Perdamaian Keagamaan Melalui Pendekatan Politik Warga

Lokasi; UIN_festival Beda Setara tentang Penghayatan Keagamaan-2024

Dialog antar agama adalah salah satu nilai yang mendorong untuk saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Jika kita mendorong nilai penghayatan melalui dialog dengan pendekatan yang persuasif terhadap lintas agama untuk mencegah perpecahan dan intoleransi. Oleh karena itu, setiap individu penting untuk mengakui martabat yaitu terlepas dari latar belakang agama, guna menciptakan suasana damai dalam koeksistensi untuk membangun kerukunan dan memahami terhadap isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi hubungan antar umat agama. Karena eskalasi politik dapat mempengaruhi politik dan keyakinan Masyarakat melalui polarisasi politik yang dapat menciptakan perpecahan antar kelompok-kelompok berbeda.

Hal ini seringkali disertai dengan peningkatan konflik sosial dan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, politik identitas dapat memperkuat stereotip dan dehumanisasi antar kelompok yang berujung pada kebencian emosional dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan terhadap lintas antar agama untuk membangun dialog dan pemahaman antar umat beragama. Ini akan membantu mengurangi konflik, meningkatkan toleransi dan menciptakan harmonisasi sosial. Dengan memahami latar belakang dan nilai masing-masing dan juga Masyarakat dapat bekerjasama dalam mengatasi isu-isu bersama, seperti isu intoleransi antar umat beragama atau tempat ibadah yang tidak dapat diijinkan untuk beribadah dan lain-lain. Maka umat beragama perlu saling mendukung untuk memperkaya kehidupan spiritual serta budaya Masyarakat.

Politik warga adalah salah satu peran yang sangat penting untuk partisipasi aktif dalam lingkungan Masyarakat untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Karena peran politik warga dalam perdamaian keagamaan melalui nilai-nilai penghayatan sangat penting. Penghayatan nilai-nilai keagamaan dapat mendorong dialog antar umat beragama, menciptakan pemahaman, dan mengurangi konflik atau intoleran terhadap umat beragama lain. Warga yang aktif dalam politik dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara berbagai kelompok, sehingga membangun rasa saling menghormati. Jika dilihat dari politik warga yaitu, Masyarakat berperan dalam menentukan kebijakan public dan memperjuangkan kepentingan bersama melalui berbagai bentuk organisasi dan forum begitu juga umat beragama untuk saling mendukung antar umat beragama melalui lintas antar agama untuk tidak intoleran. Oleh sebab itu, keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan politik memungkinkan Masyarakat untuk memperjuangkan kebijakan yang inklusif dari pemerintah untuk mendukung nilai toleransi dan mempromosikan perdamaian sosial di lingkungan Masyarakat atau warga.

Karena politik warga juga memiliki ancaman dalam dalam lingkungan Masyarakat baik itu, masyarakat awam maupun Masyarakat beragama seperti adanya ancaman intoleransi dan kerentanan Masyarakat dari pihak mayoritas. Maka kita perlu juga melihat dari analisis politik untuk perkembangan lintas beragama dalam konteks beragama baik itu individu maupun kelompok. Karena kaum beragama sering sering terlibat dalam gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka, yang dapat memperkuat atau melemahkan kohesi sosial. Baik itu, isu-isu diskriminasi, kebebasan beragama, dan dialog antar agama menjadi penting dalam membagun Masyarakat yang inklusif.

Ancaman politik identitas karena seringkali memperkuat solidaritas di dalam kelompok agama tertentu, yang dapat menyebabkan eksklusi atau konflik dengan kelompok lain. Ini dapat memperburuk ketegangan antar agama dan mengganggu perdamaian social. Maka jika dikelola dengan baik, politik identitas dapat berfungsi sebagai alat untuk berdialog dan Kerjasama antar kelompok agama agar mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Maka untuk menciptakan kedamaian keagamaan sangat bergantung pada bagaimana identitas tersebut dipolitisasi dalam Masyarakat yang pluralistic.

Maka untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu adanya Kerjasama antara lintas agama, non-aktor dan pemerintahan. Maka lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu non-aktor yang maju dalam isu intoleransi agama karena komitmen terhadap hak asasi manusia mendorong Lembaga untuk melindungi kelompok minoritas yang sering menjadi korban diskriminasi. Dukungan Masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah memperkuat advokasi hukum, menciptakan kesadaran pentingnya toleransi beragama. Kolaborasi pemerintah, Lembaga non-pemerintah dan Lembaga internasional untuk membantu menyediakan sumber daya dan dukungan untuk program-program yang mempromosikan dialog antar agama dan menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kedamaian perlu adanya Kerjasama antar Lembaga, kampus dan organisasi lainnya untuk membentuk jaringan sosial agar meningkatkan nilai-nilai kemanusian. Dan adanya Pendidikan dari Lembaga-lembaga maupun lintas beragama yang mendorong nilai-nilai kemnausian dan penghayatan keagamaan yang berbentuk inter religious yaitu berdasarkan nilai Pancasila.