Konten dari Pengguna

Dramatisasi AS dan PBB di Tengah Genosida Gaza

Arya Wibisana

Arya Wibisana

Mahasiswa Hubungan Internasional UMY

·waktu baca 7 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Arya Wibisana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Warga Palestina berdoa sebelum berbuka puasa pada hari pertama bulan suci Ramadhan, di sebuah kamp pengungsi di Rafah di Jalur Gaza selatan pada 11 Maret 2024, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas. Foto: Kata Khatib/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Warga Palestina berdoa sebelum berbuka puasa pada hari pertama bulan suci Ramadhan, di sebuah kamp pengungsi di Rafah di Jalur Gaza selatan pada 11 Maret 2024, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas. Foto: Kata Khatib/AFP

Beberapa hari ke belakang dunia saat ini sedang diwarnai awan hitam, tentang konflik antara Palestina-Israel yang kembali mengguncang dunia. Sebelumnya, ini merupakan opini saya dalam melihat fenomena konflik yang telah terjadi lebih dari 100 tahun. Bahkan, penderitaan masyarakat Palestina masih terus dirasakan selama bulan Ramadan.

Ramadan yang seharusnya penuh dengan kemuliaan, justru digelar dengan penuh isak tangisan, dentuman, serta korban jiwa yang terus bertebaran. Saya berusaha menganalisis faktor apa yang menyebabkan mengapa konflik ini tak kunjung selesai dan bagaimana peran PBB dalam menangani dinamika konflik yang terjadi.

Serta, saya mencoba menebak kepentingan apa dan siapa yang membelakangi konflik ini. Tulisan ini merupakan hipotesis akademik dari analisis saya terhadap konflik Israel-Palestina.

Mari kita bahas secara singkat bagaimana mula konflik ini dapat terjadi. Mulai dari deklarasi Balfour di tahun 1917 yang menjadi titik mula konflik. Kemudian, pada tahun 1947 melalui resolusi PBB 181 membagi wilayah Palestina menjadi wilayah negara bangsa Yahudi dan Bangsa Arab. Meski memperoleh banyak pertentangan oleh negara-negara bangsa Arab, setahun silam tepatnya pada 1948 Israel memperoleh kedaulatannya.

Terbentuknya negara Israel, tentu telah memicu api peperangan yang tak kunjung usai antara Palestina dan negara-negara Arab. Tak bisa dipungkiri bahwa kepentingan Israel untuk melakukan ekspansi wilayah, telah menghidupkan api peperangan abadi. Setelah banyaknya peristiwa yang melibatkan banyak penderitaan, tangisan, hingga hilangnya harapan. Konflik Israel-Palestina kembali pecah di tahun 2023.

Konflik ini diawali oleh penyerangan yang dilakukan kelompok Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah atau sering kita sebut dengan HAMAS. Tepatnya, pada 7 Oktober 2023 HAMAS melancarkan tembakan ribuan roket ke kota-kota Israel di dekat Jalur Gaza. Serangan ini telah menewaskan ratusan orang dan ribuan orang Israel luka-luka. Penyerangan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, siapa aktor yang mendanai penyerangan ini.

Seperti yang kita tahu bahwa HAMAS berhubungan dekat dengan Iran. Lalu, apakah Iran berada dibalik serangan ini? Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Iran mengatakan tidak pernah ikut campur terhadap penyerangan yang dilakukan oleh HAMAS.

Perlu kita ketahui bahwa alasan utama HAMAS melakukan penyerangan adalah sebagai bentuk perlawanan mereka atas penindasan yang dilakukan Israel bertahun-tahun silam. Namun, serangan HAMAS juga menjadi awal petaka bagi masyarakat Palestina.

Pasca penyerangan yang dilakukan HAMAS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan perang. Hal ini menjadi puncak konflik Israel-Palestina yang hingga saat ini masih berlangsung. Menurut informasi yang didapati dari berbagai sumber, hingga bulan Maret 2024 menyebutkan jumlah korban di Palestina akibat serangan Israel mencapai 31.000 lebih korban jiwa. Serangan yang terus menerus dilakukan Israel telah menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat Palestina.

Hal ini diakibatkan secara menggila pasukan militer Israel terus menyerang Palestina dengan serangan berskala besar. Ini telah melanggar etika dari konsep “just war” dalam dunia internasional. Penyerangan ini dianggap Israel sebagai bentuk pertahanan diri dari serangan sebelumnya yang dilakukan oleh HAMAS.

Namun, nyatanya sungguh memprihatinkan, ini adalah bentuk kekerasan dan penindasan atas hak asasi manusia di Palestina. Serangan Israel telah membombardir Palestina secara menggila, termasuk di antaranya rumah sakit, rumah penduduk sipil, sekolah, hingga yang sungguh kejam adalah penyerangan tempat pengungsian. Tidak cukup di situ, tentara Israel juga menyerang sekelompok masyarakat Palestina yang berkerumun mengambil bantuan.

Ribuan korban yang berjatuhan akibat konflik Israel-Palestina mayoritas adalah penduduk sipil bahkan anak-anak yang mereka pun tidak sebanding Ketika dihadapkan dengan pasukan militer Israel yang memiliki peralatan lengkap dan canggih. Seketika, setiap sudut di Palestina penuh dengan jeritan tangisan dan penderitaan atas hilangnya ribuan nyawa tak bersalah.

