Sampai Kapan Kami Menghirup Asap?
Tulisan dari Arinafril tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan merupakan siklus bencana eksistensial yang terus berulang setiap tahun dan menjadi bukti nyata kegagalan sistemik tata kelola lingkungan hidup nasional.
Berdasarkan data pemantauan resmi pemerintah melalui Sipongi Kemenhut tanggal 25 Agustus 2026, pukul 06.52 WIB, akumulasi luasan lahan yang hangus terbakar secara tragis telah mencapai angka 1.926,2 hektare yang tersebar luas di berbagai wilayah administrasi krusial. Data BMKG Musi 2 Palembang tanggal 25 Agustus 2026 menunjukkan angka PM2,5 adalah 127,9 µg/m³.
Wilayah berkadar gambut dalam seperti Kabupaten Ogan dan Komering Iir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Muara Enim, secara konsisten bertransformasi menjadi episentrum titik panas (hotspot) yang paling kompleks untuk dijinakkan oleh tim penolong.
Meskipun otoritas terkait telah mengumumkan mobilisasi ratusan personel terdidik lapangan, termasuk pengerahan penuh ratusan personel Manggala Agni, serta operasionalisasi armada helikopter pengebom air (water bombing) secara intensif setiap hari, respons teknis tersebut nyatanya baru menyentuh level penanganan gejala eksternal semata tanpa pernah menyentuh akar kausalitas krisis.
Kabid Humas Polda SumselKombes Pol Nandang Mu’min Wijaya Senin (24/8/2026) menyampaikan bahwa 20 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembakaran. Penetapan 20 orang pelaku pembakar lahan sebagai tersangka pada akhirnya hanya menjadi instrumen penegakan hukum kosmetis di tingkat tapak marjinal yang gagal menyentuh jejaring kapital aktor intelektual dan pemilik modal di balik industri ekstraktif korporasi skala besar.
Narasi keberhasilan pemadaman yang kerap dipublikasikan oleh birokrasi pemerintahan justru mengaburkan fakta eksistensial bahwa setiap kepulan asap beracun yang gagal dihentikan sejak awal merupakan kontribusi nyata terhadap kehancuran paru-paru kolektif warga dan degradasi struktural ekosistem secara permanen.
Pengabaian struktural terhadap substansi masalah ini terus memperpanjang penderitaan sosiologis dan penderitaan ekologis masyarakat lokal yang hidup bertahun-tahun di bawah bayang-bayang polusi menahun tanpa kepastian hukum yang jelas serta tanpa perlindungan ekologis yang memadai dari negara.
Sepuluh Lapis Pemikiran Kritis
Guna mengurai kebuntuan ekologis struktural yang melanda bumi Sumatera Selatan, saya menganalisis kasus karhutla ini melalui sepuluh lapis pemikiran kritis transformatif yang melampaui paradigma wacana publik konvensional.
Pertama, fenomena komodifikasi sistem pernapasan kini nyata terjadi secara masif, di mana oksigen bersih perlahan bertransformasi menjadi barang mewah komersial yang hanya dapat diakses secara eksklusif oleh kelas sosial atas yang mampu membeli alat pemurni udara (air purifier) canggih dalam ruang-ruang tertutup yang rapat.
Kedua, terdapat indikasi kuat mengenai penjajahan temporal yang akut terhadap generasi masa depan, di mana perkembangan akademik dan sosiologis anak-anak sekolah dasar hingga mahasiswa perguruan tinggi dikorbankan secara berkala demi efisiensi ongkos produksi pembukaan lahan industri akibat sekolah harus diliburkan atau dipindahkan ke ruang digital yang membatasi interaksi sosial nyata.
Ketiga, karhutla secara filosofis harus didefinisikan sebagai bentuk kekerasan struktural yang tak kasat mata karena ia secara agresif menginvasi dan merusak organ alveolus generasi muda melalui akumulasi partikulat halus berbahaya yang mengendap di dalam dada.
Keempat, siklus bencana tahunan ini memelihara amnesia ekologis musiman masyarakat, sebuah kegagalan memori kebijakan publik yang hanya bersikap reaktif saat api berkobar hebat dan mendadak pasif ketika musim hujan tiba, sehingga melupakan restorasi mendasar tata hidrologi lahan gambut.
Kelima, kita sedang menyaksikan bersama degradasi ruang publik yang dulunya humanis menjadi sekadar ruang bertahan hidup yang opresif, di mana fungsi sosial, estetika, dan interaksi kultural warga di taman kota lumpuh total oleh dominasi insting purba manusia untuk sekadar menghindari sesak napas yang menyiksa fisik.
Keenam, krisis udara ini semakin memperlebar jurang ketimpangan imunitas sosiologis antara pekerja kerah biru serta buruh harian lapangan yang terpaksa bertaruh nyawa di luar ruangan dengan kelas menengah atas yang dengan mudah mengisolasi diri di dalam ruang kerja berpendingin udara nyaman.
