Proyek 4 JPO di Banjarmasin Sudah Melalui Kajian Teknis

banjarhits.id, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin membantah pemberitaan yang menyebut rencana empat proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dinilai semborono oleh pakar dan pengamat. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Joko Pitoyo, empat proyek JPO sudah melalui kajian teknis dan detail engineering desaign (DED) bersama beberapa stakeholder.

Sebab, proyek ini dibangun di atas jalan nasional. "Karena kewenangan jalannya adalah jalan nasional. Sehingga tim teknisnya melibatkan beberapa stakeholder yang berwenang terhadap jalan nasional, seperti Dishub Provinsi Kalsel, Dishub Kota Banjarmasin, Dirlanntas Polda Kalsel, dan Balai Jalan Nasional," ucap Joko Pitoyo kepada banjarhits.id, Minggu (13/1).

Itu sebabnya, Joko Pitoyo membantah argumentasi bahwa asumsi proyek JPO tanpa kajian teknis dan DED. Pihaknya sudah menyusun kajian ini sejak tahun 2017 tanpa banyak diketahui publik. Namun, Joko mengakui empat proyek JPO belum melalui uji publik agar pengusaha advertising tidak terkejut.

Baca: Rencana 4 Proyek JPO di Banjarmasin Dinilai Sembrono

Menurut dia, adanya rencana lelang model kerjasama sudah cukup membuat pemko berusaha terbuka kepada advertising. Pihaknya akan evaluasi Ihwal lelang dalam waktu singkat yang merugikan advetising lokal.

"Masih dirapatkan menunggu pimpinan untuk keputusan lelang agar diperpanjang. Kami mengusulkan demikian tapi masih belum mengetahui hasilnya bagaimana, kita tunggu semoga yang terbaik," papar Joko Pitoyo.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik, menerangkan sejumlah kota besar masih memanfaatkan JPO dengan inovasi lift, seperti Kota Surabaya. Ichwan ngotot konsep lift diaplikasikan pada JPO di kawasan Jalan Ahmad Yani untuk menunjang kaum difabel.

"Menggunakan desain JPO yang transparan agar tidak menjadi tempat untuk berbuat hal hal yang tidak diinginkan," kata Ichwan Noor. Dari empat proyek JPO, tiga JPO berdiri di Jalan Ahmad Yani dan satu JPO di Jalan Hasan Basri.

Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat, Apriansyah, menilai pembangunan JPO di Kota Banjarmasin perlu lewat kajian komprehensif. Kajian yang ia maksud seperti taksiran jumlah pejalan kaki dan kepadatan orang yang akan menyeberang.

"Hal ini perlu dikaji agar JPO efektif. Sebagai, contoh untuk pembelajaran adalah JPO di depan Mitra Plaza. Keberadaan JPO yang sudah dibangun terkesan tak berfungsi, bahkan tak terawat. Termasuk tak dipeliharanya zebra cross/pelicancross. Sarana ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peduli pada kemanusiaan (pejalan kaki),” ucap Apri. (Zahidi)