Serangan Israel ke Palestina bukanlah sebuah bentuk pertahanan diri dari perang. Itu bukan bentuk mencapai keadilan, itu adalah pembantaian, itu genosida! Lantas, bagaimaa langkah yang diambil PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia?

Mengapa kemudian konflik Israel-Palestina tak kunjung usai? Mari kita bahas mengenai sejauh mana PBB menangani konflik ini. Apakah PBB dapat kita katakan gagal total? Dan apakah saat ini fungsional PBB hanyalah formalitas belaka? Hal ini nampaknya sudah tercermin dengan mundurnya Direktur HAM PBB, Craig Mokhiber pada 28 Oktober 2023. Dalam surat pengunduran dirinya, Mokhiber menjelaskan,

“Sekali lagi, kita melihat genosida di depan mata dan organisasi yang kita layani (PBB) tidak berdaya untuk menghentikannya, ” ujarnya

Aksi demonstrasi membela Palestina di sejumlah negara (Foto/Shutterstock)

Mundurnya Mokhiber menjadi sinyal kuat tentang kegagalan fungsi dari PBB. Perlu kita tahu bahwa negara di belakang Israel merupakan negara yang memiliki pengaruh kuat dalam PBB seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Terlebih lagi, negara-negara tersebut memiliki wewenang lebih seperti adanya hak veto yang dapat mengagalkan sebuah keputusan. Sistem kelembagaan pada dewan keamanan PBB dianggap tidak efisien dalam menyelesaikan konflik ini.

Hal ini dibuktikan langsung saat rapat Dewan Keamanan PBB, yang mana resolusi Israel-Palestina yang diusulkan oleh Brazil ditolak (veto) oleh AS. Padahal resolusi tersebut, telah disetujui oleh 12 negara anggota, kecuali Rusia dan Inggris yang memilih abstain. Selain itu, PBB juga dirasa kurang tegas dalam mengimplementasikan resolusi sehingga dampaknya masih sangat terbatas.

Bahkan hingga saat ini, PBB belum pernah mengeluarkan statement resmi tentang pihak yang bersalah dalam konflik Israel-Palestina. Jika kita bandingkan dengan konflik Rusia-Ukraina, secara resmi PBB menyatakan Rusia telah melakukan invasi dan penyerangan terhadap Ukraina.

Hal ini membuat berbagai negara secara serentak memberikan sanksi kepada Rusia khususnya sanksi ekonomi. Sehingga, akhirnya mau tidak mau Rusia harus memberhentikan serangannya ke Ukraina. Namun, anomali yang terjadi saat ini adalah mengapa hal serupa tak terjadi pada konflik Israel-Palestina.

PBB seakan menjadi buta dan bisu melihat genosida di depan mata nya sendiri, tanpa mengeluarkan statement apa pun. PBB perlu memberikan statement yang jelas bahwa Israel sedang melakukan penjajahan, penindasan, dan perampasan wilayah dari penduduk asli Palestina.

Selama bertahun-tahun PBB hanya diam seperti sebuah boneka AS. Justru, AS secara terang-terangan menjadi negara yang paling depan untuk berdiri dengan Israel. Meskipun akhir-akhir ini dunia dibingungkan dengan sikap AS yang memberikan bantuan yang cukup besar kepada Palestina.

Ini sangat bertentangan dengan sikap mereka yang memberikan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza. Hal ini dianggap hanya sebagai bentuk simbolis dan upaya AS untuk menarik perhatian publik internasional. Bahkan pemerintah Iran menyebutkan bahwa apa yang dilakukan AS merupakan tindakan konyol dan menggelikan.

PBB saat ini hanyalah buah politik cuci tangan AS di kancah dunia internasional, secara AS menjadi negara pertama yang melakukan penyerangan apabila ada negara yang kontra terhadap Israel. Inilah yang terjadi pada Lebanon, serta negara-negara Arab yang ingin membantu Palestina. Konflik Israel-Palestina dapat kita analisis menggunakan teori kapitalisme.

Tak bisa dipungkiri bahwa negara-negara kapitalis seperti AS dan Inggris memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dengan berlangsungnya perang. Kepentingan ekonomi dalam industry militer dapat mendorong negara-negara untuk lebih mengutamakan kepentingan pertahanan dan perang daripada dengan cara diplomatis damai.

Perang dianggap menjadi jalan satu-satunya dalam menyelesaikan konflik, yang mana ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kebutuhan militer dengan skala besar. Perang memang dapat sengaja diciptakan, selama ini AS sangat senang dalam memelihara perang. Hipotesis ini muncul ketika melihat pola yang sama terjadi saat konflik AS dengan negara negara timur Tengah seperti Afghanistan, Irak, dan Suriah.

Apabila ini benar, peperangan ini tidak pernah menemui jalan keluar untuk mencapai sebuah perdamaian. Kunci utama keberhasilan menyelesaikan konflik Israel-Palestina adalah mengakui hak kedaulatan negara Palestina secara resmi dan merdeka. Dengan mendapatkan kedaulatan, Palestina memiliki hak-hak sebagai sebuah negara dalam memperkuat posisinya di kancah internasional.

Hingga kapanpun, segala bentuk penjajahan dan penindasan harus dikutuk dan dikecam. Karena konflik ini bukan hanya tentang persoalan agama, etnis, maupun bangsa tertentu. Konflik ini juga bukan terkait masalah politik ataupun kepentingan siapa pun. Ini mengenai persoalan nilai kemanusiaan!