Calon Walikota Bandung Harus Mau Melayani Warga dan Berpihak pada Kelompok Marjinal

Calon Walikota Bandung, Nurul Arifin kampanye dengan mendatangi warga Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung, Selasa (20/2/2018). (Foto: Asep)

BANDUNG, bandungkiwari - Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 nanti harus mampu mendorong aparat birokrasi memiliki paradigma melayani warga. Selain itu, mereka harus bersih menggunakan anggaran, dan punya keberpihakan pada kelompok-kelompok marjinal, termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak atau remaja dari kelompok miskin.

Hal ini disampaikan Direktur Program Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Indonesia, Bambang Y Sundayana di Bandung, Rabu (21/2/2018). Menurut Bambang, kaum muda dari keluarga miskin yang biasanya tinggal di area yang sangat padat, adalah kelompok yang harus mendapat perhatian dan mendapatkan akses pada pendidikan keterampilan dan layanan dasar.

“Mereka menjadi rentan untuk dieksploitasi karena kapasitasnya yang rendah maka seringnya tidak bisa masuk menjadi bagian yang signifikan dari pertumbuhan kota yang semakin kosmopolitan. Lebih rentan lagi kelompok perempuan muda pada warga miskin karena risiko eksploitasi mereka semakin besar,” katanya.

Sebelumnya, Calon Walikota Bandung Nurul Arifin dalam kampanyenya terus berupaya meyakinkan masyarakat Kota Bandung bahwa sekarang sudah waktunya Bandung dipimpin oleh seorang perempuan.

Nurul menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kontestasi kepala daerah bukan hanya soal isu kesetaraan gender. Namun dia dan pasangannya, Choirul Yaqin Hidayat ingin memberikan porsi pelayanan lebih besar yang sebenarnya sudah menjadi hak kaum hawa.

"Dari sini juga kita bisa melihat perbedaan apa yang ada ketika Bandung dipimpin oleh pria selama ini kemudian ketika sejarah menjadikan perempuan walikotanya. Tentu keberpihakan kepada perempuan itu pasti lebih besar," katanya saat datang ke Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung, Selasa (20/2/2018).

Nurul memberikan gambaran ketika sebelumnya Kota Bandung selalu dipimpin oleh kaum pria, lalu dikorelasikan dengan kondisi saat ini. Calon nomor urut 1 ini pun menyerukan gerakan perubahan dengan menggunakan pemikiran orisinil dari seorang perempuan.

"Saya kira ketika kita berpihak kepada perempuan adalah keniscayaan, jangan kemudian menjadi apriori dengan kepemimpinan perempuan. Saat ini saatnya Bandung membuat sejarah menjadikan seorang perempuan menjadi wali kotanya," kata Nurul.

Mantan artis itu mengajak warta Bandung untuk tidak alergi dengan kehadiran calon pemimpin perempuan di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 ini. Dia mengatakan sudah banyak contoh di daerah lain yang memberi kepercayaan kepada kaum hawaa menjadi kepala daerah, dan terbukti kinerjanya tidak mengecewakan.

Menilai hal ini, Bambang mengapresiasi dibukanya ruang partisipasi perempuan untuk terlibat pada kontestasi kepala daerah, terutama pada partai yg mengusungnya. Hanya saja, kata Bambang, persoalan keberpihakan pada perempuan tidak bisa ditentukan hanya karena seorang kepala daerahnya perempuan.

“Tentu hanya bisa dinilai dari gagasan-gagasannya yang realistis untuk menjadi bahan program kerja yang sampai saat ini belum terlihat atau tersampaikan,” katanya. (rana/asep)