Penunjukan Jois Kambu Jadi Caretaker Ketua DPD KNPI PBD Dapat Penolakan Keras

Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD KNPI Kabupaten Sorong Vonce Antoh bersama Ketua OKK Gamki Papua Barat Daya Titus Johanes Pah, foto: Yanti/BalleoNEWS

Penunjukan carateker Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya Jois Kambu oleh DPP KNPI, mendapat penolakan keras dari seluruh anggota KNPI se-Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Penegasan tersebut disampaikan Vonce Antoh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD KNPI Kabupaten Sorong.

"Kami sebagai pemuda sorong raya tidak mengakui kepengurusan DPD KNPI Papua Barat Daya dengan carateker Ketua Jois Kambu dan Kartens Malibela sebagai Sekretaris," ungkapnya kepada BalleoNEWS, Selasa (3/1/2023).

Menurut Vonce, penolakan tersebut lantaran penunjukan carateker Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Papua Barat Daya dinilai tidak melalui prosedur organisasi.

"Kalau sesuai prosedur, seharusnya ada pengusulan nama dari DPD tingkat 2 di kabupaten dan kota yang ada di wilayah bawahan Papua Barat Daya terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pleno untuk pengusulan nama carateker, baru bisa ditentukan siapa yang menjadi carateker. Tapi prosedur itu tidak dilakukan sama sekali," tegasnya.

Lanjut Vonce, terkait masalah tersebut maka Pengurus Pusat DPP KNPI harus jeli untuk melihat situasional yang ada dan khususnya dalam menentukan carateker Ketua DPD KNPI di Papua Barat Daya. Karena pemuda Papua Barat Daya ini adalah pemuda yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat Daya di 5 Kabupaten 1 kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan juga bekerja di sini.

"Bukan berarti mengusulkan nama-nama orang-orang yang di luar dari Provinsi Papua Barat Daya, itu yang kami tidak setuju. Kami mohon supaya harus ada perhatian khusus dari DPP untuk melihat hal ini," ujarnya.

Jika DPP KNPI tidak mau mendengarkan masukan dari anggota DPD KNPI di Papua Barat Daya dan tetap menunjuk Jois Kambu sebagai carateker Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya, sambungnya, maka pihaknya akan melakukan mosi tidak percaya terhadap DPP dan juga kepada pengurusan yang ditunjuk oleh DPP. Karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan organisasi.

Sementara itu, Ketua OKK Gamki Papua Barat Daya Titus Johanes Pah menambahkan, KNPI itu merupakan organisasi yang sangat besar dan bukan organisasi kampungan.

"Jadi dalam penunjukan carateker Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya harus dilakukan sesuai prosedur organisasi juga, bukan main tunjuk saja. Saya mewakili teman-teman dari OKP-OKPI se-Papua Barat Daya, dengan tegas menolak penunjukan carateker Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya," tandasnya.

Lanjutnya, dalam penunjukan carateker harus ada tahapan terlebih dulu dan berdasarkan sidang-sidang Pleno.

"Kita pleno dulu baru kita tunjuk siapa sebagai carateker, itu berdasarkan usulan dari DPD KNPI tingkat 2. DPD KNPI tingkat 2 juga melaksanakan pengusulan harus mengumpulkan OKP-OKPI baru disepakati. Tetapi ini kami kaget tiba-tiba sudah main tunjuk tanpa dilakukan pleno. Kita semua belajar dari organisasi, kita tahu tahapan-tahapan Kenapa harus bisa ditunjuk secara mendadak begini. Akhirnya kita juga punya kesimpulan bahwa yang sudah ditunjuk kami tidak mengakui hal itu, kami butuh proses secara terbuka karena gerbong OKP-OKPI itu ada di wilayah Sorong Raya," pungkasnya.