10 Triliun Melayang: Apa yang Terjadi Jika Kita Hanya Fokus di Darurat Bencana?

Kejadian banjir, tanah longsor, dan angin kencang meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir. Sumber foto: BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara

Indonesia menghadapi realitas yang mengkhawatirkan dalam hal penanganan bencana. Dengan rata-rata bencana yang terus meningkat, dari 1.619 kejadian pada tahun 2011 menjadi 5.400 di tahun 2023, anggaran kebencanaan negara terus membengkak. Jika tren ini tidak segera diubah, Indonesia diproyeksikan akan mengalami lebih dari 9.000 bencana setiap tahun pada akhir masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2028, dan biaya penanganan bencana dapat mencapai lebih dari 10 triliun rupiah per tahun.

Proyeksi jumlah kejadian bencana. Sumber: BNPB

Meskipun angka ini mengejutkan, alokasi anggaran kebencanaan nasional tetap timpang, berdasarkan laporan BNPB dalam tiga tahun terakhir, sekitar 90% anggaran dialokasikan untuk penanganan darurat dan pemulihan, sedangkan hanya 10% yang dialokasikan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Ketidakseimbangan ini bukan hanya boros, tetapi juga mengabaikan peluang besar untuk menghemat anggaran melalui pendekatan preventif yang lebih efektif.

Mengapa Mencegah Lebih Hemat daripada Mengobati

Penelitian internasional menunjukkan bahwa setiap dana yang diinvestasikan dalam upaya pencegahan bencana dapat menghemat biaya respons dan pemulihan hingga lima hingga delapan kali lipat. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mengestimasi setiap 100 rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan dapat menghemat antara 400 hingga 800 rupiah untuk respons dan pemulihan bencana. Fakta ini menyoroti pentingnya alokasi yang lebih besar untuk pencegahan.

Dengan kondisi ekonomi nasional yang ketat dan banyaknya program kesejahteraan serta infrastruktur yang direncanakan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, efisiensi anggaran adalah keharusan. Menyisihkan sebagian anggaran bencana untuk program pencegahan yang efektif dapat menghemat miliaran rupiah setiap tahunnya, sehingga anggaran yang ada bisa dialihkan untuk proyek-proyek pembangunan lainnya.

Mengapa Perlu Meningkatkan Investasi pada Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana?

Investasi dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana tidak hanya berdampak positif pada anggaran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah alasan utama mengapa alokasi anggaran untuk pencegahan bencana sangat diperlukan:

Efisiensi biaya jangka panjang: Mengalihkan fokus anggaran ke pencegahan akan mengurangi beban biaya jangka panjang, karena setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan dapat menekan biaya tanggap darurat dan pemulihan yang jauh lebih besar.

Perlindungan terhadap infrastruktur dan ekonomi: Infrastruktur yang rusak akibat bencana tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memengaruhi perekonomian. Dengan berinvestasi pada pencegahan, aset penting negara bisa terlindungi, mengurangi dampak ekonomi dari bencana.

Perlindungan masyarakat rentan: Penduduk di daerah rawan bencana adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan kapasitas mitigasi akan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar dan membantu mereka untuk lebih siap menghadapi bencana.

Mendukung pembangunan berkelanjutan: Pencegahan bencana adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan, melindungi ekosistem, dan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki lingkungan yang lebih aman dan stabil.

Rekomendasi untuk Kebijakan Anggaran Kebencanaan yang Lebih Seimbang

Untuk memastikan efektivitas anggaran kebencanaan, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Meningkatkan alokasi anggaran untuk pencegahan: Mengalokasikan setidaknya 30% anggaran kebencanaan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana akan memberi BNPB keleluasaan untuk menjalankan program mitigasi jangka panjang. Langkah ini juga akan mengurangi ketergantungan pada anggaran tanggap darurat yang sering kali tidak mencukupi.

Memperkuat sistem peringatan dini dengan komunikasi risiko yang efektif: Sistem peringatan dini yang akurat dan mudah dipahami sangat penting dalam mengurangi dampak bencana. Namun, peringatan dini harus diimbangi dengan komunikasi risiko yang mudah dimengerti, dapat ditindaklanjuti (actionable), dan dapat diandalkan agar masyarakat dapat merespons dengan benar. Komunikasi risiko yang efektif membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat mengetahui tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Tanpa komunikasi risiko yang baik, peringatan dini tidak akan optimal karena masyarakat mungkin tidak memahami apa yang harus dilakukan saat menerima peringatan.

Mencegah ancaman risiko baru: Indonesia perlu memastikan bahwa pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam tidak menciptakan risiko baru. Misalnya, aktivitas pertambangan, deforestasi, dan pembangunan di zona risiko tinggi seringkali meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dengan memasukkan analisis risiko bencana dalam rencana tata ruang, pemerintah dapat memitigasi potensi ancaman sejak awal.

Pencemaran limbah sedimen bekas tambang menjadi ancaman risiko bencana baru. Sumber foto: WALHI Sulteng

Risiko bencana semakin meningkat seiring dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan pembangunan tanpa perspektif pengurangan risiko bencana. Indonesia harus memperketat regulasi dalam penggunaan lahan dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dan industrialisasi mengikuti prinsip keberlanjutan dan pengurangan risiko. Setiap proyek baru perlu dipastikan tidak menambah risiko bencana bagi masyarakat dan ekosistem sekitar.

Meningkatkan efisiensi dan integrasi program kesiapsiagaan di tingkat desa: Program kesiapsiagaan bencana sudah berjalan di tingkat desa, seperti Program Kampung Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kampung Siaga Bencana oleh Kementerian Sosial, dan Desa Tangguh Bencana oleh BNPB. Namun, banyaknya program ini tanpa integrasi yang jelas menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan anggaran. Koordinasi lintas instansi di tingkat pusat hingga daerah yang lebih baik dapat membantu desa memanfaatkan program-program ini secara terpadu dan efisien, memastikan setiap desa memiliki kesiapsiagaan yang kuat sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional: Biaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang tinggi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Kemitraan strategis ini akan memberikan dukungan dana tambahan dan memperkuat infrastruktur kesiapsiagaan bencana di wilayah-wilayah rentan.

Dengan tingginya frekuensi bencana dan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menangani dampaknya, investasi pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas. Langkah ini bukan hanya menghemat pengeluaran negara, tetapi juga melindungi nyawa, menjaga infrastruktur, dan memastikan kelangsungan ekosistem. Dengan pendekatan yang lebih preventif, Indonesia bisa mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana dan memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan