News
·
2 Maret 2021 5:42

Budaya Korupsi dan Korupsi Budaya

Konten ini diproduksi oleh Asep Totoh
Budaya Korupsi dan Korupsi Budaya (411473)
Ilustrasi koruptor. Foto: Shutter Stock
GUBERNUR Sulawesi Selatan diketahui kini tengah terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dengan azas praduga tak bersalah, yakin beliau ini orang baik. Bahkan, pernah menerima Mohammad Hatta Award (Bung hatta anti Corruption Award/BHACA)
ADVERTISEMENT
Jika benar apa yang didugakan, pertanyaannya mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia? Apakah korupsi telah menjadi budaya? Jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat.
Mengutip Moh Hatta yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, namun bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi atau suatu perbuatan yang kemudian dalam masa modern disebut korupsi? Masalahnya jelas jadi rumit oleh karena itu penyebutan tersebut perlu dilakukan hati-hati atau harus dengan referensi pemaknaan budaya yang spesifik dengan selalu memperhatikan continuity and change.
Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial (August Comte) dari mulai fase teologis, metafisik dan positif. Budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan dalam fase animisme (teologi, metafisik) guna mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan atau merusak kehidupan masyarakat, pemberian sesajen menjadi salah satu instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia, dengan sesajen diharapkan penguasa supranatural dapat melindungi kehidupan mereka.
ADVERTISEMENT
Jika demikian apakah manusia berperilaku menyogok (bribery) kepada kekuatan adi kuasa? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak dari sudut pandang individu itu tergantung niat, namun dari sudut sosial hal itu dimaksudkan sebagai upaya menjaga keseimbangan kehidupan dengan penguasa supranatural yang dipandang besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia (Viola;2013)
Budaya Korupsi dan Korupsi Budaya (411474)
Ilustrasi Kosrupsi, Foto: pexels.com
Terlepas kesungguhan dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan misi dan amanah untuk memberantas korupsi yang diharapkan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. Namun, KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam membrantas korupsi di Indonesia. Masyarakat juga mempunyai peran dalam pemberantasan korupsi.
Masalahnya adalah, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi saat ini. Banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap kasus-kasus korupsi karena kurangnya tanggapan mereka terhadap korupsi. Kalau korupsi itu tidak berakibat langsung bagi masyarakat, maka mereka pun kurang memberikan respons, bahkan tak jarang mereka pura-pura tidak tahu karena tidak mau mencampuri urusan orang lain atau takut menanggung resiko.
ADVERTISEMENT
Mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia, beberapa hal berikut bisa menjadi penyebabnya:
  1. Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita perilaku koruptif.
  2. Sistem Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan.
  3. Hukum yang lemah menciptakan pemikiran bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi.
  4. Realitas kasus, secanggih apapun sistem jika masih ada KKN maka sistem akan menjadi mandul dan hukum menjadi pandang bulu.
  5. Para pelaku korupsi justru sudah membuat sistem dalam memahami untuk membasmi, memahami untuk mensiasati dan cari celah, memahami untuk “out the box” bahkan “No Box”.
ADVERTISEMENT
Senyatanya saat ini dibutuhkan komitmen pada Budaya Integritas, Sistem Integritas Nasional dan Pondasi Sistem Integritas Nasional. Sehingga dibutuhkan Integrited Mitigation Model pada Kepemimpinan, Budaya, Sistem dan Orang.
** Asep Totoh - Dosen Ma'soem University, Kepala HRD Yayasan Pendidikan Bakti Nusantara 666 Cileunyi Kab.Bandung.