Opini & Cerita11 September 2020 16:15

Matinya Kaderisasi Partai Politik dalam Pilkada

Konten kiriman user
Matinya Kaderisasi Partai Politik dalam Pilkada (179215)
Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara
Dua pasang calon yang akan bersaing dalam pemilihan wali kota Surabaya didominasi bukan berasal dari kader partai politik. Pasangan Mahfud Arifin dan Mujiaman yang lebih dulu mengumumkan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Surabaya diusung oleh koalisi besar dari delapan partai politik (parpol) yaitu PKB, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Partai Demokrat. Pasangan ini merupakan kombinasi dari sosok Mahfud Arifin yang merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dan Mujiaman yang berlatar belakang profesional dengan pengalaman pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Surabaya.
ADVERTISEMENT
Sedangkan pasangan lainnya Eri Cahyadi dan Armuji didukung oleh PDIP sebagai partai pemenang di Surabaya dalam Pemilu 2019. Latar belakang Eri yang merupakan birokrat di Pemerintahan Kota Surabaya, berpasangan dengan Armuji yang merupakan politisi senior PDIP Jawa Timur. Tercatat hanya Armuji yang merupakan murni berasal dari kaderisasi partai politik yang maju sebagai calon wakil wali kota Surabaya 2020.

Menakar Rekomendasi Parpol

Rekrutmen calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader partai politik memunculkan tiga pandangan, apakah ini pilihan demokratis, realistis, atau malah pragmatis. Pilihan demokratis ketika partai politik mengakui bahwa kapasitas, modal sosial, dan kapabilitas kepemimpinan kader atau anggota dari partai politik tersebut masih dinilai kurang berkualitas dibandingkan calon yang berlatar belakang bukan kader. Sehingga pada konteks ini, partai politik lebih membangun kesan demokratis dengan membuka siapa pun dapat masuk bursa dan mendapat rekomendasi untuk dicalonkan dalam pemilihan umum kepala daerah.
ADVERTISEMENT
Berikutnya dikatakan pilihan realistis, ketika partai politik berpijak pada hasil survey bahwa calon dari non partai lebih potensial untuk unggul dibandingkan calon dari anggota atau kader partai politik itu sendiri. Dengan begitu, kampanye dan kerja pemenangan lainnya lebih ringan ketika merekemondasi calon bukan kader partai yang memiliki kekuatan elektabilitas dan terus berusaha melakukan sosialisasi kepada konstituen. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena kepercayaan publik terhadap partai politik memang rendah. Berdasarkan hasil survey yang dirilis Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada Agustus 2019, bahwa partai politik menjadi lembaga yang paling rendah mendapatkan tingkat kepercayaan publik dibandingkan lima lembaga lainnya yaitu KPK, Presiden, Kepolisian, Pengadilan, dan DPR. Data ini semakin memperkuat bahwa fungsi dan kinerja partai politik masih belum memuaskan masyarakat, sehingga rekrutmen calon kepala daerah bukan dari kader partai merupakan realistis untuk memperbaiki kesan publik.
ADVERTISEMENT
Pandangan ketiga, partai politik merekomendasi calon kepala daerah bukan kader karena alasan pragmatis. Adanya tarik-menarik kepentingan dari beberapa faksi di internal partai pendukung, sehingga terbangun rivalitas untuk mengusung calonnya masing-masing. Pada konteks ini, penentuan rekomendasi calon kepala daerah lebih mementingkan pada kedekatan dan kepentingan jangka pendek faksi daripada alasan kesamaan visi dan tujuan partai politik itu sendiri. Pada akhirnya golongan atau faksi yang mampu meyakinkan komunikasi politik kepada pengambil keputusan, maka akan mendapatkan rekomendasi untuk pencalonan.
Sebenarnya dari tiga pandangan di atas ada benang merah yang sama, yaitu permasalahan kaderisasi dalam partai politik. Dari sembilan partai politik yang meraih kursi legislatif di Surabaya pada pemilihan umum 2019, belum ada satu partai yang berhasil menampilkan kadernya untuk memimpin kota metropolitan Surabaya dalam pilkada 2020. Ini semakin mempertegas partai politik memiliki pekerjaan rumah yang berat diinternalnya, yaitu meningkatkan kapabilitas dan kepemimpinan kadernya dalam kegiatan sosial atau politik, sehingga memiliki rekam jejak dan basis yang luas di akar rumput warga kota Surabaya.
