Menerangi #IndonesiaGelap

Kampus UGM, Rabu pagi (19/2/2025). Dok: Panji/kumparan. (https://m.kumparan.com/kumparannews/spanduk-indonesia-gelap-hingga-peringatan-darurat-bertebaran-di-ugm-24WuVm7f3EW)

#IndonesiaGelap menjadi tagar yang dikumandangkan oleh masyarakat Indonesia. Tagar ini hadir dari buah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia ketika mengamati kondisi negeri tercinta. Reaksi ketidakpuasan yang dicanangkan ini menjadi standar bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena masyarakat tidak mendapatkan hal-hal tertentu. Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu Lili Romli menyatakan bahwa kemunculan tagar Indonesia gelap diakibatkan oleh kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia (18/2).

Sebenarnya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar terhadap kepemerintahan Indonesia. Otoritas pemerintah dianggap perwakilan rakyat yang diberikan kekuasaan dan kedudukan tersendiri. Kekuasaan dan kedudukan ini melahirkan beberapa “hak prerogatif” sebagai motivasi untuk menjalankan kebijakan terbaik dalam skema kepemerintahan. Ternyata, “hak prerogatif” ini mungkin tidak digunakan dengan baik dan maksimal sehingga menimbulkan gonjang-ganjing dalam lapisan masyarakat terutama kelas menengah kebawah.

Sekalipun masyarakat tidak memiliki kuasa penuh atas kebijakan yang ada, mayoritas masyarakat masih dapat menggunakan akalnya untuk mengamati dan mempelajari satu demi satu kebijakan yang muncul. Setiap masyarakat yang bersuara bukan berarti menjadi biang kerusuhan ataupun provokator, tetapi menjadi bentuk kecintaan terhadap negeri dan kepedulian terhadap masyarakat yang ada di dalamnya. Masih banyak masyarakat yang menginginkan Indonesia bangkit menuju “Indonesia Emas”.

Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih rela menggaungkan kebaikan dengan jalannya tersendiri, walaupun pemerintah masih ada yang memberikan respon kurang menyenangkan. Seperti ditandai respon dari Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi yang tidak menyepakati isu fenomenal dengan tajuk Indonesia Gelap. “Enggak ada Indonesia gelap.” Ujarnya di Jakarta (18/2).

Bagaimana cara mencapai keinginan itu?

Kritik menjadi salah satu daya upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil, baik berbentuk online melalui platform media sosial ataupun secara offline melalui demonstrasi dan semacamnya. Kritik bukan alat yang digunakan masyarakat untuk mengumpat dan merendahkan harga diri pemerintah, justru kritik dijadikan alat dan bukti bahwa masih banyak yang peduli terhadap negeri tercinta ini. Kritik adalah bentuk reaksi masyarakat dalam menanggapi segala hal yang terjadi dalam kepemerintahan, sekalipun tanpa diberikan upah, tunjangan, maupun hak-hak istimewa lainnya. Bentuk kepedulian ini hanya ingin mewujudkan satu tujuan yaitu menciptakan stabilitas masyarakat.

Stabilitas yang diidamkan oleh masyarakat adalah bentuk keadilan yang berjalan dengan konkret, sekalipun kata keadilan memiliki makna yang abstrak. Keadilan menjadi hal yang mendasar dan tertuang dalam Pancasila, lebih tepatnya pada sila kelima. Sekalipun mendasar, inilah yang sebenar-benarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Bagaimana mewujudkannya?

Masyarakat sebagai relawan dalam setiap lini termasuk kepemerintahan. Tanpa mengejar keinginan yang sifatnya kelompok apalagi pribadi. Tujuannya hanya untuk kepentingan bersama, rakyat Indonesia.

Seluruh reaksi organik yang muncul dapat dibuktikan dengan melihat perjuangan dibelakangnya. Jika #IndonesiaGelap dijadikan senjata kritik di media sosial, maka sebenarnya ada perjuangan lainnya yang tidak terlihat. Mulai dari perkumpulan mahasiswa yang mengadakan kajian kebijakan dan mencari kejelasan serta jalan tengah yang diharapkan. Perjuangan ini tidak hanya berhenti di kajian kebijakan saja, melainkan menyuarakan di jalan dalam bentuk demonstrasi guna menyampaikannya secara langsung kepada pihak terkait.

Reaksi ini hadir karena menanggapi fenomena yang ada di Indonesia, bukan hanya semata-mata bentuk kritikan tanpa dasar. Sebuah gerakan besar akan lahir dari pemikiran yang besar juga, dalam artian tidak hanya melalui dugaan non-argumentatif. Jauhnya pemikiran tentang “Indonesia Gelap” menandakan adanya upaya serius untuk menerangi Indonesia yang dirasa gelap oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mungkin hal tersebut dapat membantah ungkapan dari Ketua Dewan Nasional (DEN) yakni Luhut Pandjaitan, “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia.” Jakarta, Rabu (19/2).

Begitu panjang proses yang dilakukan dari berbagai kalangan mulai dari akademisi dan non-akademisi. Suara yang selalu dikumandangkan adalah keadilan. Jika keadilan telah dirasakan, maka tingkat kepercayaan masyarakat juga kian lebih dirasakan oleh pemerintah. Pada saat ini, masyarakat hanya dapat memberikan sebagian kepercayaan, namun jika ada hal yang keluar dari koridor alias muncul kebijakan yang kurang bijak, disitulah masyarakat akan melahirkan berbagai kritik untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik menuju “Generasi Emas” Masyarakat telah memberikan seluruhnya, sedangkan pejabat membalasnya dengan apa?