, tidak sedikit kerja sama tersebut berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di lemari administrasi.
Aktivitas nyata yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Riset bersama tidak berjalan. Pertukaran keilmuan tidak terjadi. Dampak sosial tidak terlihat. Yang bertambah hanyalah angka statistik yang mempercantik laporan institusi.
Ironisnya, ketika kampus sibuk mengoleksi sertifikat internasional, berbagai persoalan mendasar pendidikan tinggi Indonesia masih belum terselesaikan. Banyak universitas daerah menghadapi keterbatasan laboratorium, kekurangan dosen berkualifikasi doktor, minimnya dana penelitian, serta akses yang belum merata terhadap sumber daya akademik berkualitas.
Akibatnya, internasionalisasi tidak jarang justru memperlebar kesenjangan antarperguruan tinggi. Kampus besar semakin besar, sementara kampus kecil semakin tertinggal.
Kondisi ini telah lama diperingatkan oleh Altbach dan de Wit (2020). Mereka menegaskan bahwa internasionalisasi tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir pendidikan tinggi. Internasionalisasi hanyalah sarana untuk memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika internasionalisasi berubah menjadi ajang pencitraan atau kompetisi simbolik, maka esensi akademiknya mulai menghilang.
Dalam konteks Indonesia, kritik ini terasa sangat relevan. Terlalu banyak energi, waktu, dan anggaran yang dihabiskan demi memenuhi berbagai indikator internasional, sementara persoalan-persoalan lokal yang mendesak sering kali tidak memperoleh perhatian yang setara. Pada titik tertentu, kampus tampak lebih sibuk membangun reputasi daripada membangun solusi.
Kembali ke Masyarakat
Pelajaran paling berharga dari perdebatan yang sedang berkembang di India bukanlah tentang penolakan terhadap universitas asing, melainkan tentang pentingnya menjaga hubungan moral antara universitas dan masyarakat. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa kampus tidak lagi hadir untuk memperjuangkan kepentingan publik, legitimasi sosial perguruan tinggi akan perlahan terkikis.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Marginson (2023), yang menegaskan bahwa universitas memiliki fungsi publik yang tidak boleh dikorbankan demi logika pasar dan kompetisi global. Pendidikan tinggi harus tetap menjadi institusi yang menghasilkan manfaat sosial, memperkuat demokrasi pengetahuan, dan melayani kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar mengejar reputasi internasional.
Karena itu, Indonesia memerlukan koreksi arah yang berani. Peringkat internasional harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari mutu, bukan sebagai tujuan kebijakan.
Akreditasi internasional harus digunakan sebagai alat evaluasi dan perbaikan, bukan sebagai simbol prestise. Kerja sama global harus diukur berdasarkan dampak yang dihasilkan, bukan jumlah dokumen yang ditandatangani. Universitas perlu didorong untuk menyelesaikan persoalan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, perubahan iklim, pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena di situlah sesungguhnya relevansi perguruan tinggi diuji.
Universitas di Sumatera tidak perlu menjadi Harvard kedua. Universitas di Indonesia Timur tidak perlu menjadi Oxford versi timur Indonesia. Universitas di Papua tidak perlu meniru model kampus Australia atau Amerika Serikat.
Apa yang jauh lebih penting adalah kemampuan mereka menjadi pusat unggulan dunia dalam bidang-bidang yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Universitas yang berhasil menyelesaikan persoalan lokal dengan standar ilmu pengetahuan global sesungguhnya telah mencapai bentuk internasionalisasi yang paling bermakna.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai universitas berdasarkan jumlah memorandum of understanding yang ditandatangani atau posisi yang diraih dalam tabel pemeringkatan.
Masyarakat akan menilai universitas dari manfaat yang mereka rasakan. Jika pendidikan tinggi terus terjebak dalam obsesi menjadi global sambil mengabaikan problem masyarakat lokal, maka cepat atau lambat kritik yang muncul di India dapat menemukan resonansinya di Indonesia.
Ketika kampus semakin dikenal dunia tetapi semakin asing bagi rakyatnya sendiri, saat itulah internasionalisasi kehilangan makna terdalamnya.

