UMKM Tertekan Harga Global, ABDSI Desak Intervensi Cepat dan Terukur

Ketua umum DPN ABDSI 2026-20230, Bahrul ulum Ilham

Tekanan global akibat konflik bersenjata antara AS, Israel, dan Iran yang telah berlangsung lebih dari 40 hari kini mulai terasa secara sistemik di tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia. Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menyampaikan keprihatinan mendalam karena kondisi ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan guncangan struktural yang mengancam kelangsungan jutaan pelaku usaha kecil di seluruh tanah air.

Setidaknya ada tiga tekanan simultan yang saat ini mencekik UMKM. Pertama, lonjakan harga plastik dan petrokimia. Harga plastik kemasan tercatat melonjak 30 hingga 80 persen sejak akhir Februari 2026, didorong oleh kenaikan harga nafta—bahan baku utama plastik—yang menyentuh USD 917 per ton, naik dari posisi Februari sebesar USD 630 per ton. Karena sekitar 70 persen bahan baku industri plastik nasional masih bergantung pada impor dari Timur Tengah, sektor makanan dan minum menjadi pihak paling terpukul.

Tekanan kedua datang dari volatilitas energi yang ekstrem. Harga minyak mentah bergerak sangat fluktuatif di kisaran USD 96 hingga 100 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang sebesar USD 70 per barel. Di dalam negeri, harga avtur melonjak 72 persen sejak 1 April 2026, yang pada akhirnya mendorong kenaikan biaya logistik dan distribusi hingga langsung membebani UMKM.

Yang ketiga, Selat Hormuz hingga hari ini masih belum sepenuhnya pulih. Jalur pelayaran vital tersebut masih terganggu akibat ranjau laut yang belum seluruhnya ditemukan. Lalu lintas kapal sempat anjlok 95 persen—dari 130 kapal per hari menjadi hanya 6 kapal per hari sepanjang Maret. Lebih mengkhawatirkan lagi, Iran kini juga mengancam jalur Bab al-Mandeb. Jika kedua jalur ini terganggu secara bersamaan, hingga 25 persen pasokan energi global bisa terblokir, memperpanjang krisis rantai pasok tanpa batas waktu yang jelas.

Dampak di lapangan pun sudah nyata. UMKM kini menghadapi squeeze margin yang berbahaya: biaya produksi melonjak drastis sementara daya beli masyarakat belum pulih pasca-Lebaran. Sebagai gambaran, modal belanja kemasan yang biasanya Rp60.000–70.000 kini membengkak melebihi Rp100.000. Para ekonom memperingatkan, jika konflik berlanjut lebih dari tiga bulan, gelombang PHK di sektor manufaktur padat karya menjadi tidak terhindarkan.

Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, Ph.D, menyatakan bahwa UMKM sedang "menjerit." Menurutnya, kenaikan biaya produksi yang drastis di tengah daya beli yang belum pulih menciptakan tekanan margin yang sangat berbahaya. "Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bukan hanya pada usaha kecil, tetapi berpotensi memicu PHK massal dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.

Meskipun ABDSI mengapresiasi langkah awal pemerintah—termasuk pernyataan Menteri UMKM yang tengah menyiapkan mitigasi—asosiasi menilai situasi saat ini menuntut tindakan yang lebih konkret dan segera. Oleh karena itu, ABDSI mendesak lima langkah strategis. Pertama, stabilisasi harga bahan baku melalui subsidi terbatas, operasi pasar, atau pengendalian harga sementara untuk nafta dan plastik kemasan, disertai diversifikasi sumber impor dari luar kawasan Timur Tengah. Kedua, insentif fiskal dan perluasan KUR berupa relaksasi pajak, restrukturisasi kredit, dan peningkatan plafon KUR untuk menjaga likuiditas UMKM.

Ketiga, penguatan industri hulu petrokimia domestik melalui percepatan investasi guna mengurangi ketergantungan struktural pada impor bahan baku. Keempat, pendampingan adaptasi UMKM melalui program intensif untuk efisiensi operasional, inovasi produk, dan transisi ke kemasan alternatif berbahan baku lokal. Kelima, dukungan logistik dan akses pasar berupa subsidi distribusi dan perluasan akses pasar digital untuk meredam kenaikan biaya pengiriman.

"Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar dalam pernyataan. UMKM—yang menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi 60 persen terhadap PDB—tidak boleh tumbang akibat guncangan global yang bukan mereka ciptakan," tegas Bahrul Ulum Ilham, Ph.D.

ABDSI menegaskan bahwa seluruh jenjang kepemimpinan di pusat dan daerah akan terus memantau situasi serta berkoordinasi secara aktif dengan kementerian terkait, lembaga keuangan, dan asosiasi sektoral untuk mendorong implementasi rekomendasi ini secara efektif dan tepat waktu.