Bantuan Sosial Digital: Lebih Tepat Sasaran atau Justru Menyulitkan?
mahasiswa ilmu pemerintahan - universitas pamulang serang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Aulya Rhamadani Matondang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBantuan sosial menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, bantuan pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, persoalan yang sering muncul bukan hanya besarnya bantuan, melainkan apakah bantuan tersebut benar-benar diterima oleh orang yang membutuhkan.
Pemerintah kini mendorong digitalisasi perlindungan sosial untuk memperbaiki penyaluran bantuan. Melalui sistem digital, data penerima dapat dihubungkan dengan data dari berbagai instansi agar proses verifikasi lebih akurat. Kebijakan ini diharapkan mengurangi kesalahan, seperti warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan atau warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat sebagai penerima.
Pada 20 Oktober 2026, pemerintah melaporkan bahwa uji coba digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 514 kabupaten/kota dengan 11,5 juta kepala keluarga terdaftar. Pemerintah juga menyampaikan hasil studi uji coba di Bali yang menunjukkan penurunan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Capaian ini menjadi langkah penting, tetapi keberhasilannya tetap perlu dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Digitalisasi memang menawarkan sejumlah keuntungan. Data dapat diperbarui dengan lebih mudah, proses pemeriksaan penerima dapat diperkuat, dan masyarakat diharapkan memiliki akses untuk memeriksa status bantuan mereka. Jika diterapkan dengan baik, sistem ini dapat membantu pemerintah menggunakan anggaran secara lebih bertanggung jawab.
Namun, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan. Tidak semua warga memiliki akses internet yang stabil, perangkat yang memadai, atau kemampuan menggunakan layanan digital. Sebagian masyarakat lanjut usia dan warga di wilayah dengan keterbatasan jaringan mungkin membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan tersebut.
Masalah lain adalah ketepatan data. Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah karena kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau bertambahnya tanggungan keluarga. Jika data tidak diperbarui dengan benar, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko tidak terdaftar. Sebaliknya, data yang belum mencerminkan kondisi terbaru juga dapat membuat bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria.
Kementerian Komunikasi dan Digital pada September 2026 menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial harus menyediakan mekanisme koreksi dan keberatan. Artinya, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sistem digital tidak boleh menjadi keputusan yang tidak bisa dipertanyakan ketika terjadi kesalahan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan pelayanan langsung. Warga yang kesulitan menggunakan teknologi harus tetap memperoleh pendampingan melalui petugas desa, dinas sosial, atau saluran layanan resmi lainnya. Selain itu, proses pengajuan keberatan harus mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan memiliki tindak lanjut yang jelas.
Perlindungan data pribadi juga tidak boleh diabaikan. Penggunaan data lintas instansi harus disertai pengamanan yang memadai agar informasi masyarakat tidak disalahgunakan. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas tentang cara mengakses layanan resmi dan menghindari penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Pada akhirnya, digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperbaiki pelayanan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdaftar atau kecanggihan sistem yang digunakan. Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil, tepat waktu, dan tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu.
Bantuan sosial harus mempermudah kehidupan masyarakat, bukan menambah kesulitan baru. Teknologi dapat membantu memperbaiki penyaluran bantuan, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada data yang akurat, pengawasan yang kuat, dan pelayanan yang berpihak kepada warga.