Ketika Nilai Kemanusiaan Kalah oleh Kecepatan dan Pencitraan

Ruas jalan yang sudah dapat dilalui di Takengon, Aceh Tengah pasca banjir dan longsor Sumatera

Ada sesuatu yang terasa ganjil dalam cara kita merespons bencana di masa kini. Di tengah bencana banjir dan longsor yang masif menghancurkan rumah, mata pencaharian, dan rasa aman jutaan warga, yang justru tampak paling cepat bergerak adalah tuntutan untuk terlihat sigap, rapi, dan berhasil. Semua harus segera. Semua harus selesai. Semua harus tampak baik-baik saja.

Kita hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan. Serba instan. Serba “sat set”. Dalam logika ini, proses panjang dianggap lamban, kehati-hatian dianggap menghambat, dan pertanyaan kritis sering dipersepsikan sebagai gangguan. Bencana pun diperlakukan dengan logika yang sama: secepat mungkin ditangani, secepat mungkin dinyatakan pulih, secepat mungkin ditampilkan sebagai kisah keberhasilan. Masalahnya, bencana tidak bekerja dengan logika konten.

Ketika Kemanusiaan dan Ketakutan Viral Bersandingan

Saya teringat pengalaman ketika berada di Aceh, di sebuah bandara kecil, bandara Rembele, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Saat itu, saya membantu proses evakuasi tiga pasien gawat darurat menggunakan pesawat kecil. Situasinya penuh keterbatasan—kapasitas pesawat yang terbatas, peralatan medis yang minim, dan kegugupan para personil evakuasi. Namun, yang paling kuat terasa bukan hanya kekhawatiran soal keselamatan pasien, melainkan tekanan lain yang muncul dalam percakapan: jangan sampai ada pasien yang gagal dievakuasi dan kemudian menjadi berita viral.

Motivasi kemanusiaan adalah hal yang naluriah berada di dalam diri kita. Semua orang ingin menyelamatkan nyawa. Tetapi di saat yang sama, ada kecemasan yang nyata terhadap persepsi netijen. Bukan semata-mata “bagaimana memastikan pasien selamat dengan aman”, melainkan juga adanya dorongan “bagaimana memastikan tidak ada sorotan negatif”. Dalam situasi genting itu, saya rasa adanya pergeseran logika pengambilan keputusan: keselamatan manusia berjalan berdampingan—dan kadang kalah cepat—dengan ketakutan akan citra.

Pengalaman lain datang dari percakapan dengan seorang petugas gudang logistik di salah satu kabupaten di Aceh. Ia bercerita bukan tentang kekurangan bantuan, melainkan kegelisahan karena khawatir diberitakan bahwa bantuan “menumpuk di gudang”. Padahal, di lokasi tersebut, penyaluran bantuan justru dilakukan dengan cukup tertib melalui kerja sama yang baik antara gudang, relawan, dan lembaga kemanusiaan setempat. Distribusi dilakukan bertahap agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kekacauan di lapangan.

Kegelisahan itu kontras dengan pengamatan saya di daerah lain, di mana bantuan banyak menumpuk di gudang kabupaten karena harus menunggu jalur birokrasi tertentu—disalurkan oleh para camat, lalu diambil oleh aparat desa. Namun, yang dikhawatirkan bukanlah efektivitas distribusi, melainkan narasi yang akan muncul jika publik melihat tumpukan logistik. Sekali lagi, yang menjadi pusat perhatian bukan warga terdampak, tetapi bagaimana situasi terlihat oleh publik.

Keresahan serupa saya dengar dari para personel di kantor Sekretaris Daerah, BPBD, dan BNPB yang bekerja keras di garis depan. Mereka bercerita tentang kebingungan menghadapi target-target yang ditetapkan dari atas, khususnya terkait penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan rencana pemulihan. Di satu sisi, mereka memahami bahwa banyak wilayah statusnya masih tanggap darurat, data belum stabil, dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sangat terbatuas. Namun di sisi lain, tenggat waktu sudah ditentukan, angka harus tersedia, dan dokumen harus selesai tepat waktu, dalam hitungan hari dan minggu.

Dalam percakapan-percakapan ini lah, yang terasa bukan semangat pemulihan, melainkan tekanan. Bukan ruang untuk berpikir jernih, tetapi kecemasan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan. Banyak dari para personil garis depan ini bukan tidak peduli pada warga—justru sebaliknya. Mereka sangat peduli, tetapi terjebak dalam sistem yang lebih menghargai kecepatan dan kepatuhan dibanding ketepatan dan empati.

Untuk Siapa Kecepatan itu Dikerahkan?

