Tarif 32%: Ujian Berat bagi Diplomasi dan Ekonomi Indonesia
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Aziz Rahhary tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPresiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan Indonesia akan tetap dikenakan tarif respirokal (timbal balik) sebesar 32%. Pemberlakuan tarif impor barang yang berasal dari Indonesia tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Sebelumnya, Trump telah meningkatkan tekanan terhadap mitra dagang Amerika Serikat pada senin (7/7/2025) dengan mengirimkan sebuah surat resmi kepada 14 pemimpin negara.
Namun, seperti apa surat resmi yang dikirimkan Trump, mengapa posisi bisa dubes kosong, dan bagaimana nasib perekonomian Indonesia?
Surat Resmi dari Trump untuk 14 negara
Trump sebelumnya telah mengumumkan akan mengirimkan surat resmi kepada 14 pemimpin negara untuk memberitahukan besaran tarif yang harus dibayarkan, yang kemungkinan akan dimulai pada Jumat menjelang tenggat waktu tarif pada 9 Juli 2025.
Trump menjelaskan bahwa dalam surat tersebut akan tercantum tarif yang harus dibayar oleh masing-masing negara, seperti " 20 persen, 25 persen, atau 30 persen."
"Seperti yang anda tahu, ada lebih dari 170 negara, dan berapa banyak kesepakatan yang bagus, tapi itu jauh lebih rumit," kata Trump kepada seorang wartawan.
"Saya lebih suka mengirim surat yang mengatakan: ini jumlah yang harus anda bayar," lanjutnya.
Dalam serangkaian unggahannya di truth social, Trump membagikan tangkapan layar isi dari surat resmi tarif baru kepada para pemimpin negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar. Lalu, ada tujuh surat lainnya kepada pemimpin Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, Thailand, dan Indonesia.
Namun, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang menunda penerapan tarif respirokal hingga 1 Agustus, kecuali untuk Tiongkok.
Tarif-tarif tersebut mulanya dijadwalkan berlaku pada awal Rabu ini. Namun, dengan adanya perpanjangan waktu diharapkan negara-negara yang terdampak bisa memiliki ruang untuk melakukan negosiasi.
Trump juga menutup semua suratnya dengan pesan, "Tarif ini bisa berubah, naik atau turun, tergantung hubungan negara anda dengan AS. Anda tidak akan pernah kecewa dengan Amerika Serikat".
Kosongnya posisi dubes definitif Indonesia
Di saat tensi geopolitik tengah memanas, Indonesia justru menghadapi kekosongan diplomatik di negara-negara strategis.
Setidaknya terdapat posisi dubes definitif Indonesia di 12 negara termasuk AS yang belum terisi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas komunikasi bilateral, terutama dalam menangani negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat.
Hal ini lantas mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini. Dalam forum rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono, Amelia menekankan bahwa kekosongan pos strategis seperti di Amerika Serikat dan PBB dapat berdampak serius terhadap posisi diplomasi Indonesia di kancah global.
"Kita ketahui bahwa pos Dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong. Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global. Kekosongan ini tentu berisiko melemahkan diplomasi strategis Indonesia, apalagi di tengah perubahan geopolitik yang begitu cepat," ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono dengan agenda " Kondisi Geopolitik dan Perlindungan WNI di Luar Negeri" yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sampai terbang langsung ke Amerika Serikat pada Selasa 8 Juli 2025, seusai menghadiri KTT BRICS di Brazil.
Hal ini seharusnya bisa dilakukan dengan meminta para diplomat untuk bergerak terlebih dahulu sebagai perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, sebelum mengirim menteri untuk turun tangan apabila proses negosiasi mengalami kebuntuan.
Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena kosongnya posisi dubes definitif dan harus menunggu utusan dari dalam negeri untuk terbang langsung yang membuat proses negosiasi berjalan tidak efisien karena membutuhkan waktu lama.
Hingga Juli 2025, setidaknya terdapat 12 pos KBRI yang masih kosong tanpa dubes definitif. Kondisi ini bukan hanya terjadi di KBRI Washington DC, hal serupa juga terjadi di KBRI Jerman, Korea Utara, Azerbaijan, dan di dua markas besar PBB yakni di New York dan Jenewa.
