Ekonomi Indonesia dan Industri Dalam Negeri Terancam Sindrom Remaja Jompo
Awang Riyadi adalah penulis independen yang menaruh perhatian pada isu geopolitik, energi, ekonomi, dan strategi pembangunan.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Awang Riyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk berbagai program nasional dalam upaya mendorong ekonomi Indonesia. Namun dalam banyak kasus, uang sebesar itu justru menciptakan pekerjaan dan keuntungan di luar negeri—sementara industri dalam negeri hanya menjadi penonton.
Ini bukan sekadar soal ekonomi. Ini soal kebiasaan.
Belakangan, muncul istilah yang terasa dekat dengan keseharian kita:
remaja jompo. Secara usia muda, tetapi cepat lelah. Badan sering pegal, mudah capek, dan tidak bugar—bukan karena sakit, melainkan karena terlalu lama hidup dalam kenyamanan. Terlalu banyak duduk, terlalu sedikit bergerak.
Energi ada, tetapi tidak pernah dilatih.
Jika ditarik lebih jauh, pola ini terasa mirip dengan cara kita mengelola ekonomi.
Indonesia bukan kekurangan modal. Kita punya lebih dari 270 juta penduduk, pasar domestik yang besar, sumber daya strategis seperti nikel, serta anggaran negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara teori, kombinasi ini adalah fondasi yang cukup untuk membangun kekuatan industri.
Namun kenyataannya, kita berjalan di tempat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran 5 persen. Angka ini sering dianggap sebagai tanda ketahanan. Tetapi jika dilihat lebih dalam, ini juga bisa menjadi sinyal stagnasi—cukup untuk bertahan, namun belum cukup untuk melompat.
Di sinilah persoalan mulai terlihat.
Dalam banyak kebijakan, kita cenderung memilih solusi yang paling cepat, bukan yang paling membangun.
Dalam proyek Koperasi Merah Putih, misalnya, kebutuhan lebih dari 100 ribu kendaraan operasional tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Dalam program makan bergizi gratis, kebutuhan sederhana seperti peralatan makan pun belum sepenuhnya menjadi ruang bagi produsen lokal untuk berkembang.
Ketika kebutuhan besar muncul, yang diambil adalah jalan pintas.
Akibatnya, permintaan dalam negeri yang seharusnya menjadi “latihan” bagi industri nasional justru berubah menjadi peluang bagi industri negara lain. Kita membelanjakan anggaran besar, tetapi efek berantainya—lapangan kerja, investasi, hingga penguatan rantai pasok—terjadi di luar negeri.
Ini bukan karena kita tidak mampu. Ini karena kita terlalu sering berhenti di titik yang paling nyaman. Bahkan kalau jujur, kita tahu ini bisa dilakukan—hanya saja tidak selalu dipilih.
Padahal, pengalaman banyak negara menunjukkan hal yang berbeda. Industri tidak tumbuh dari kondisi ideal, tetapi dari tekanan permintaan yang konsisten. Pemerintah menjadi pembeli awal, industri mendapat kepastian pasar, lalu berani meningkatkan kapasitas. Korea Selatan, misalnya, sejak 1970-an secara aktif mengarahkan pembiayaan dan pesanan untuk membangun industri galangan kapal dari hampir nol, hingga kini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Di Tiongkok, belanja negara dan proyek infrastruktur berskala masif selama dua dekade terakhir menciptakan permintaan domestik yang stabil, menjaga kontribusi manufaktur tetap tinggi di kisaran 25–27 persen terhadap PDB. Bahkan di Amerika Serikat, kebijakan seperti Buy American dan paket stimulus industri diarahkan untuk memastikan proyek publik memberi ruang bagi industri domestik untuk tumbuh.
Polanya konsisten: permintaan tidak sekadar dipenuhi, tetapi diarahkan. Negara hadir bukan hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai pembentuk pasar. Kepastian permintaan ini memberi sinyal kuat bagi pelaku industri untuk berinvestasi—menambah kapasitas, meningkatkan teknologi, dan memperdalam rantai pasok. Tanpa dorongan seperti itu, industri cenderung berhati-hati, tidak berani ekspansi, dan akhirnya sulit mencapai skala yang membuatnya kompetitif. Di sinilah letak perbedaannya—antara negara yang menggunakan permintaan sebagai alat pembangunan, dan negara yang hanya menjadikannya sebagai aktivitas belanja.
Di Indonesia, tekanan itu sering kali tidak terjadi.
Deindustrialisasi dan Industri Dalam Negeri
Dalam dua dekade terakhir, kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian justru menurun. Dari kisaran hampir 30 persen pada awal 2000-an, kini tinggal sekitar 18–19 persen. Ini bukan sekadar perubahan struktur ekonomi biasa. Banyak ekonom menyebutnya sebagai gejala deindustrialisasi prematur—ketika sektor industri melemah sebelum benar-benar matang—persis remaja yang menjompo sebelum waktunya, kehilangan kekuatan bahkan sebelum sempat benar-benar berkembang.
Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi perlahan menggerus fondasi ekonomi.
Industri yang lemah membuat produktivitas sulit meningkat. Lapangan kerja berkualitas menjadi terbatas. Rantai pasok tidak berkembang. Pada akhirnya, ekonomi semakin bergantung pada konsumsi dan komoditas.
Risiko Middle Income Trap dalam Ekonomi Indonesia
Di titik ini, risiko yang lebih besar muncul: berisiko terjebak dalam middle income trap—berhenti sebagai negara berpendapatan menengah tanpa pernah benar-benar naik kelas. Seperti remaja yang berhenti tumbuh, gagal menjadi dewasa yang kuat. Dan yang lebih berbahaya, kondisi ini sering tidak terasa sebagai masalah—karena ekonomi tetap terlihat berjalan.
Banyak negara mengalami fase ini. Mereka berhasil keluar dari kemiskinan, tetapi kemudian kehilangan momentum. Tidak cukup kompetitif untuk industri maju, namun juga tidak lagi cukup murah untuk bersaing di manufaktur dasar. Pertumbuhan melambat, dan mobilitas ke level berikutnya menjadi semakin sulit.
Indonesia mulai menunjukkan gejala ke arah itu.
Pertumbuhan memang ada, tetapi belum cukup cepat. Industri tetap berjalan, tetapi belum cukup dalam. Aktivitas ekonomi terlihat tinggi, tetapi kedalamannya masih dangkal.
Seperti “remaja jompo”—terlihat aktif, tetapi tidak semakin kuat.
Di sinilah program-program prioritas nasional seharusnya memainkan peran penting.
Belanja negara bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan. Ia seharusnya menjadi alat latihan nasional—semacam “gym” bagi industri dalam negeri. Tempat industri belajar, tumbuh, dan memperkuat kapasitasnya melalui permintaan yang nyata.
Namun dalam praktiknya, arah itu tidak selalu konsisten. Program prioritas nasional yang menyedot anggaran besar sering kali lebih mencerminkan tarik-menarik kepentingan, daripada benar-benar diarahkan untuk membangun kapasitas nasional.
Akibatnya, peluang untuk menjadikan permintaan besar sebagai “latihan” sering terlewatkan.
Logikanya sederhana.
Tanpa kepastian permintaan, industri tidak akan berinvestasi.
Tanpa investasi, kapasitas tidak tumbuh.
Dan tanpa kapasitas, kita kembali ke pola lama—mengandalkan pihak lain.
Di sinilah lingkaran itu terbentuk.
Industri tidak berkembang karena tidak pernah mencapai skala yang cukup.
Tanpa kepastian permintaan, skala itu memang sulit tercapai.
Dan setiap kali kebutuhan besar muncul, kita kembali pada pilihan yang sama.
Lingkaran ini tidak mematikan secara langsung, tetapi melemahkan secara perlahan.
Masalah lain muncul ketika keterlibatan industri dalam negeri berhenti pada pemenuhan minimum. Industri memang masuk, tetapi tidak benar-benar ditantang untuk naik kelas. Pasar domestik yang relatif aman justru bisa menciptakan rasa cukup.
Latihan tetap ada, tetapi tidak cukup berat untuk membuat kita berkembang.
Padahal, baik dalam tubuh manusia maupun dalam ekonomi, kekuatan tidak lahir dari kenyamanan. Ia terbentuk dari proses yang menantang—dari tekanan, dari konsistensi, dan dari peningkatan bertahap.
Di sinilah peran negara menjadi krusial.
Belanja Negara dan Arah Pembangunan Ekonomi
Belanja negara seharusnya tidak hanya menjadi alat konsumsi, tetapi juga alat pembentuk kapasitas. Setiap proyek pemerintah bisa menjadi tempat latihan bagi industri dalam negeri—tempat belajar memproduksi dalam skala besar, meningkatkan kualitas, dan memperkuat daya saing.
Namun tanpa arah yang jelas, semua itu hanya menjadi aktivitas belanja.
Negara menjadi pembeli besar.
Bukan pembangun kekuatan.
Jika pola ini terus berlanjut, maka setiap program besar hanya akan memperkuat pihak lain, sementara industri dalam negeri berjalan di tempat. Ekonomi tetap bergerak, tetapi tidak benar-benar naik kelas.
Indonesia tidak kekurangan tenaga.
Yang kita hadapi adalah kebiasaan.
Terbiasa memilih yang cepat.
Terbiasa berhenti di batas minimum.
Terbiasa menghindari proses yang menuntut kesabaran.
Dan seperti dalam kehidupan, jalan keluarnya bukan mencari jalan pintas, melainkan membangun kebiasaan baru—mulai bergerak, berlatih, dan bertahan dalam prosesnya.
Karena dalam dunia yang semakin kompetitif, yang bertahan bukan yang paling besar.
Melainkan yang paling terlatih.
Kita punya semua energi untuk menjadi kuat.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mampu—tetapi apakah kita benar-benar mau menggunakannya.