Matinya Kaderisasi Partai Politik dalam Pilkada (179216)
Lipsus Mars Parpol. Foto: kumparan
Konvensi yang Demokratis
ADVERTISEMENT
Dalam partai pengusung kedua pasang calon kepala daerah Surabaya, sebenarnya juga muncul friksi agar memajukan calon wali kota atau calon wakil wali kota dari kader partai politik. Di lingkaran PDIP friksi itu terjadi karena, Whisnu Sakti Buana yang merupakan kader PDIP tidak mendapatkan rekomendasi partai untuk maju dalam pilkada Surabaya tahun ini. Padahal Wisnu memiliki basis dukungan yang kuat dari Pengurus Anak Cabang di PDIP Surabaya. Begitupun pada koalisi partai besar di kubu Mahfud Arifin, ketika menentukan calon wakil wali kota, beberapa partai politik mengajukan calonnya masing-masing agar dapat mendampingi Mahfud Arifin.
Meskipun akhirnya setiap faksi mencari jalan agar terbuka ruang komunikasi untuk melakukan konsolidasi dan mendukung calon yang sudah ditetapkan. Termasuk juga pada kasus PDIP, yaitu komunikasi dan konsolidasi di internal dilakukan, sehingga kubu Whisnu beserta simpatisannya yang sebagian besar anggota PDIP di tingkat kecamatan se-kota Surabaya, turut mendukung keputusan ketua umum DPP PDIP yang mencalonkan kepala daerah bukan dari kader internal. Bahkan pada Jumat (4/9), Whisnu memimpin rombongan PDIP Kota Surabaya untuk mengantarkan pasangan Eri Cahyadi dan Armuji mendaftar ke kantor KPU Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membangun persepsi PDIP yang mampu mengelola konflik dan solid untuk memenangkan calonnya di Pilkada Surabaya.
ADVERTISEMENT
Di luar friksi calon kepala daerah Surabaya yang didominasi nama-nama bukan kader partai politik, sebenarnya tetap penting bagi partai politik untuk mengevaluasi rekrutmen calon kepala daerahnya. Apa yang terjadi di Surabaya hanya sebuah kasus yang sangat mungkin bisa terjadi di daerah lain. Pada dasarnya, ke depan partai politik perlu memikirkan rekrutmen calon kepala daerah yang berdasarkan sistem transparan dan demokratis. Rekomendasi calon kepala daerah akan lebih baik apabila dilakukan dengan proses konvensi, dan bukan seperti pada umumnya yaitu menjadi hak prerogatif ketua umum atau pimpinan partai politik.
Dalam skala nasional dan lokal, baru Golkar pada tahun 2004 dan Partai Demokrat tahun 2014 yang masing-masing pernah sekali melaksanakan konvensi dalam menentukan calon presiden. Dalam konvensi, siapa pun baik itu kader partai politik atau bukan bisa mendaftar dalam pencalonan kepala daerah. Menariknya dalam konvensi keputusan calon kepala daerah tidak ditentukan oleh ketua umum partai politik saja, tapi ditentukan juga oleh delegasi-delegasi partai politik dan kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok buruh, kelompok pengusaha, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, akademisi, peneliti, dan pejabat politik yang menjadi kader partai politik tersebut. Maka ideologi partai politik akan tercermin dalam diskursus yang dibahas dalam konvensi oleh delegasi-delegasi partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang diundang.
ADVERTISEMENT
Setiap bakal calon baik itu kader maupun bukan kader yang melalui konvensi semacam ini, maka akan benar-benar teruji visi, misi, kapasitas dan rekam jejaknya. Sistem konvensi akan lebih menekankan pilihan pada sisi kualitas diri dan pengalaman bakal calon, termasuk ini akan meningkatkan standar kualitas kader yang maju dalam konvensi. Dan yang terpenting, kualitas rekomendasi pencalonan kepala daerah lebih memunculkan corak demokratis, dan menjadi pendidikan politik yang berharga bagi aktor-aktor yang terlibat.
*Oleh: Awang Dharmawan
(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya)
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white