Integrasi Prokim dalam PjBL: Solusi Keterlibatan Akademisi dalam Aksi Iklim

Tahun 2030 menandai tenggat waktu untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Terdiri dari 17 agenda global, SDGs telah diadopsi pada tahun 2015 sebagai acuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin mendekati garis waktu, United Nations merilis laporan yang menunjukkan capaian SDGs yang masih jauh dari target. Hanya 17% target yang menunjukkan kemajuan sementara itu 48% menyimpang dari target yang diharapkan bahkan sisanya mengalami stagnasi hingga kemunduran dari kondisi awal pada tahun 2015. Aksi iklim (SDGs No 13) menjadi salah satu target yang capaiannya mengkhawatirkan dengan 30% indikatornya justru mengalami kemunduran.

Proklim: Program Nasional Aksi Iklim Berbasis Komunitas

Sebagai bentuk upaya mitigasi iklim, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dikenal dengan Program Kampung Iklim (Proklim). Telah dikenalkan sejak tahun 2012, jumlah kampung iklim per Juli 2024 berhasil mencapai angka 10.113, menurut laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Contoh Praktik Proklim di Desa Bodeyan, Kabupaten Sukoharjo, binaan PT. Astra Daihatsu Solo

Proklim menunjukkan bagaimana program nasional berbasis komunitas didesain untuk memenuhi 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Menurut Munashinge (2004) pembangunan berkelanjutan harus memenuhi 3 pilar utama yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam implementasinya, proklim mengadopsi praktik-praktik hijau seperti konservasi hutan, pertanian ramah lingkungan, pengelolaan lahan berkelanjutan, pengolahan sampah berbasis komunitas, misalnya melalui bank sampah atau pembuatan pupuk kompos, hingga peningkatan efisiensi energi seperti penggunaan energi terbarukan panel surya. Secara keseluruhan, praktik-praktik di atas terbukti menyumbang penurunan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan Proklim menjadi bentuk program pemberdayaan masyarakat yang efektif terutama guna meningkatkan keterampilan dalam merespon fenomena perubahan iklim. Terakhir, Proklim juga membantu menggerakkan perekonomian daerah terutama di saat program tersebut mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dalam beberapa kasus, tidak jarang kampung Proklim menjadi tempat penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Pentingnya Integrasi Proklim dalam Project Based Learning (PjBL)

Terlepas dari keterlibatan masyarakat setempat dan dukungan dari pemerintah maupun swasta, keberjalanan Proklim penting untuk mendapat dukungan dari akademisi. Peran akademisi seringkali masih terabaikan dalam program-program aksi iklim. Selama ini, seringkali akademisi hanya terlibat dalam kegiatan sosialisasi berdasarkan teoritis tanpa pemahaman mendalam tentang kondisi dan apa yang dibutuhkan di lapangan. Ditambah lagi fakta dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemahaman literasi lingkungan siswa Indonesia masih berada di tingkat rendah dan sedang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh implementasi pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, integrasi Proklim ke dalam Project Based Learning (PjBL) dapat menjadi solusi implementatif yang mampu mengatasi kedua masalah di atas. Integrasi tersebut menjadi jalan kolaborasi akademisi dan komunitas sekaligus mampu meningkatkan literasi lingkungan siswa di Indonesia. Integrasi Proklim ke dalam PjBL merupakan langkah win-win solution melalui penyatuan pendidikan dengan inisiatif lingkungan yang berfokus pada aksi iklim. Dengan mengintegrasikan Proklim ke dalam PjBL siswa tidak hanya paham secara teoritis namun juga aplikasinya karena memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam aksi iklim melalui praktik yang dijalankan di kampung Proklim.

Skema Integrasi Proklim ke dalam PjBL sebagai win-win solution (ilustrasi oleh penulis)

Pada akhirnya, integrasi ProKlim ke dalam PjBL merupakan pendekatan kolaboratif yang mendorong keterlibatan akademisi dalam program iklim berbasis komunitas. Integrasi ini dapat mendukung percepatan SDGs di Indonesia tidak hanya pada poin No 13, melainkan juga poin No 4 (pendidikan berkualitas), dan poin No 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Untuk itu, agar dapat direalisasikan perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan untuk mewujudkan konsep Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dengan proyek nasional berbasis lingkungan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara komunitas lokal dan akademisi. Sebagai contoh nyata, perguruan tinggi dapat menjalin kemitraan dengan Proklim dalam rangka memberikan dukungan riset dan inovasi teknologi yang relevan dengan isu-isu lingkungan di komunitas lokal.