Jalan Terjal Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan Melalui Pendidikan

Photo by olia danilevich from Pexels

Penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Kuningan dalam dua tahun masih sangat di dominasi oleh penduduk yang menamatkan pendidikan pada tingkat SMP atau di bawahnya. Sementara di sisi perekonomian bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan rendah cenderung akan membuat penduduk tersebut menjadi pekerja informal dengan penghasilan atau pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah ini yang akan mengantar penduduk pada kemiskinan, kemiskinan dikarenakan rendahnya pendidikan.

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

Data hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020 menunjukkan bahwa penghasilan pekerja informal erat kaitannya dengan pendidikan yang ditamatkannya. Khusus Kabupaten Kuningan, tenaga kerja informal di tahun 2020 besar persentasenya dan menempati persentase ke tiga tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon.

Pekerjaan informal inilah yang secara risiko akan sangat rentan terhadap perubahan besar dari kondisi sosial ekonomi yang terjadi. Pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini pekerja-pekerja informal sangat berpeluang terkena dampak dalam sisi kesejahteraan terutama terkait dengan besaran pendapatan dan pendapatan ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditamatkannya.

Ilustrasi Pendidikan Anak Foto: Pixabay

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pasar kerja. Secara teori dapat disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja. Sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka, lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan. (D Julianto; 2019).

Berikut ini adalah informasi terkait tentang pekerja informal dan pendapatannya berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan fokus utama informasi Kabupaten Kuningan.

Photo by Malorie Hibon on Unsplash

Photo by Muhammad Muzamil on Unsplash

Keterkaitan antara pendidikan dengan analisis pasar kerja adalah bahwa secara teori dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah terjadi pengelompokan upah terkait dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh para pekerja. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan yang tinggi secara otomatis akan memberikan (peluang) pendapatan yang tinggi pula. Pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan secara tidak langsung terkait dengan pendidikan yang tinggi yang ditamatkan oleh pekerja. Jadi sangat logis, lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga berpendidikan. (D Julianto & PA Utari; 2019)

Investasi pendidikan merupakan kegiatan atau proses yang secara umum ditujukan untuk mampu meningkatkan nilai / kualitas manusia. Di mana nilai manusia tersebut apabila telah menyelesaikan proses pendidikan, dengan bermacam jenis, jenjang dan varian pendidikan mampu untuk meningkatkan berbagai bentuk nilai. Para ekonom mengklasifikasikan bahwa nilai yang diperoleh adalah berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, peningkatan nilai sosial (social benefits) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan proses investasi saat sekarang, maka manfaat yang akan diperoleh oleh individu adalah pada masa yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan nilai stok manusia, maka seseorang atau rumah tangga juga perlu mengorbankan biaya, baik yang ditanggung oleh individu maupun oleh masyarakat (Elfindri, 2004;69)

Mark Blaug (1976) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Blaug menyatakan bahwa individu yang mempunyai pendidikan lebih tinggi mempunyai pendapatan lebih dikarenakan mereka memiliki keahlian khusus yang didapat selama masa pendidikan. Dengan keahlian tersebut, mereka akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan.

Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi awalnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah daripada individu yang berpendidikan lebih rendah atau yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun pendapatan mereka akan terus meningkat relatif lebih besar setelah mereka menamatkan pendidikan tersebut (Hamermesh dan Rees, 1987).

Di sisi lain sifat keterikatan hubungan pekerjaan sektor informal yang rendah memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di sektor ini. Akibatnya, meskipun dianggap sebagai pekerjaan yang memiliki kualitas rendah dengan besaran pendapatan yang minim, namun pekerjaan sektor informal sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja (Richardson, 1984). Hal inilah yang berdampak pada pengembangan perekonomian melalui peningkatan sektor formal menjadi tantangan berat yang harus dihadapi pemerintah.

Pengelompokan sektor informal yang dilakukan BPS agak berbeda dengan pengelompokan yang dilakukan ILO (International Labour Organization). ILO mendefinisikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri dan pekerja yang membantu keluarga, sedangkan BPS menambahkan mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas dan berusaha dibantu pekerja bebas. Hal ini disebabkan sifat pekerja bebas di Indonesia yang biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relatif kurang memenuhi aspek kesejahteraan.

Masih menurut ILO, dikemukakan bahwa pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan memainkan peran sangat penting dalam menentukan kualitas pekerjaan yang didapatkan seseorang. Semakin tinggi pendidikan dan kemampuan yang dimiliki seorang pekerja, maka semakin baik kualitas pekerjaan yang dimilikinya. Tuntutan syarat pendidikan di sektor formal membatasi pekerja yang berpendidikan rendah memasuki pekerjaan sektor formal. Akibatnya pekerja yang tidak memenuhi kualitas pendidikan tersebut hanya akan terserap pasar tenaga kerja sektor informal.

Kondisi secara umum di Kabupaten Kuningan yang lebih mengedepankan untuk melibatkan anak-anaknya untuk berusaha dan atau membantu berusaha daripada bersekolah tentunya terlihat dari rendahnya penduduk yang menamatkan pendidikannya di tingkat SMA atau lebih. Sebagian (besar) penduduk masih berpikiran bahwa melibatkan anak untuk bekerja akan memberikan keuntungan atau pendapatan daripada menyekolahkan anak, karena selain menggunakan biaya yang tidak sedikit pendidikan yang lebih tinggi juga harus ditempuh dengan waktu yang lama.

Dalam hal ini kesadaran penduduk akan pentingnya berpendidikan juga harus menjadi sasaran penyuluhan dari pemangku kebijakan terkait pendidikan. Peran serta masyarakat juga harus ditingkatkan sehingga mampu menjadi dinamisator bagi sesama di lingkungan tempatnya tinggal terkait kesadaran berpendidikan.

Program pendidikan gratis dari pemerintah pada semua level atau tingkatan pendidikan tentunya tidak akan memberikan manfaat kepada masyarakat apabila masyarakat sendiri tidak memandang pendidikan gratis sebagai peluang investasi bagi anak-anaknya untuk mampu mensejahterakan diri dengan kualitas pendidikan yang semakin baik.

Perlu ada kolaborasi aktif dari pemerintah di Kabupaten Kuningan dan masyarakatnya untuk dapat meningkatkan kesadaran akan bersekolah di jenjang pendidikan formal. Mengemas pendidikan dalam sudut pandang yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan menguntungkan (walau dalam jangka menengah) bagi masyarakat menjadi tantangan tersendiri kalau kesadaran masyarakat bersekolah di jenjang pendidikan tidak terus ditingkatkan. Demikian pula apabila kesadaran berpendidikan masyarakat sudah meningkat akan tetapi pengemasan pendidikan tampil dalam sudut pandang yang tidak menarik dan tidak menyenangkan bagi peserta didik tentunya hasilnya akan menjadi kurang optimal.

Pandemi memang bisa saja mengubah segalanya tetapi bangunan kokoh kesadaran berpendidikan tentunya perlu terus dibangun oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Pandemi COVID-19 pada waktunya akan selesai, faktor pemberian vaksin dan segenap langkah kebijakan diyakini mampu secara bertahap menghilangkan pandemi akan tetapi proses mencerdaskan bangsa melalui pendidikan formal tidak boleh berhenti.

Dengan pendidikan harapan untuk mengentaskan kemiskinan menjadi lebih terbuka, jalan terjal untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pendidikan tidak akan terasa berat apabila dilakukan secara bersama dan simultan antara masyarakat dan pemerintah daerah.