Massa di Sorong Sampaikan Tuntutan

Aksi demo yang berlangsung di lapangan Apel Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/8). Foto: Ana/Balleo News

Massa menggelar aksi di halaman kantor Wali Kota Sorong, Rabu (21/8). Aksi tersebut menuntut agar Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua. Mereka juga mendesak agar presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

"Pemerintah harus segera bubarkan ormas banser dari negara Republik Indonesia. Negara RI segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri," ungkap Koordinator Aksi, Ronal Yable, saat membacakan tuntutan di hadapan massa dan Wali Kota Sorong.

Selanjutnya, para pendemo yang tergabung dalam Mahasiswa Monyet Papua dari Beberapa OKP, Ormas, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Dewan Adat Sorong meminta agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar Pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. "The right of the self determination for west Papua kepada rakyat Papua. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki," katanya.

Tuntutan yang berisikan sembilan poin dengan tebusan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Komnas HAM, Gubernur Papua dan Papua Barat, MRP dan DPR Papua dan Papua Barat, diserahkan langsung oleh Koorlap aksi Ronal Yable kepada Wali Kota Sorong.

Wali Kota Sorong di tengah massa. Foto: Ana/Balleo News

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, menegaskan dirinya pasti akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan tersebut. Menurutnya, semua yang terjadi di tanah ini harus diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang membuat mukjizat.

"Saya bangga kepada para pendemo hari ini karena melakukan aksi dengan tertib. Pesan saya, aset yang telah dibangun jangan dirusak. Saya adalah anak Papua yang Tuhan utus untuk mengurus anak Papua yang ada di Kota Sorong. Kita sepakat saja kalau setelah pulang jangan lempar-melempar dan jangan rusak fasilitas yang dibangun," ujarnya.

Ia juga mengatakan, aspirasi ini akan dibawa ke Gubernur Papua dan Papua Barat untuk mencari jalan keluar. Dalam hal ini, kedua gubernur yang ada di tanah Papua akan berbicara dengan Pemerintah RI di jakarta untuk membahas persoalan ini bersama-sama. "Semua sudah ter-cover dalam sembilan poin, dan ini akan dibahas satu per satu. Saya juga merupakan bawahan dari gubernur sehingga harus dibahas bersama," kata Lambert.

Berdasarkan pantauan BalleoNews di lokasi, sebelum menyampaikan tuntutan, para pendemo melakukan aksi longmarch dimulai dari Gunung Jupri kilometer 10 dan masuk menuju Kantor Wali Kota Sorong. Adapun jumlah pendemo hari ini jauh lebih banyak dibandingkan Selasa kemarin. Meskipun jumlah massa lebih banyak, namun aksi mereka sangat tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

Pewarta : Ana

Tampak aparat keamanan berjaga mengamankan jalannya aksi demo. Foto: Ana/Balleo News