PLTS 100 GW Butuh Investasi US$73 Miliar, Tekan Emisi 140 Juta Ton CO2
PerbesarPemerintah menyiapkan investasi sekitar USD 73 miliar untuk merealisasikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Bali. Program tersebut ditargetkan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi sekaligus menekan emisi karbon.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total investasi yang dibutuhkan untuk program PLTS 100 GW mencapai kurang lebih USD 73 miliar. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 1.143 triliun.
“Total investasinya Bapak Presiden Dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar atau setara dengan Rp 1.143 triliun lebih,” kata Bahlil dalam acara launching dan groundbreaking program PLTS 100 GW, Selasa (25/8).
Selain membutuhkan investasi dalam jumlah besar, program tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui penghematan subsidi energi dan penciptaan lapangan kerja. Bahlil menyebut program 100 GW dapat menghasilkan efisiensi subsidi sekitar Rp 73,9 triliun setiap tahun serta menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
Dari sisi lingkungan, pemerintah memperkirakan pengembangan PLTS dalam skala tersebut dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan. Bahlil menyebut penurunan emisi yang berpotensi dicapai mencapai 140 juta ton CO2 setiap tahun.
“Penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun Dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun,” ujar Bahlil.
Program tersebut juga dirancang untuk dilaksanakan secara masif dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan pembangkit skala besar, tetapi juga mendorong penetrasi energi surya ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses listrik.
Bahlil mengatakan pemerintah akan mengembangkan program 100 GW sekaligus mendorong elektrifikasi desa. Salah satu skema yang disiapkan adalah pembangunan PLTS 1 MW per desa di sejumlah wilayah.
“Daerah-daerah, desa-desa yang selama ini belum ada listrik kita akan penetrasi dengan program 100 GW dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” kata Bahlil.
Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik di Indonesia yang menggunakan solar.
Menurutnya, pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar solar berpotensi menekan kebutuhan impor bahan bakar minyak sekaligus mengurangi beban subsidi. Untuk Bali, misalnya, pembangunan PLTS 1.000 MW disebut dapat melakukan efisiensi sekitar 0,6 juta kiloliter solar yang selama ini digunakan PLN.
“Untuk Bali dengan kita memakai 100 khusus dengan memakai 1000 MW Itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama menegaskan program PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun kemandirian energi. Ia menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia saat ini sekitar 88 GW, sehingga target PLTS 100 GW memiliki skala yang sangat besar.
“Hari ini adalah hari yang penting kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Sebagai bayangan bahwa Menteri Ekonomi seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt seluruh ya dari batubara dari minyak dari gas dari geothermal semua itu 88 gigawatt kita akan membangun 100 gigawatt,” kata Prabowo.
Prabowo menargetkan pembangunan 100 GW PLTS dapat direalisasikan dalam tiga tahun. Bahkan, ia kemudian mendorong agar target tersebut dapat dicapai lebih cepat.
“Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” ujar Prabowo.
Program tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai agenda transisi energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Prabowo menegaskan pemerintah ingin meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk energi surya, panas bumi, gas, dan minyak.
Di sisi lain, skala investasi USD 73 miliar menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk mengubah target 100 GW tersebut menjadi kapasitas pembangkit yang nyata. Pemerintah menyatakan pelaksanaan proyek akan didorong melalui skema investasi swasta atau independent power producer (IPP) apabila harga yang ditawarkan kompetitif.
Bahlil mengatakan apabila skema tersebut tidak menghasilkan harga yang kompetitif atau tidak menarik minat investor, pemerintah membuka opsi untuk mengambil alih pengerjaan proyek melalui pemerintah.
“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dan antara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif dan terjangkau,” kata Bahlil.