Ajang Pengambilan Video Tanpa Izin Menjadi Sumber Tawa: Dampak Privasi dan Hukum

Di era digital yang serba cepat, platform media sosial seperti TikTok dan Twitter telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Tidak jarang, berbagai konten yang menghibur, mengejutkan, atau bahkan kontroversial dengan cepat menyebar luas dan menjadi viral. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah memvideokan orang lain tanpa izin, yang kemudian dijadikan bahan meme atau konten lucu dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu yang direkam. Meskipun bagi sebagian orang konten semacam itu dianggap sebagai hiburan ringan, terdapat sisi gelap yang perlu dipahami terkait privasi, etika, dan hukum di Indonesia.

Platform seperti TikTok dan Twitter memungkinkan penyebaran konten secara instan, termasuk video yang menampilkan orang-orang dalam situasi pribadi atau tak terduga. Seringkali, video semacam ini diambil tanpa izin dari pihak yang bersangkutan dan digunakan untuk membuat meme atau konten lucu lainnya. Di satu sisi, fenomena ini dianggap sebagai bagian dari kreativitas netizen. Di sisi lain, muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan hak privasi dan perlindungan terhadap individu yang terekam?

Dalam konteks hukum di Indonesia, privasi adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 28G UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. Hal ini menjadi landasan bagi perlindungan terhadap penyebaran konten tanpa izin. Namun, meskipun sudah ada payung hukum yang melindungi privasi, penerapan dan penegakan hukum dalam kasus video viral tanpa izin seringkali kurang optimal.

Dokumentasi asli : Ilustrasi pengambilan video orang tanpa izin di lingkungan kampus

Hukum Kebijakan Privasi di Indonesia:

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur tentang bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Meskipun undang-undang ini secara spesifik membahas data digital seperti informasi pribadi, konsep perlindungan privasi ini dapat dipandang lebih luas mencakup rekaman visual seperti video yang diambil tanpa izin. Jika video tersebut disebarkan tanpa persetujuan, terutama untuk tujuan hiburan yang mengeksploitasi seseorang, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar hak privasi.

Menurut UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), tindakan merekam dan menyebarkan konten tanpa izin dapat dikenai sanksi, terutama jika konten tersebut merugikan individu yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap hak privasi bisa berakibat pada tuntutan hukum pidana, dengan ancaman hukuman denda atau bahkan penjara.

Sebagai negara dengan masyarakat multikultural yang beragam, fenomena penyebaran video tanpa izin di Indonesia memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Di satu sisi, konten-konten semacam ini dapat memperkuat stereotip atau menimbulkan stigma tertentu terhadap kelompok masyarakat tertentu. Hal ini berpotensi merusak rasa saling menghormati dan kepercayaan di antara warga negara, yang menjadi pilar penting dalam mempertahankan keharmonisan sosial.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga etika digital. Edukasi tentang hak privasi dan implikasi hukum dari penyebaran konten tanpa izin harus ditingkatkan, baik di sekolah, komunitas, maupun melalui kampanye publik.

Menertawakan orang lain melalui video yang diambil tanpa izin di media sosial mungkin terlihat sepele dan menghibur pada awalnya. Namun, konsekuensi yang dihadapi bisa berdampak pada aspek hukum, etika, dan sosial. Perlindungan privasi bukan hanya sekadar masalah individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kesadaran tentang pentingnya menghormati privasi orang lain di media sosial perlu ditingkatkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan beretika.

Penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bukan hanya tentang menghindari masalah hukum, tetapi juga tentang membangun budaya menghormati satu sama lain di dunia digital.