Ketujuh, muncul krisis representasi lingkungan yang manipulatif dalam indikator pembangunan daerah, di mana pertumbuhan ekonomi makro dipuja secara semu dalam laporan formal dengan menyembunyikan biaya sosial berupa kehancuran modal kesehatan jangka panjang masyarakat.
Kedelapan, penegakan hukum tata ruang yang ada saat ini terjebak dalam lingkaran teater keadilan kosmetis yang hanya menghukum buruh tani miskin pembakar sisa jerami lahan, namun membiarkan skema ekonomi-politik konsesi perkebunan skala besar milik korporasi transnasional tetap melenggang bebas tanpa tersentuh sanksi hukum.
Kesembilan, kabut asap menahun telah menciptakan alienasi atau keterputusan relasi kultural spiritual antara manusia dan tanah leluhurnya, mengubah alam Sumatera Selatan yang secara historis merupakan rahim kehidupan agraris menjadi ancaman eksistensial yang menakutkan bagi kelangsungan generasi.
Kesepuluh, seluruh realitas ketimpangan ekologis ini menuntut lahirnya konsep kedaulatan respirasi, sebuah manifesto kesadaran politik baru yang menegaskan bahwa hak atas udara bersih yang segar adalah hak konstitusional mutlak warga negara yang tidak boleh dikorbankan atau dinegosiasikan atas nama investasi kapitalistik atau dalih pertumbuhan ekonomi daerah apa pun.
Mencegah Kehancuran Biosfer
Dampak destruktif kebakaran hutan meluas secara eksponensial melampaui batas batas administratif manusia dan merusak seluruh tatanan biosfer Sumatera Selatan melalui keterkaitan berbagai disiplin ilmiah modern.
Secara analisis sosiologis dan antropologis, kabut asap ini memicu anomi sosial dan keterasingan budaya yang mendalam, di mana masyarakat adat serta komunitas lokal kehilangan ruang sakral hutan adat dan ruang interaksi komunal akibat penurunan kualitas udara yang drastis.
Dari perspektif hukum lingkungan internasional dan ekologi mendalam, kebakaran masif ini merupakan bentuk nyata kejahatan ekosida sistemik yang menghancurkan struktur hidrologi alami rawa, mengontaminasi kualitas air permukaan sungai dengan deposit karbon beracun, serta memicu kepunahan tanaman hutan endemik bernilai ilmiah tinggi seperti kayu meranti dan kantong semar.
Kehancuran habitat alami yang luas ini secara langsung mengancam kelestarian hewan liar dilindungi yang kritis, yang terpaksa bermigrasi keluar dari kawasan hutan lindung sehingga memicu konflik ruang yang mematikan dengan pemukiman warga lokal.
Sementara itu, dalam tinjauan sains kesehatan masyarakat dan epidemiologi, paparan konstan partikulat halus PM2.5 dapat memicu lonjakan dramatis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), mempertinggi risiko kanker paru-paru jangka panjang bagi anak-anak, menghambat efektivitas aktivitas kerja harian seluruh sektor, serta menurunkan angka harapan hidup masyarakat secara akumulatif.
Keseluruhan kehancuran biosfer ini membuktikan bahwa kerusakan ekologis tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berkelindan erat dengan degradasi kualitas peradaban manusia secara holistik di Sumatera Selatan.
Restorasi Radikal Tata Kelola Lahan
Menghadapi krisis lingkungan hidup yang multidimensional dan mengancam generasi ini, penyelesaian tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan reaktif konvensional yang terbukti gagal total, melainkan harus melalui manifesto restorasi radikal yang solutif, komprehensif, dan mengikat secara hukum nasional.
Langkah pertama yang wajib diambil oleh otoritas eksekutif dan legislatif berwenang adalah penghentian total pemberian izin konsesi baru di atas lahan gambut yang tersisa serta penerapan moratorium konversi lahan secara tegas tanpa pengecualian politik atau kompromi bisnis apa pun.
Pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memaksa korporasi perkebunan untuk melakukan pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut yang telah dikeringkan secara sepihak melalui pembangunan sekat kanal secara masif, ilmiah, dan tersistem di seluruh wilayah kesatuan hidrologis gambut.
Lebih lanjut, reformasi hukum lingkungan harus diarahkan pada penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) secara konsisten dan berani kepada korporasi pemilik konsesi utama tempat titik api berada, bukan hanya menyasar pelaku fisik skala kecil di lapangan tapak.
Terakhir, alokasi anggaran pembangunan daerah harus direorientasikan secara radikal untuk membangun infrastruktur mitigasi kabut asap berbasis komunitas lokal, memperbanyak stasiun pemantau kualitas udara yang independen dan transparan, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan khusus gratis bagi masyarakat terdampak asap demi mengembalikan hak respirasi warga yang telah lama dirampas oleh keserakahan ekonomi global.
Pilihan politik dan ekologis yang kita ambil hari ini akan menentukan secara absolut apakah generasi masa depan Sumatera Selatan akan mewarisi sebuah peradaban yang sehat dan bermartabat ataukah tetap akan merasakan seak napas terus menerus akibat bernapas dengan oksigen bercampur abu beracun.