70 Persen Luas Darat Papua Barat Jadi Konservasi Hutan Lindung

Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya dalam hal menjadikan wilayah Papua barat sebagai provinsi berkelanjutan dan pro konservasi dengan mengakomodir 70% luas daratan menjadi kawasan Hutan Lindung.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dalam Diskusi dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia, yang diwakili menteri Iklim dan lingkungan hidup kerajaan Norwegia Ola Elvestuen beserta duta besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Vegan Kaale, bersama Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Doktor Ruandha Sugerdirman di salah satu hotel di Sorong, Kamis (14/2).

Foto bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen, DubesNorwegia untuk Indonesia Vegan Kaale, dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DR Ruandha Agung Sugardiman usai melakukan diskusi (14/2).Foto: Istimewa

Menurut Gubernur Hal ini merupakan bentuk wujud nyata dalam keseriusan pemerintah Papua Barat yang telah berhasil melahirkan 14 kesepakatan yang dinyatakan pada Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) di Manokwari beberapa waktu lalu.

Upaya yang dilakukan pemerintah Papua Barat diantaranya meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat, mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dimana pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Gubernur menambahkan upaya lain yang di lakukan antara lain mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar papua barat dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut papua barat, memberantas ilegal logging dan penegakan hukum serta mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih adanya kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah diantaranya jumlah penduduk sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya Alam dan 25 % penduduk di papua terkategori miskin berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM).

Gubernur sangat menyayangkan hal tersebut, di kala Papua barat yang memiliki kekayaan alam baik tanah, Hutan dan mineral yang melimpah namun masih ada penduduk yang tergolong miskin. Ditambah lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan Rendahnya Kapasitas Sumber daya manusia.

Untuk itu Gubernur Papua barat meminta Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari diantaranya peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi.

Dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis lahan dan lautan. Penyediaan dan alih teknologi bagi penggunaan energi baru dan terbarukan di wilayah terpencil dan terisolir sehingga tercipta peluang dan kesempatan nilai ekonomi bagi produk non deforestasi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Kerajaan Norwegia Ola Elvestuen mengatakan dalam sambutannya sangat mendukung pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Papua barat, dan kunjungannya ke provinsi Papua Barat ini merupakan keseriusannya terhadap diskusi yang dilakukan beberapa waktu lalu di negaranya bersama gubernur Papua barat.

Untuk itu Norwegia bersama negara2 lain termasuk Indonesia bekerjasama berupaya mengatasi perubahan iklim tersebut, dan kerjasama ini sudah berlangsung selama 10 tahun.

Pewarta: Eldo Noya