Beberapa posisi kosong ada yang telah berlangsung sejak tahun 2021, seperti KBRI untuk Korea Utara yang kosong akibat pandemi COVID-19. KBRI Washington DC kosong sejak 2023, sementara itu kekosongan di PBB New York dan Jenewa disebabkan oleh dubes sebelumnya yang dipromosikan menjadi wakil menteri di sebuah kementerian.
Nasib perekonomian Indonesia
Berlakunya tarif dagang ini dikhawatirkan akan semakin memperlemah indeks manufaktur Indonesia yang sudah merosot sejak beberapa tahun terakhir.
Di saat negara-negara mulai berlomba-lomba melakukan negosiasi tarif, justru Indonesia dinilai lambat dalam melakukan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat.
Tak seperti Vietnam yang telah berhasil melakukan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat. Trump mengumumkan tarif sebesar 20% atas impor dari negara ASEAN itu, pada Rabu pekan lalu.
Pemerintah harus segera memperkuat daya tawar dan diversifikasi pasar ekspor secara serius, jika tidak tarif tersebut dapat menekan industri padat karya dalam negeri seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, mainan, serta sektor lainnya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS.
Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, menilai salah satu penyebab lemahnya daya tawar Indonesia dalam menghadapi kebijakan tersebut adalah kosongnya posisi dubes Indonesia untuk Amerika Serikat.
"Semestinya salah satu ujung tombak lobi adalah duta besar. Tapi nyatanya sudah lama posisi tersebut kosong. Dari sini terlihat bahwa Indonesia tidak terlalu menganggap penting Amerika," ujar Ronny dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (8/7/2025).
Menurut Ronny, kekosongan posisi duta besar mencerminkan kurangnya perhatian serius dari pemerintah Indonesia terhadap hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Padahal, kehadiran diplomasi aktif berperan penting sebagai jembatan komunikasi dan negosiasi.
"Jadi kalau daya tawar Indonesia seolah-olah tak ada setelah beberapa bulan jeda waktu untuk diplomasi, saya kira wajar," tambahnya.
Adapun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, mengingatkan pemerintah untuk segera membenahi industri dalam negeri setelah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil.
Namun, Redma mengatakan bahwa pihaknya tetap mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah selama 3 bulan terakhir dalam negosiasi guna menurunkan tarif Trump tersebut.
"Tapi mitigasi yang sangat krusial harus dilakukan untuk segera mengamankan pasar domestik agar industri manufaktur kita tidak rontok," kata Redma dilansir dari Bisnis.com, Rabu (9/7/2025).
Dia juga menyayangkan dan khawatir lantaran Vietnam, salah satu pesaing industri Indonesia hanya mendapatkan tarif sebesar 20% dan China yang kemungkinan besar dapat tarif tinggi. Hal yang ini perlu dimitigasi.
Menurut Redma, barang-barang dari China akan semakin mengalir deras ke Indonesia, sementara investasi akan mengalir ke Vietnam dan Malaysia yang hanya dikenakan tarif masing-masing sebesar 20% dan 25%.
" Jangan sampai barang kita kesulitan untuk ekspor, di sisi lain juga tidak punya pasar di dalam negeri karena banjir impor," tambahnya.
Sebagaimana yang diketahui, tarif dagang yang dikenakan Trump ke negara-negara Asia seperti Filipina hanya 17%, Vietnam 20%, Malaysia 25%, dan Korea Selatan 25%. Namun, masih lebih rendah dibandingkan Thailand yang dikenakan tarif sebesar 36%, Kamboja 36%, Myanmar 40%, serta Bangladesh 35%.
Surat resmi dari Trump, bukan hanya tamparan bagi Indonesia, tetapi juga sebagai jalan yang memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menanggapi dinamika geopolitik hari ini akibat rapuhnya fondasi kebijakan luar negeri kita.
Pemerintah harus segera mengirimkan dubes guna melakukan negosiasi yang efektif, agar dapat menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Jika tidak, akan banyak pengusaha gulung tikar akibat lambatnya respon pemerintah, barang impor dari luar negeri akan membanjiri pasar domestik, serta gelombang PHK yang menanti.