Pengalaman lainnya saat perjalanan di Aceh Tengah. Dalam perjalanan itu, saya mendengar cerita bahwa jalan yang kami lalui baru benar-benar bersih dan bisa dilalui dengan baik karena keesokan harinya Presiden dijadwalkan berkunjung. Diceritakan pula bahwa pada malam sebelumnya, banyak personel dan alat berat dikerahkan untuk memastikan jalur tersebut kondusif dan aman bagi kunjungan.

Niat baik di balik upaya tersebut tentunya perlu kita apresiasi. Namun sulit untuk tidak bertanya: jika pengerahan besar-besaran bisa dilakukan dalam semalam demi sebuah kunjungan, mengapa warga harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk merasakan kondisi yang sama? Mengapa rasa urgensi seolah baru benar-benar hadir ketika pimpinan hadir ke lokasi tersebut?

Refleksi saya menyimpulkan bahwa persoalan kita bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan prioritas. Bukan soal tidak mampu bergerak cepat, tetapi soal untuk siapa kecepatan itu dikerahkan.

Di sinilah rasa kemanusiaan perlahan tergerus.

Ketika orientasi utama adalah menyenangkan atasan, menghindari pemberitaan negatif, dan menjaga citra kelembagaan, maka kebijakan mudah bergeser dari substansi ke simbol. Prinsip “Asal Bapak Senang” menemukan bentuk barunya: bukan hanya laporan yang harus tampak baik, tetapi juga visual yang harus meyakinkan. Yang penting ada proyek. Yang penting ada foto. Yang penting ada pernyataan optimistis.

Di lapangan, warga masih berjuang. Ada yang masih mengungsi, ada yang belum tahu apakah rumahnya bisa dibangun kembali, ada yang kehilangan ladang, ternak, atau warung kecil yang selama ini menjadi sumber hidup. Ada yang masih trauma setiap kali hujan turun. Tetapi di ruang-ruang kekuasaan dan linimasa media sosial, yang sering lebih dominan justru narasi kesiapan, kecepatan, dan citra kepemimpinan.

Kita makin terbiasa melihat simbol-simbol kepedulian yang mudah dikonsumsi kamera: pejabat memanggul karung beras, kunjungan singkat ke lokasi bencana, hunian sementara yang dibangun seragam dan kinclong seperti barak. Semua tampak rapi, terukur, dan siap diposting. Walaupun pengalaman sebelumnya sudah menunjukkan konsekuensi negatif dari pilihan tersebut.

Kritik dianggap mengganggu, keluhan dianggap memperlambat, dan keraguan dianggap tidak kooperatif. Ironisnya, dalam upaya keras untuk terlihat manusiawi, kita justru kehilangan kemanusiaan itu sendiri.

Mengembalikan Pemulihan pada Manusia, Bukan Kamera

Kemanusiaan bukan soal seberapa cepat sesuatu dibangun, tetapi seberapa dalam kita mendengar. Bukan soal seberapa rapi hasil akhirnya, tetapi seberapa adil prosesnya. Bukan soal seberapa positif narasinya, tetapi seberapa jujur kita mengakui bahwa pemulihan membutuhkan waktu, kesabaran, dan ruang untuk koreksi.

Ketakutan terhadap viralitas dan citra negatif telah membentuk ekosistem kebijakan yang defensif. Alih-alih membuka ruang dialog dan umpan balik, sistem justru menutup diri. Padahal, kritik dan pertanyaan bukan ancaman bagi pemulihan—ia adalah bagian penting dari pemulihan itu sendiri.

Yang paling berbahaya adalah bila kita menganggap semua ini menjadi new normal. Ketika kita mulai menganggap wajar bahwa bencana harus segera “selesai” di layar, meski belum selesai di kehidupan nyata. Ketika empati digantikan oleh simbol, dan penderitaan dianggap cukup ditebus dengan narasi keberhasilan.

Jika dibiarkan, kita bukan hanya berisiko gagal memulihkan wilayah terdampak, tetapi juga kehilangan sesuatu yang lebih mendasar: kemampuan untuk melihat penyintas sebagai manusia utuh, bukan sebagai latar belakang dari sebuah kunjungan, sebuah konten, atau sebuah target kinerja.

Bencana seharusnya menjadi pengingat akan kerentanan bersama, bukan panggung untuk berlomba menampilkan kepantasan. Pemulihan seharusnya menjadi ruang belajar tentang kesabaran dan keadilan, bukan sekadar ajang pembuktian kecepatan.

Di tengah banjir dan longsor yang belum sepenuhnya surut, mungkin yang paling kita butuhkan hari ini bukanlah lebih banyak citra tentang keberhasilan, tetapi keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya: apakah dalam semua kecepatan ini, kita masih benar-benar bersama warga —atau hanya pada apa yang tampak baik di mata atasan dan kamera?